Aduh, Anies Baswedan…

0
254

AKHIRNYA Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta terbentuk juga. Tapi baru salah satu unitnya saja. Namanya Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan mengumumkan komite ini di Balai Kota Jakarta kemarin. Komite ini dipimpin Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua KPK. Anggotanya, Muhammad Yusuf (mantan Ketua TGUPP di era gubernur sebelumnya), Nursyahbani Katjasungkana (aktivis HAM), Komjen Purn Oegroseno (mantan Wakapolri) dan Tatak Ujiyati (ahli tata pemerintahan).

Menurut Anies, Komite ini akan menjadi penghubung Pemprov DKI dengan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan korupsi. Anies meyakini komite sangat penting  di Jakarta. Sebab, sebagai ibu kota negara, pencegahan korupsi di Jakarta bisa berdampak di tingkat nasional.

Komite ini merupakan bagian dari  TGUPP. Mungkin tak lama lagi  semua  unit TGUPP akan terbentuk. Kabarnya sekarang masih sedang penjaringan. Mereka akan mengisi bidang lain, yakni bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir, bidang percepatan pembangunan, serta bidang ekonomi dan pembangunan. Kalau sudah terbentuk semua, jumlah anggotanya akan menjadi 73 orang dengan pembiayaan di  APBD DKI 2018 sebesar Rp28 miliar. TGUPP di Jakarta ini sudah ada sejak era Gubernur Joko Widodo. Tugasnya, ya, kurang lebih seperti namanya: Membantu gubernur mempercepat pembangunan.

Niatnya, sih, baik. Pencegahan korupsi itu penting. Tapi, meski TGUPP ini sudah disetujui, mungkin belum terlambat mengkritisi logika pembentukan komite ini, termasuk TGUPP secara keseluruhan.

Cobalah dilihat dari sisi lain. Struktur birokrasi pemerintahan, termasuk di Jakarta, sudah mempunyai organ lengkap yang terbagi ke dalam beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan inilah yang menjadi pelaksana fungsi pemerintahan sesuai bidangnya. Di Pemprov Jakarta ada 23 SKPD sesuai Perda  Nomor 12/2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kalau sudah sedemikian lengkap, sebenarnya tinggal satu langkah lagi: Memastikan semua perangkat itu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Siapa yang harus memastikan? Ya, gubernur sebagai pemimpin eksekutif daerah.  Caranya? Efektivitas manajemen pemerintahan. Tak ada cara lain.

Kualitas kepemimpinan gubernur dalam manajemen pemerintahan, sebetulnya, diuji di sini. Mampukah gubernur bersama wakil gubernur, yang diperkuat oleh sekretaris daerah dan inspektorat daerah, memastikan semua organ eksekutif bekerja secara efektif. Kalau dia mampu dan mempunyai kualifikasi yang mencukupi sebagai pemimpin eksekutif, pasti semua perangkat pemerintahannya akan bekerja efektif. Tapi, kalau tidak mampu, mau tak mau memang harus memperkuat dirinya dengan membentuk tim ini dan tim itu, agar kewibawaan dan kemampuan rentang kendalinya bisa diperpanjang.

Sebetulnya, kita mengharapkan Anies, sebagai pemimpin muda dengan bekal akademis dan intelektualitas di atas rata-rata pemimpin eksekutif yang ada saat ini, membubarkan saja TGUPP tersebut. Dia harus bisa membuktikan, bahwa kapasitas pribadinya ditambah keluasan kewenangannya sebagai kepala daerah, mampu memecahkan semua masalah tanpa harus mengajak puluhan orang itu menjadi TGUPP.

Di era e-goverment sekarang, seharusnya semua menjadi mudah. Toh, sekompleks apa pun permasalahan Jakarta sebagai kota yang menjadi pusat segala sesuatu di Indonesia, secara geografis Jakarta tidak sesulit provinsi lain yang lebih luas, apalagi provinsi dengan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang terbatas.

Anies sebetulnya bisa menjadi antitesis tradisi birokrasi Indonesia dengan semangat efisiensi dan efektivitas. Tradisi birokrasi Indonesia memperlihatkan kecenderungan mengatasi masalah dengan masalah.

Ketika menghadapi gurita korupsi karena tidak maksimalnya peran kepolisian dan kejaksaan, kita tidak meningkatkan kemampuan kedua lembaga penegak hukum itu. Tapi, kita merambah jalan baru dengan membentuk KPK. Ketika KPK dianggap belum tangguh juga, muncul wacana pembentukan Densus Antikorupsi Polri –kendati dibatalkan Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya itu. Berbagai lembaga baru dibentuk –dan tentu menyerap sekian banyak APBN—untuk menyelesaikan bengkalai masalah yang seharusnya bisa diatasi oleh organ yang ada. Ketika kejaksaan sukar diawasi, kita tidak berpikir mengefektifkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, tapi membentuk Komisi Kejaksaan –yang anggota, ya, umumnya bekas-bekas jaksa juga.

Di saat pengawasan kepolisian harus ditingkatkan, kita membentuk Komisi Kepolisian Nasional. Padahal di organisasi kepolisian sudah ada bagian pengawasan yang berlapis. Ada Inspektorat Pengawasan Umum di tingkat Mabes Polri, dan Inspektorat Pengawasan Daerah di polda. Ada pula Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) di pusat dan daerah untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.

Logika yang sama juga terlihat dengan pembentukan Komisi Yudisial. Komisi-komisi ini dalam prakteknya ternyata nyaris mubazir, karena memang didisain tidak eksekutorial.

Praktek birokrasi Indonesia ini makin meneguhkan hasil penelitian Hans-Dieter Ever dan Tilman Schiel (1990), bahwa birokrasi Indonesia mengalami “parkinsonisasi”. Istilah ini berasal dari istilah Parkinson’s Law, buku kumpulan esai humor satir Penulis Inggris Cyril Northcote Parkinson, berjudul Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress (London, John Murray, 1958). Parkinson berteori, setiap pegawai negeri akan berusaha kuat menambah jumlah bawahannya, dan menciptakan tugas baru bagi dirinya meski belum jelas manfaatnya. Itu sebabnya kenaikan jumlah pegawai negeri seringkali tidak ada kaitannya dengan beban tugas.

Nah, mestinya inilah yang harus dibongkar Anies Baswedan. Sayangnya, tidak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here