Agresivitas Ekspansi Kredit Di Tengah Risiko Kredit yang Meningkat

0
67

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi Kamis (15/3) lalu mengundang para bankir ke Istana Negara, Presiden ingin para bankir agar lebih agresif lagi menyalurkan kredit untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.

Ajakan Presiden ini bak pisau bermata dua, satu matanya mengajak industri perbankan agar lebih peduli untuk melempar kredit lebih agresif, dan sudah bisa ditebak arahnya untuk menggenjot pertumbuhan kredit infrastruktur. Mata pedang lainnya, justru industri perbankan saat ini sedang menghadapi risiko kredit yang meningkat, sehingga yang diperlukan justru mengerem laju pertumbuhan kredit.

Lantas mana yang akan dilakukan para bankir? Menuruti keinginan Presiden Jokowi agar laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi atau justru mengabaikan anjuran Presiden lantaran kredit macet sudah semakin bertumpuk-tumpuk.

Sekilas ajakan Presiden ini ada benarnya, karena sejak 2014 pertumbuhan ekonomi stagnasi di kisaran 5%, bahkan pada 2015 sempat merosot di posisi 4,88%. Pada 2017 pertumbuhan ekonomi hanya bergeming di posisi 5,07%. Pendek kata, siapapun presidennya mendambakan pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinannya bisa digenjot lebih tinggi.

Pada Oktober 2015 Presiden Jokowi sempat sesumbar pertumbuhan ekonomi akan segera meroket, sambil mengilustrasikan tangannya melesat dari bawah ke atas. Foto ilustrasi keyakinan Jokowi ini sempat menjadi viral, lantaran kondisi ekonomi pada 2015 sedang gawat-gawatnya, dimana rupiah sudah di level Rp14.000 per dolar AS.

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat stress test atau tes ketahanan perbankan nasional terhadap krisis, terutama jika rupiah disimulasikan mencapai level Rp15.000 per dolar AS. Dalam simulasi stress test tersebut ternyata didapati ada 21 bank masuk dalam cluster bermasalah dan bahkan lima bank diantaranya layak ditutup.

Untung saja rupiah kembali pulih hingga ke posisi Rp13.300 dan relatif stabil di kisaran Rp13.500 per dolar AS cukup lama. Belakangan rupiah kembali tertekan dan sempat bertengger di kisaran Rp13.800, tentu ada cerita di belakangnya, yakni melonjaknya kredit macet perbankan.

Kredit macet menumpuk

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia per September 2017, total kredit yang disalurkan industri perbankan nasional sebesar Rp4.580,40 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp1.853,36 triliun, sementara kredit bank swasta tercatat sebesar Rp2.727,04 triliun.

Dari kredit yang disalurkan tersebut ternyata, menurut Biro Riset Infobank, ada sebesar Rp259,90 triliun harus direstrukturisasi karena masuk kategori kredit bermasalah (non performing loan—NPL). Jumlah itu hampir separoh dari jumlah kredit macet industri perbankan pada 1998 sebesar Rp650 triliun.

Dari jumlah kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp259,90 triliun tersebut, 51%-nya berasal dari bank pelat merah. Jumlahnya mencapai Rp132,60 triliun.

Rinciannya, kredit bermasalah Bank Mandiri yang harus direstrukturisasi mencapai Rp49,93 triliun, BRI Rp41,37 triliun, BNI Rp28,54 triliun dan BTN Rp12,76 triliun. Itu sebabnya, ini adalah rekor baru setelah krisis 1998, dimana kredit bermasalah bank-bank pelat merah hampir mencapai Rp300 triliun saat itu.

Kondisi tersebut hingga akhir 2017 tidak jauh bergeser atau hanya meningkat kurang lebih 10%. Namun esensi masalahnya sama, yakni tumpukan kredit macet masih menjadi pekerjaan rumah industri perbankan.

Itu artinya risiko kredit macet di industri perbankan hingga hari ini terus meningkat, terutama saat rupiah terus tertekan. Walaupun hari ini rupiah mulai stabil di kisaran Rp13.769, namun posisi itu sudah sangat undervalued jika dibandingkan target rupiah dalam APBN 2018 di level Rp13.400.

Masalahnya, beberapa indikasi bahwa risiko kredit masih tinggi dapat diamati dari lima fenomena yang menonjol belakangan ini. Pertama, kebijakan restrukturisasi yang semula 1 pilar kembali ke 3 pilar, itu artinya risiko kredit bermasalah meningkat.

Kedua, kebijakan one obligor yang terkait dengan bank-bank asing dan bank pelat merah untuk melakukan merger ataupun akuisisi atau membentuk holding, belum terlaksana dengan mulus. Ini memberi indikasi pemilik tunggal atas beberapa bank masih menakar potensi kredit macet di bank-bank yang dimilikinya. Jika dipaksakan merger dalam kondisi risiko kredit masih tinggi, dikhawatirkan akan menularkan kredit macet di bank lain yang menjadi miliknya.

Ketiga, penyelesaian kredit macet dengan model Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sekarang kerap dijadikan model oleh para debitor nakal atau debitor yang tidak kooperatif untuk melunasi utangnya. Ini menandakan bahwa kredit macet terkadang tidak benar-benar macet, tapi lebih karena ulang debitor nakal untuk menyengajak kreditnya macet.

