Aduh, SBY 10 Tahun Menahan Emosi

0
145

UNTUK kesekian kalinya Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbicara tentang kasis kasus korupsi Bank Century dan Wisma Atlet Hambalang. Dalam sebuah acara Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018), SBY mengatakan kedua kasus itu selalu dikaitkan dengan dirinya, keluarganya, bahkan partainya. “Kasus Hambalang yang juga dikait-kaitkan dengan SBY dan partai Demokrat, yang sesungguhnya, ya Allah, yang harus kami sampaikan, semua itu adalah fitnah belaka,” kata SBY.

Ia memastikan, dirinya, keluarga maupun Demokrat, tak terlibat dengan kedua kasus korupsi tersebut. Dia pun menegaskan, dirinya bertanggungjawab dengan kesaksiannya itu.

“Saat ini kami berjuang dan berjihad untuk menegakkan keadilan. Bahwa sama sekali tidak ada aliran dana Bank Century satu rupiah pun terhadap SBY dan Partai Demokrat. Berarti tuduhan dan fitnah itu tidak benar,” katanya.

Karena dituduh menerima aliran dana dalam dua kasus korupsi itu, SBY mengaku selama 10 tahun dia menahan emosi. “Sepuluh tahun saya, keluarga dan Demokrat menahan segala perasaan itu,” ungkap SBY.

Jika SBY 10 tahun mengeluh menahan emosi menghadapi tuduhan yang dinilainya tidak benar itu, maka rakyat juga 10 tahun (mungkin juga menahan emosi) mendengar keluhan yang sama dari SBY.

Tapi, apa hasil dari 10 tahun itu? Tidak ada. Meski satu dekade menahan emosi, tuduhan atas keterlibatan SBY dan Partai Demokrat dalam kedua kasus korupsi itu toh tidak pernah berhenti. Meski rakyat sudah satu dasawarsa pula mendengar keluhan yang sama, toh masih saja ada yang percaya dan tidak.

Sebab, kasus ini sangat besar dan membuat publik sangat marah. Nilai kerugian negara, menurut Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, itu mencapai Rp 7,4 triliun.

Selain jumlah kerugian negara besar, kasus ini pun melibatkan orang-orang besar. Terakhir, mantan Wakil Presiden Boediono yang ditetapkan sebagai tersangka atas perintah Hakim Efendi Muhtar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Tapi proses hukum kasus ini amat sangat lambat. Kasus ini terjadi pada November 2008, tapi baru tiga tahun kemudian ada pejabat Bank Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Budi Mulia pada Februari 2013 –itupun baru diperiksa pertama kali pada November 2013. Pada 6 Maret 2014, Budi Mulia mulai disidang dan didakwa Jaksa KPK melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan 10 pejabat lain, salah satunya adalah Boediono.

Tapi, lebih empat tahun berlalu, tak ada penetapan tersangka baru. Memang ada tersangka lain, Deputi Gubernur BI Siti Fajriyah. Tapi kasusnya dihentikan karena yang bersangkutan sakit dan kemudian meninggal dunia. Baru pada April 2018 Hakim Praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan Boediono menjadi tersangka.

Artinya, kalau SBY menahan emosi selama 10 tahun, rakyat pun dalam tempo sepuluh tahun juga menahan emosi karena penegakan hukum dalam kasus ini baru mampu memberikan sanksi pidana kepada satu orang pejabat Bank Indonesia.

Kejengkelan selama 10 tahun itu tidak akan terjadi seandainya –sekali lagi seandainya—SBY di masa kekuasaannya memerintahkan Kejaksaan untuk menuntas kasus itu. Kejaksaan adalah organ Presiden. Beri lembaga itu keleluasaan seluas-luasnya untuk bekerja independen dan imparsial membongkar siapa saja yang terlibat.

Atau karena sudah ditangani KPK sejak 2009, mengapa SBY tidak mendorong KPK agar bergerak cepat menuntaskan perkara Bank Century. Sebab, seperti dikatakan di atas, KPK terlalu lambat menangani masalah ini. Penyelidikan dimulai sejak 2009, tersangka baru ditetapkan 2013.

Memang, KPK bersifat independen sehingga pemerintah tidak bisa mencampuri, namun dengan komunikasi tertentu sebenarnya tidak ada hambatan bagi presiden untuk meminta KPK sedikit lebih cepat dalam menangani perkara ini. Ini mungkin lebih baik ketimbang mengeluh bertahun-tahun.

Sayangnya momentum itu sudah lewat. Kini memang tidak ada lagi yang dapat dilakukan SBY. Satu-satunya mungkin sekadar memberikan himbauan politik, baik atas nama partainya maupun fraksinya di DPR, agar KPK segera menyelesaikan pemeriksaan atas tersangka Boediono dan kawan-kawan, dan melimpahkannya ke pengadilan. Biarlah putusan pengadilan nanti yang memutuskan apakah tuduhan terhadap SBY, keluarganya dan Partai Demokrat itu sesuatu yang berlandaskan fakta atau hanya memang hanya isapan jempol.

KPK pun mestinya tahu, penyelesaian kasus ini sampai ke pengadilan, adalah pertaruhan harga diri mereka. Publik tengah menguji mereka, apakah benar KPK tidak tebang pilih seperti yang kerap dituduhkan selama ini.

Penuntasan kasus ini juga untuk memberi kepastian hukum terhadap orang-orang yang namanya disebut. Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai. Tokoh bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak hancur karena tuduhan semata.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here