Kepala Daerah di Bursa Orang Kedua (1)

Aher, Cawapres di Antara Jokowi dan Prabowo

0
124

Nusantara.news, Jakarta – Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih cukup jauh, perburuan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terus dilakukan kedua belah pihak. Pembahasannya pun cukup alot di masing-masing kubu. Dan tampaknya, menentukan siapa cawapres lebih sulit ketimbang mencari capres.

Memang, memilih pendamping politik bukan hal yang mudah. Jokowi dan Prabowo tentu sangat menyadari ini. Salah memilih bisa berakibat fatal. Perkara seperti ini sering terjadi bahkan di pemilu Amerika Serikat (AS). Masih segar di ingatan ketika John McCain memilih Sarah Palin secara mendadak tanpa proses vetting yang komprehensif. Hasilnya, Palin menjadi bulan-bulanan media karena sejumlah blunder dan pertanyaan mengenai kompetensinya.

Ada juga capres yang mengakui penyesalan terhadap pilihannya. John Kerry, capres Partai Demokrat di Pilpres 2004 menyesal telah memilih Senator John Edwards sebagai pendampingnya. Bahkan, kedua politisi yang dikalahkan petahana George W Bush itu berhenti saling berbicara setelah pilpres usai.

Jokowi dan Prabowo diprediksi akan memilih sosok yang “safe” atau aman secara elektoral sekaligus melengkapi kelebihan dan menutupi titik lemah masing-masing. Konsep ini sering diterapkan di AS terutama dalam segi geografis. Capres yang berasal dari pantai timur atau barat AS umumnya akan memilih pendamping dari selatan atau kawasan rust-belt yang berada di tengah AS. Ideologi juga dapat menentukan, misalnya Donald Trump yang dinilai kurang konservatif memilih Mike Pence, yang merupakan politisi berhaluan sangat konservatif.

Konsep ini dikenal denagan istilah ticket-balance, sebuah strategi manakala capres memilih cawapres untuk menyeimbangkan sejumlah faktor seperti etnisitas, geografis, ideologi serta latar belakang dan pengalaman politik. Di Indonesia, kerap kita temui pasangan kandidat yang akan berkontestasi dianggap ideal jika memenuhi pola kombinasi seperti: Jawa-Luar Jawa, Nasionalis-Santri, Sipil-Militer, Tua-Muda, dan sebagainya.

Namun dalam konteks Indonesia, pola-pola tersebut tidaklah mutlak membawa keberuntungan. Sebab, di beberapa pilpres dan pilkada, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih pada ketokohannya. Bukan pada racikan pola-pola ‘kombinasi simbolis’, juga seberapa banyak jumlah parpol yang mendukung. Trend pilihan publik saat ini, dengan basis pemilih fanatik yang cenderung terbelah pasca-Pemilu 2014, maka Prabowo atau Jokowi akan lebih mudah meraih kemenangan jika memilih cawapres dengan ‘kombinasi strategis’, misalnya tokoh yang berasal dari ‘seberang politik’ yang mampu mencuri ceruk suara lawan.

Sejauh ini, sudah banyak nama cawapres yang beredar bagi keduanya, baik yang berlatar belakang ketua partai, militer, kalangan professional, maupun kepala daerah. Di antara bursa cawapres yang saat ini muncul, rasanya bangsa ini perlu memulai tradisi baru mengorbitkan para kepala daerah yang berprestasi sebagai cawapres di Pilpres 2019, atau capres/cawapres di periode-periode selanjutnya. Di berbagai negara seperti Amerika, Argentina, Prancis, Meksiko, dan Brazil, banyak presiden yang meraih posisinya setelah menduduki gubernur (kepala daerah). Ada juga yang memulai dengan menjadi senator atau perwakilan daerah.

Kesuksesan memimpin atau mewakili daerah seharusnya lebih diperhitungkan rakyat dalam memilih seorang presiden, ketimbang mereka yang muncul dengan jalan pintas lewat angka-angka elektabilitas, popularitas, dan data-data yang bahkan kerap dimanupulasi. Akhirnya, kontestasi politik kehilangan dieletika dan pertukaran ide. Pilkada dan pilpres menjadi riuh bukan lantaran pertarungan ide-ide di ruang publik, melainkan perang survei dan kicauan para buzzer.

Kembali pada cawapres yang berasal dari kepala daerah, sementara ini yang sering disebut-sebut setidaknya ada tiga nama yang mengemuka, yaitu: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur NTB Tuanku Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Keempatnya memiliki magnet tersediri untuk mendampingi Prabowo ataupun Jokowi di pilpres mendatang.