Keempat, kredit komersial yang merosot tajam selama 2015-2017 belum pulih benar, sehingga tetap dalam konteks peningkatan risiko kredit.

Kelima, fluktuasi harga emas dan minyak mentah dunia masih berlangsung, sehingga sangat berpengaruh terhadap naiknya risiko kredit bank-bank devisa.

Untuk itu, memberikan kredit secara agresif dalam situasi risiko kredit bermaslaah relatif besar, tidak semudah membagi-bagi uang seperti musim Pilkada. Bisa-bisa di bulan pertama kredit dikucurkan, langsung macet. Mengapa?

Karena persoaan-persoalan di luar sektor perbankan cukup banyak. Daya tahan perbankan dari sisi CAR masih kuat dengan angka 23% dengan NPL yang terus turun ke angka 2,39%. Namun disisi lain, angka undisbursed loan atau komitmen kredit yang telah disetujui bankir namun belum kunjung cair terus mendaki sejak tiga tahun terakhir ini. Tahun 2017 angka undisbursed loan mencapai Rp1.410 triliun, atau naik dari tahun 2014 yang mencapai Rp1.137 triliun.

Kehati-hatian kredit di tahun Pilkada ini perlu dilakukan karena seperti tahun tahun politik sebelumnya sering kali muncul proyek proyek fiktif dengan SPK asli tapi palsu.

Untuk itu, agar kita tak terjebak pada dikotomi stabilitas dan pertumbuhan, akan lebih baik dicari kebijakan yang mendorong keduanya dalam jangka panjang. Bank-bank seperti sifatnya akan memberikan kredit dengan sendirinya kalau proyeknya menguntungkan. Bank-bank tidak usah disuruh mengucurkan kredit karena kalau bank tidak mengucurkan kredit maka bank akan rugi sendiri.

Apalagi bank-bank harus diminta agresif untuk mengucurkan kredit infrastruktur, sangat boleh jadi akan menimbulkan kontra-produktif bagi perkembangan industri perbankan itu sendiri.

Cilakanya kalau dipaksakan, bisa-bisa bank-bank bisa rame-rame terjebak kredit macet seperti 1998. Kalau ini terjadi, apakah Presiden Jokowi bisa mengatasinya?

Genjot pertumbuhan

Lantas harus bagaimana para bankir menyikapi ajakan atau kalau boleh dibilang dorongan Presiden agar bank-bank lebih agresif menyalurkan kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi?

Masalahnya adalah, rekam jejak pertumbuhan kredit perbankan selama di bawah kepemimpinan Jokowi memang cenderung merosot. Seperti pada 2014, pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11,58% sementara pertumbuhan ekonomi hanya 5,01%. Pada 2016 pertumbuhan kredit perbankan turun menjadi 10,44%, pertumbuhan ekonomi ikut turun ke level 4,88%, hingga saat ini.

Masalahnya, apakah ketika kredit perbankan digenjot, sebagaimana anjuran Presiden Jokowi, dengan serta merta pertumbuhan ekonomi akan ikut terkatrol? Belum ada kajian yang sahih, walaupun ada kecenderungan jika kredit meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Asumsinya kucuran kredit yang membesar akan menggerakkan ekonomi, iya kalau kucuran kredit itu tepat sasaran dan lancar, tapi kalau macet, maka pertumbuhan ekonomi bisa turun drastis.

Jika melihat kenyataan demikian, maka untuk sementara ekspansi kredit disimpulkan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan seperti sebelum tahun 2014.

Lalu dari mana sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 3 tahun terakhir ini? Sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi banyak didorong oleh ekspansi rekening pemerintah yang mendapatkan sumber dana dari utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Hal lain yang bisa disimak adalah rasio aset BUMN/GDP terus mendaki hingga 53%. Ini artinya roda perekonomian sebenarnya dikuasai oleh negara.

Dalam kondisi masih krisis seperti sekarang ini, jika menelan mentah-mentan ajakan Presiden, bisa-bisa kredit macet akan terus membubung. Tanpa ekspansi kredit saja tumpukan kredit macet sudah demikian besar, apa tah lagi harus digenjot ekspansi kredit, bisa-bisa tumpukan kredit macet akan semakin membesar.

Jika demikian, apa yang harus dilakukan para bankir dengan ajakan Presiden Jokowi? Satu-satunya jalan adalah bankir tetap waspada, tetap fokus pada bisnis intinya dan tidak mengapa bila ekspansi kredit pada bisnis inti yang memang rekam jejaknya terus meningkat.

Atau bisa saja para bankir masuk ke kredit infrastruktur yang segera menghasilkan, seperti jalan tol yang potensi internal rate of return (IRR)-nya tinggi. Atau bisa juga masuk ke bisnis pembangkit di wilayah yang masih langka listrik namun tinggi perputaran uangnya, sehingga ekspansi kredit itu benar-benar tepat sasaran, tepat guna dan bertumbuh.

Semua kembali pada kejelian para bankir dalam melihat peluang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here