Transportasi Online

Agar tak Meresahkan, Gubernur Jatim Batasi Angkutan Online

0
147
Gubernur Jawa Timur Soekarwo dihadapan para pengemudi angkutan kota Surabaya (20/03/2017)

Nusantara.news, Surabaya – Menanggapi keresahan pengemudi angkutan kota konvensional yang mengaku lahannya semakin terhimpit dengan kehadiran transportasi taksi dan ojek online. Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak tidak kurang dari 250 orang sopir bertemu di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (20/3/2017) malam,

Dikemas dengan model dialog, mereka diajak membicarakan dan mencari jalan tengah untuk menjaga terciptanya keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, selain gubernur juga hadir Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Wahid Wahyudi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi (FSPTI) Surabaya, Subeki, serta Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KKS) dan lainnya.

Saat berlangsung tanya jawab, sesekali terlontar nada tinggi dari perwakilan sopir saat menyampaikan aspirasi. Tapi Soekarwo mampu menggiring suasana sehingga peserta pertemuan  tertawa dan bertepuk tangan. Soekarwo berjanji akan terus mencarikan jalan keluar untuk persoalan yang tengah dihadapi para sopir angkutan kota di Surabaya.

“Karena ini menyangkut kebijakan pusat (Kementerian Perhubungan, red), kita akan mengikuti arahan Jakarta. Kita tunggu saja, besok saya (maksudnya hari ini, red) melakukan teleconference dengan Jakarta,” ujar Soekarwo.

Pakde Karwo panggilan Soekarwo, kemudian mengatakan akan menempuh cara win-win solution. Tanya jawab kemudian dilakukan antara perwakilan sopir dengan pejabat yang hadir.

Dalam pertemuan tersebut Pakde Karwo memuji para sopir angkutan kota di Surabaya, yang tertib mengikuti arahan dan bisa duduk bersama untuk berdialog tidak sebaliknya melakukan aksi turun ke jalan.

“Saya senang dengan pertemuan seperti ini. Kita harus bersama-sama menjaga ketertiban. Model pertemuan seperti ini akan terus kita lakukan. Tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan berdialog musyawarah untuk mufakat. Karena sejak zaman nenek moyang, cara ini dilakukan untuk menghasilkan yang terbaik. Yang dituntut masalah keadilan. Apabila pemerintah tidak menyelesaikan antara dua kelompok rasanya tidak adil. Maka tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan masalah agar bisa kerja lebih enak, nyaman dan aman,” ujar Pakde Karwo disambut gemuruh tepuk tangan para sopir.

Kemudian, dengan bergantian sejumlah perwakilan sopir dari berbagai jurusan itu berkesempatan menyampaikan keluhannya terkait mata pencahariannya sebagai sopir. “Kami minta pemerintah memberlakukan aturan yang tegas, karena kehadiran mereka (taksi dan ojek online) seperti siluman selain jumlahnya tidak kita ketahui dengan pasti, keberadaannya ada di mana-mana, kita semakin terjepit,” kata Edi Hasibuan perwakilan sopir.

Lelaki asal Batak itu juga meminta agar taksi online yang plat hitam dijadikan plat kuning, agar keberadaannya bisa diketahui.

Kemudian, Pakde Karwo menjelaskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Dikatakan, Peraturan Menteri  Perhubungan tersebut setelah direvisi meliputi 11 poin, antara lain jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin minimal 1.000 cc, ada batas tarif angkutan, kuota jumlah angkutan, serta pengujian berkala atau kir.

Setelah menampung keluhan sopir angkutan kota, Pakde Karwo mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Mendagri, Menhub, dan Kapolri. Salah satu yang akan diusulkan supaya izin pengurusan aplikasi tidak harus ke pusat tapi bisa ditangani langsung oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Alternatifnya selain menggunakan plat kuning dapat juga diberikan tanda lainnya serta harus diatur soal tarif batas atas dan bawah.

Sementara,  terkait polemik tersebut sudah dilakukan telekonferensi dengan Jakarta yang diikuti Kapolri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo), di Mapolda Jatim, Selasa (21/3/2017).

“Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek serta revisinya merupakan langkah maju bagi transportasi umum di Indonesia, baik transportasi online maupun transportasi umum konvensional keberadaannya menjadi diakui dan dilakukan perlindungan. Dengan demikian, kedua jenis transportasi umum tersebut bisa hidup berdampingan,” ujar Soekarwo usai pertemuan di Mapoda Jawa Timur.

Lebih lanjut, Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo menyebut keberadaannya akan dituangkan dalam bentuk regulasi, itu agar ditindaklanjuti dengan kepatuhan aturan. Transportasi online yang tidak memiliki trayek diharapkan tidak merugikan keberadaan transportasi konvensional sebagai pihak yang punya trayek.

“Kalau transportasi konvensional tambah satu kendaraan saja, ribut. Oleh karena itu, transportasi online jumlahnya akan dibatasi. Termasuk soal tarifnya direncanakan ada tarif bawah dan atas, keharusan berstatus badan hukum, aplikasi yang perijinan dan pengontrolan oleh Kominfo, merupakan bagian dari revisi yang akan dilakukan Kemenhub terkait. Revisi tersebut akan menciptakan keseimbangan dan rasa keadilan, yakni yang tertib tidak dikalahkan oleh yang tidak tertib,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo menyampaikan apreasiasinya kepada Pemerintah Pusat, khususnya kepada Kepolisian, Kemenhub, dan Kemenkominfo atas penggunaan pendekatan humanis kepada mereka yang lemah, khususnya para sopir transportasi konvensional menggunakan pendekatan sosiologis dan keamanan dalam mengatasi masalah sosial.

“Negara telah hadir pada mereka yang lemah, yang saat ini memperoleh Rp25 ribu per hari pun  sulit,” ujarnya.

Beberapa usulan yang disampaikan Pakde Karwo di antaranya, agar izin aplikasi untuk didelegasikan dari Kementerian Kominfo kepada Diskominfo Provinsi. Itu dimasukkan agar daerah mengetahui angkutan yang tidak memiliki izin dan sekaligus sebagai fungsi pengawasan. Selain itu, jumlah kuota transportasi online akan dibicarakan dengan stakeholder terkait, termasuk para pengemudi transportasi konvensional.  Dan, bagi yang tidak memiliki izin, agar dilakukan penegakan hukum. Karena jika jika tidak dilakukan, pelanggaran tersebut akan menjadi virus anarkis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here