Simulasi Jokowi-Aher

Salah satu yang berpotensi dipinang Jokowi adalah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher). Aher merupakan gubernur yang cukup memiliki reputasi mentereng di daerah yang ia pimpin. Bahkan, gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini menerima penghargaan tertinggi dari Presiden Jokowi yakni Parasanya Purnakarya Nugraha pada 25 April 2018 di Jakarta. Penghargaan itu diberikan karena kinerja gubernur dua periode ini dinilai berhasil, sekaligus melengkapi koleksi prestasinya yang ke-266 selama memimpin Jawa Barat. Meski dengan penghargaan terbanyak dibanding kepala daerah lain, kader PKS ini tergolong ‘rendah hati’ dan jauh dari aksi-aksi gimmick politik yang menghebohkan publik ataupun narsis di media.

Aher bisa memberikan solusi bagi Jokowi yang perolehan suaranya amat rendah di Bumi Pasundan tersebut. Pada Pilpres 2014, Jokowi memang kalah telak dari Prabowo di Jabar yang memang sudah menjadi kandang PKS, dengan Aher sebagai penguasanya. Mengambil Aher sebagai pendamping, dapat menjadi solusi bagi jebloknya suara Jokowi di Jabar. Tambahan suara besar dapat diraup jika Aher mendampingi sang petahana.

Jokowi dan Aher

Banyak kalangan yang berpendapat bahwa Jokowi membutuhkan pasangan yang bisa memenuhi kekurangannya di 2019 nanti. Salah satu kekurangan terbesar pria asal Solo tersebut adalah ketidakpopulerannya di kalangan pemilih Muslim. Sejak kampanye Pilpres 2014, presiden petahana ini kerap dihantam dengan isu agama. Berbagai tudingan soal non-Muslim, anti-Islam, atau komunis dialamatkan pada dirinya. Hal ini membuat nama Jokowi terlihat buruk di kalangan Muslim. Kondisi ini diperparah dengan Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu yang berdampak munculnya golongan masyarakat yang sangat anti pada Jokowi dan partai-partai pengusungnya.

Dengan kondisi seperti itu, Aher juga bisa memberikan jalan keluar bagi kekurangan Jokowi. Kehadiran cawapres dari partai besutan Sohibul Iman ini dapat melengkapi Jokowi agar semakin komplit. Jokowi sejauh ini sudah cukup kuat di kalangan pemilih nasionalis, sehingga kehadiran cawapres dari PKS tentu menjadi angin segar. PKS merupakan partai berbasis massa Islam dengan citra religius dan mengklaim sebagai partai dakwah.

Di luar itu, memilih Aher sebagai pendamping, juga bisa berarti mempreteli kekuatan lawan sekaligus mencuri ceruk suara Prabowo. Seperti diketahui, PKS adalah sahabat kental bagi Gerindra dalam mendukung Prabowo. Jika partai dakwah ini merapat ke Jokowi, maka tim Prabowo akan pincang karena kehilangan salah satu basis suara dan pendukung utamanya.

Keuntungan lain, Aher bisa menyempurnakan performa pemerintahan Jokowi dengan pengalamannya sebagai birokrat dan pemimpin yang berhasil. Terlebih, mesin politik Aher yaitu PKS dikenal memiliki banyak kader yang militan, solid, dan loyal. Pendek kata, dengan menduetkan Jokowi-Aher, peluang Jokowi melenggang ke istana akan jauh lebih mudah dan sedikit banyak ‘menyejukan’ situasi politik.

Meski begitu, Jokowi juga tetap harus berhati-hati. Sebab, jika Aher yang dipilih, kemungkinan timbul kecemburuan bahkan kekecewaan dari partai-partai koalisi yang lebih dulu mendukung dan berharap menjadi cawapres. Tak menutup kemungkinan rekan koalisi, khususnya PKB dan PPP, akan keluar dan mencari sandaran koalisi baru: bisa masuk ke poros ketiga (kubu SBY), bahkan berbalik mendukung Prabowo. Dan hampir bisa dipastikan Golkar, NasDem, Hanura, lebih-lebih PDIP, akan menentang keras pen-cawapres-an Aher.

