Aduh, Jokowi tak Konsisten

0
265

DENGAN berat hati, terpaksa harus kita katakan, bahwa konsistensi sikap Presiden Joko Widodo sangat membingungkan. Sikapnya hari kemarin, mungkin berubah hari ini, dan bertukar lagi esok hari.

Ini terkait dengan masuknya 15 menteri Kabinet Kerja ke dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019. Dari dokumen yang dipublikasi di portal KPU RI, mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yassona Laoly, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menkop dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menpan-RB Syafruddin, Menpupera Basuki Hadimuljono dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Memang tidak ada larangan bagi menteri dan pejabat negara untuk menjadi tim sukses. Hanya saja, khusus bagi Mendagri Tjahjo Kumolo, kita punya catatan. Sebab, Mendagri adalah salah satu menteri yang dilarang Presiden untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019 nanti. Selain Mendagri, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menhan Ryamizard Ryacudu dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Alasan Presiden, seperti dikemukakan Sekretaris Kabinet Pramono Anung 17 Juli lalu, jabatan Mendagri merupakan  salah satu pemangku kepentingan dalam penyelenggara pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Mendagri bertanggung jawab dan bersentuhan langsung dengan pemilu. Kalau dia jadi caleg, akan terjadi conflict of interest,” begitu kata Presiden yang ditirukan Pramono.

Pelarangan itu sangat tepat. Sebab, meski KPU independen, tapi dalam banyak hal lembaga itu bergantung pada Kemendagri, terutama di bidang kesekretariatan. Mayoritas pegawai KPU juga berasal dari Kemendagri.

Sebelumnya, secara umum Presiden juga pernah melarang menteri-menterinya berkampanye. “Tidak usah kampanye-kampanye. Banyak sekali yang harus kita kerjakan,” ujar Presiden. Itu ditegaskannya saat membuka Rakernas III Projo, di Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, 4 September 2017 silam. Presiden mengingatkan, tugas menteri adalah membantu Presiden bekerja untuk rakyat membangun negeri. Konteksnya waktu itu adalah menjelang Pilkada serentak 2017, karena disebut-sebut ada menteri yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Oleh karena itu, aneh jika Joko Widodo sebagai calon presiden memasukkan (atau menerima dimasukkannya) nama Mendagri Tjahjo Kumolo dalam tim kampanyenya. Bukankah sangat mungkin  terjadi apa yang dikhawatirkan sendiri oleh Presiden, yakni konflik kepentingan antara Tjahjo sebagai salah satu pemangku kepentingan penyelenggaran pemilu dengan Tjahjo sebagai juru kampanye pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin? Sebab, posisi sebagai caleg dan tim kampanye, sama-sama bersentuhan dengan KPU dan Bawaslu.

Apakah larangan kepada Mendagri menjadi caleg dan menteri-menteri kampanye pilkada, itu disebab karena mereka berjuang untuk kedudukannya sendiri di legislatif dan di pemerintahan daerah? Dan larangan itu tidak berlaku tatkala sebagai tim sukses mereka memperjuangkan kepentingan Joko Widodo untuk terpilih kembali?

Mudah-mudahan bukan alasan egoistik itu yang menjadi pembenaran. Tapi kalau memang itu, sungguh disayangkan.

Sebetulnya sangat bijak seandainya Presiden Joko Widodo bertahan pada sikap awalnya. “Tidak usah kampanye-kampanye. Banyak sekali yang harus kita kerjakan.” Sebab itu menunjukkan dia konsisten dengan slogan “Kerja, kerja, kerja,” yang dulu sering diucapkan.

Lagi pula, apalagi yang perlu dikampanyekan oleh seorang petahana? Sebab, sesungguhnya, pejabat petahana telah berkampanye sepanjang masa kepemimpinannya. Perbuatannya, hasil kerjanya, kejujuran atau kelancungannya, etika bernegaranya, atau bahkan keluarga dan kerabatnya, adalah materi kampanye yang sebenarnya.

Apalagi semua keberhasilan itu toh sudah disebarkan melalui berbagai media untuk sampai ke rakyat. Mulai dari spanduk di pinggir jalan, sampai film pendek di bioskop. Jadi, cerita keberhasilan mana lagi yang akan disampaikan?

Seandainya presiden benar-benar bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya, niscaya dia tak perlu lagi berkampanye. Rakyat akan menilai sendiri, apakah petahana itu cocok atau tidak duduk di jabatan tertinggi itu. Jika presiden selama masa jabatannya tidak berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan perbaikan signifikan bagi bangsa dan negara, rakyat tidak terlalu bodoh untuk berkata tidak kepadanya.

Sebaliknya, jika kepemimpinannya berhasil mendatangkan ketenangan, kepastian masa depan, kemakmuran dan kesejahteraan, rakyat akan menetapkan pilihan bahwa incumbent memang pantas memimpin negara.

Presiden adalah jabatan yang telanjang di hadapan mahkamah penilaian rakyat. Apa pun yang mereka lakukan tampak jelas di mata rakyat, sang hakim kedaulatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here