Agenda Politik Novanto dari Balik Terali Besi

0
166

Nusantara.news, Jakarta – Setya Novanto, Ketua DPR yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar, memang menjadi pemimpin dua lembaga besar, tetapi bukan pemimpin besar. Jika pemimpin berjiwa besar, selalu menempatkan kepentingan lebih besar di atas ambisi dan kepentingan pribadi. Tutur dan lakunya menebar harapan, kinerjanya menuai decak kagum. Sayangnya, Novanto tak masuk kriteria pemimpin besar itu. Jejak politiknya kadung berkalang noda, amat sering menabrak etika, dan tak berhenti memproduksi kontroversi.

Novanto memang politisi licin, tapi sejatinya ia kehilangan arah. Sebab dari itu, tak perlu risih ‘meminta saham’, tak usah malu mengambil kembali jabatan ketua parlemen dari koleganya, pun peduli setan dengan aksi-aksi dramatiknya: dua kali tersangka dua kali terbaring di rumah sakit, buron, kecelakaan menabrak tiang listrik, hingga tidur saat diperiksa KPK. Tanpa tedeng aling-aling, ia bahkan melalui surat yang dibikinnya dari dalam tahanan, meminta agar tak dicopot dari ketua DPR dan ketua umum Golkar.

Empat hari setelah ditahan KPK pada 17 November, yakni pada 21 November, Novanto yang telah berstatus tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mengeluarkan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Pleno partai pun mengabulkan permintaan itu.

Pada 21 November, Novanto juga mengirim surat kepada pimpinan DPR. Isinya meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak menggelar sidang etik untuk mencopot dirinya. Tampaknya, MKD pun lebih memilih “takluk” pada telunjuk Novanto, setidaknya prosesnya mendadak berbelit-belit serta rumit.

Teranyar, masih dari dalam penjara antirasuah, Novanto kembali menulis surat. Kali ini, surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar itu berisi pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR sekaligus menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi. Penunjukan pun dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Memang, sesuai ketentuan UU MD3, kursi Ketua DPR itu milik Partai Golkar. Namun, UU MD3 hanya menyebut dalam hal seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya, penggantinya dari parpol yang sama. UU MD3 ataupun Tata Tertib DPR sama sekali tidak mengatur bagaimana mekanisme pergantian itu mesti dilakukan dalam tubuh parpol.

Rujukan soal pengganti Novanto ada dalam Pasal 27 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) Golkar yang menyatakan dewan pimpinan pusat mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan alat kelengkapan di MPR dan DPR. Ini membuat Golkar terbelah.

Ada yang menyebut Novanto masih resmi menyandang jabatan Ketua Umum Golkar sehingga ia bisa menunjuk langsung pengganti. Ada pula yang berpendapat penentuan pengganti itu bukan hak prerogatif Novanto. Alasannya, yang dimaksudkan dengan dewan pimpinan pusat dalam ART itu bukan hanya ketua umum, melainkan bersifat kolektif dalam bentuk rapat pleno.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai penunjukan Azis Syamsudin sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novanto melanggar AD/ART Partai Golkar. Menurutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 19 ayat 1 menyatakan Dewan Pimpinan Pusat adalah Badan Pelaksana Tertinggi Partai yang bersifat Kolektif. Kolektivitas pengurus DPP Partai Golkar tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

“Sebenarnya boleh-boleh saja Pak SN mengusulkan Pak Azis, sama halnya dengan kader-kader Partai Golkar lainnya, tapi usulan tersebut harus dibawa dan dibahas ke dalam Rapat DPP Partai Golkar, yaitu Rapat Pleno,” terang Ace dalam keterangan tertulisnya (10/12/2017).

Di dalam Fraksi Golkar sendiri, sebanyak 50 orang anggota menolak penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai calon ketua DPR. Sebelumnya, 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar bulat mendukung penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih pengganti Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Pendek kata, Novanto memang sudah di ujung tanduk.

Lengsernya Novanto dan ditunjuknya Aziz (orang dekat Novanto dan Aburizal Bakrie) sebagai Ketua DPR, selain penuh polemik, juga meninggalkan noktah bagi rumah rakyat. Betapa tidak, dalam satu periode DPR (2014 – 2019), terjadi empat kali pergantian ketua DPR: Novanto, Ade Komarudin, Novanto, dan Aziz.

Bahkan, bisa berpeluang lima kali pergantian ketua DPR manakala Airlangga Hartarto atau kandidat lain yang tak sekubu dengan Novanto Cs, memenangkan tampuk kepemimpinan Golkar. Kepengurusan baru, dipastikan akan menarik Azis dan menyodorkan calon ketua DPR lain. Itu artinya, dinamika politik di tubuh DPR tak sehat. Sebab, gonjang-ganjing politik menyebabkan anggota dewan semakin abai bekerja untuk rakyat, di luar segala citra buruk DPR.

Agenda Novanto

Novanto memang politisi ulung. Selain lihai menekuk-nekuk aturan, ia juga ‘kreatif’ membuat skenario. Tak hanya skenario melepaskan diri dari jerat KPK, pun tentunya skenario dalam urusan politik. Penunjukan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR dan sebelumnya Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golkar, disinyalir menyimpan agenda.

Aziz Syamsuddin (kiri) ditunjuk Novanto sebagai Ketua DPR penggantinya, dan Idrus Marham (kanan) ditunjuk Novanto sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar

Penunjukan Azis dan Idrus, adalah bagian dari upaya Novanto untuk mempertahankan kekuasaan, atau setidaknya mengamankan gerbong politiknya. Dengan menguasai ‘dua lembaga raksasa ini’, telunjuk dan mulut Novanto masih bisa bertuah, utamanya saat digelarnya Munaslub Golkar dan dalam proses politik di DPR. Ujungnya, Novanto tetap ‘Sang Pengendali’: tak masalah di luar atau di dalam penjara sekalipun.

Tentu saja, keputusan Novanto tersebut cacat secara etika dan memancing kegaduhan baru di internal Golkar. Seharusnya, Novanto yang sedang berperkara hukum dan telah menonaktifkan jabatannya, tak perlu membuat keputusan penting. Lebih-lebih untuk posisi ketua lembaga terhormat. Tapi inilah buah dari jalan yang dipilih Golkar dan MKD: membiarkan tersangka kejahatan hina bercokol di kursi ketua.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here