Agar Debat Capres Bermanfaat

0
74

DEBAT calon presiden dan wakil presiden yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai 17 Januari depan, benar-benar seperti ujian. Disaksikan orang di seluruh negara ini, atau mungkin juga dunia, para calon pemimpin itu harus menjawab sendiri setiap pertanyaan. Di forum itulah wawasan dan pengetahuan para calon pemimpin negara itu diuji. Nilainya akan menentukan kelulusan mereka untuk sukses di tahap merebut hati rakyat.

Repotnya nilai kelulusan itu ditentukan banyak faktor. Tidak hanya kualitas jawaban, tetapi juga cara menjawab, dan bahkan intonasi suara, gaya berjalan sampai cara melempar senyuman. Sebab ini adalah bagian dari tradisi baru elektoral demokrasi yang tunduk di bawah rejim audio-visual. Sehingga tak hanya isi yang diperlukan, tapi mungkin terutama keindahan bungkusnya. Kemasan yang menarik akan membuat isi yang buruk terlihat bagus.

Akan terlihat lebih bagus lagi jika mampu menyudutkan lawan, karena itu akan terlihat dramatis dari sisi tontotan televisi. Padahal idealnya forum debat ini adalah ajang mencar kelebihan kandidat, bukan kelemahan mereka. Sehingga rakyat bisa menilai kandidat mana yang memiliki banyak kelebihan. Sebab, kalau kelemahan yang diincar, pasti bisa ditemukan, sebab tak ada di antara mereka yang superman.

Setidaknya itulah yang terlihat dalam debat kandidat selama ini, baik di tingkat pilpres, apalagi di level pilkada. Debat selama ini harus diakui gagal menghadirkan tampilan konsepsional dari para calon. Karena keterbatasan format dan durasi, forum ini masih terlalu jauh untuk menggali konsep para kandidat secara menyeluruh.

Format debatnya memang tidak memberi peluang kepada para kandidat untuk menyampaikan paparan lengkap. Sebab, setiap calon diberi waktu untuk memaparkan visi dan misinya hanya rata-rata 2-3 menit. Setelah itu penajaman oleh panelis dan harus dijawab kandidat dengan durasi yang kurang lebih sama. Tentu mustahil memaparkan konsep pembangunan dalam tempo sependek itu.

Dengan pertanyaan mendadak yang diajukan panelis, sang calon harus menjawab dengan cepat dalam tempo singkat. Akibatnya yang muncul hanya gagasan-gagasan sloganistik, tanpa penggalian yang memadai tentang bagaimana kebijakan, strategi dan operasionalisasi gagasan tersebut.

Waktu yang terbatas mensyaratkan kemampuan menjawab secara cepat. Kemampuan ini hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang punya bakat orasi yang baik. Kemahiran bersilat lidah adalah syarat utama memenangkan debat. Padahal yang harus diuji dari seorang calon pemimpin adalah konsepsi, kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

Debat dengan format seperti ini juga hanya terbatas menguji secara sekilas kemampuan pribadi sang calon, sementara dalam kepemimpinan yang mesti digali adalah adanya dukungan tim kerja sang kandidat.

Debat kandidat mestinya dihindarkan dari simplifikasi publik yang cenderung menilai orang pandai itu adalah orang yang mahir beradu mulut. Terlalu dangkal jika pemimpin hanya diuji dari kemahirannya “bertengkar”. Toh banyak pemimpin yang hebat, tetapi tidak pandai berdebat.

Debat adalah penggalian pandangan, yang di dalamnya terkait unsur keilmuan, penguasaan masalah yang relevan, manajemen serta kepemimpinan. Calon-calon pemimpin tertinggi eksekutif itu harus benar-benar tergali visi, misi dan strategi mereka. Sebab dari situlah publik bisa mengetahui apakah para calon itu adalah figur yang punya konsep dan rencana, atau hanya orang-orang yang tak tahu harus berbuat apa ketika mereka duduk di singasana.

Pertanyaan tertutup yang bersifat mendadak ada baiknya dihindari. Sebab itu hanya akan mendatangkan jawaban refleks yang belum tentu menyentuh aspek substansial. Tidak ada salahnya, pertanyaan dalam topik tertentu diberikan beberapa hari sebelumnya. Tujuannya agar sang kandidat bisa memberikan jawaban komprehensif yang dirumuskan bersama tim kerjanya. Dari sini akan terukur seberapa bermutu jawaban itu dan bagaimana kualitas tim kerjanya. Sebab, kinerja kepemimpinannya nanti juga sangat ditentukan oleh tim kerja yang berkualitas.

Misalnya untuk debat pertama tanggal 17 Januari nanti tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme, KPU meminta pimpinan KPK untuk menjadi salah satu panelis. KPK mengusulkan ada 10 hal penting dalam pemberantasan korupsi, antara lain perubahan UU untuk menguatkan pemberantasan korupsi, korupsi di sektor penegakan hukum, korupsi perizinan, penyelamatan pendapatan negara, korupsi pada pengadaan infrastuktur besar dan pengadaan barang-jasa pemerintah, korupsi subsidi dan bantuan sosial, pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai, dan lain-lain.

Pertanyaan tersebut pasti akan menjadi makanan empuk para capres-cawapres, jika cara menjawabnya hanya sebatas wacana dan retorika seperti selama ini.

Tapi, kalau ingin mendapatkan calon presiden untuk memimpin pemerintahan yang mampu melakukan hal-hal yang diusulkan KPK, maka yang dinilai haruslah komprehensif. Tidak cukup apa yang terlontar seketika dari mulut sang kandidat, tapi harus disertai kemampuan membangun tim kerja, manajemen dan pengawasan pencapaian tujuan itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here