Bagi PDIP, siapa pun cawapres yang dipilih Jokowi harus mendapat restu dari PDI-P dan Megawati. Partai Banteng sangat menyadari memberikan kursi cawapres ke kader parpol lain berarti juga memuluskan separuh jalan cawapres itu menuju kursi RI-1 di Pilpres 2024. Tentu saja ini bukanlah skenario ideal yang diinginkan partai berkuasa. Memilih Aher sebagai RI-2, sama saja memberikan karpet merah bagi PKS untuk menguasi istana di pemilu-pemilu mendatang, sekaligus “membunuh” dinasti politik trah Soekarno di kancah kepresidenan.

Simulasi Prabowo-Aher

Aher juga dinilai cocok untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Aher ini dinilai memenuhi kriteria cawapres Prabowo sesuai yang diajukan Gerinda: memiliki faktor integritas, pengalaman, kapasitas, basis sosial, dan kecocokan.

Jika Aher dipasangkan dengan Prabowo, jejak kepemimpinannya yang gemilang di Jabar akan menjadi modal kuat yang melengkapi Prabowo. Sebab selama ini, Prabowo belum teruji duduk di birokrasi pemerintahan. Aher juga dinilai mampu memberi sumbangsih besar untuk memenangi Pilpres 2014 di Jabar. Dengan menyandingkan Aher-Prabowo, basis suara di Jabar diprediksi akan kembali dikuassi poros Prabowo.

Selain di Jabar, peluang Aher menggaet suara di daerah lain cukup terbuka. Hal ini mengingat Aher dekat dengan simpul-simpul ormas dan ulama di seluruh tanah air. Apalagi, Aher dikenal jago meracik siasat pemenangan. Terbukti, Pilpres 2014 suara jabar tumpah ruah ke capres Prabowo, dan pada Pilgub Jabar 2008 Aher yang tak diunggulkan tapi secara mengejutkan mampu mengalahkan para lawan raksasanya. Ia bahkan menang mudah di periode keduanya. Bukan tak mungkin, Aher akan menerapkan pola siasat yang sama di pilpres mendatang guna “memanen suara” di daerah-daerah yang selama ini paceklik bagi Prabowo. Tentu saja, faktor mesin politik PKS yang militan menjadi nilai tambah bagi kemenangan pasangan ini.

Aher juga relatif muda (51 tahun) sehingga punya magnet tersendiri bagi kalangan generasi milenial. Gayanya yang low profile, tenang, bersahaja, serta komunikasi politiknya yang santun berpeluang menarik simpati pemilih, utamanya dari ceruk massa mengambang. Pun, sekaligus melengkapi kekurangan Prabowo yang cenderung meledak-ledak, kurang familiar di generasi milienial, tergolong tua, dan mudah “ditelikung” kawan-lawan politiknya. Sebaliknya, Prabowo yang militer, nasionalis tulen, tegas, dan kuat secara finansial, bisa menjadi komplementer Aher.

Rasanya tak berlebihan jika duet Prabowo-Aher diserupakan dengan kombinasi dwitunggal Soekarno-Hatta. Soekarno yang tipe solidarity maker dan Hatta seorang administrator maker tak jauh beda dengan Prabowo (solidarity maker) dan Aher (administrator). kombinasi dua tipikal kepemimpinan ini dianggap ideal bagi Indonesia. Tipe solidarity maker lebih mengedepankan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan solidaritas dengan memainkan simbol-simbol identitas. Sedangkan administrator lebih mengedepankan kecakapan administratif guna kelancaran implementasi visi dalam jejaring aparatus negara.

Prabowo (kanan) dan Aher (kiri)

Persoalannya, duet pasangan Aher dengan Prabowo tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak suara di Pilpres 2019. Alasannya, karakteristik pemilih kedua calon yang didukung kelompok Islam politik tersebut cenderung tidak berbeda. Problem yang sama manakala Prabowo disandingkan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmanyto, ataupun Zulkifli Hasan dari PAN. Hambatannya karena suara mereka dari ceruk yang sama. Kolam suaranya sama.

Tak bisa dipungkiri, Prabowo saat ini seperti terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan. Karena itu, tim Prabowo perlu mematahkan persepsi itu dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, anak muda milenial, dan memproduksi wacana-wacana kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik yang beda warna, bahkan capres yang dipilih harus merepresentasikan corak dari lawan politik. Atau jika dari kalangan non-partai, perlu sosok yang dicintai rakyat dan punya magnet suara tinggi.

Aher sendiri mengisyaratkan siap jika diminta maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ataupun Presiden Jokowi pada Pilpres 2019. Akan tetapi, kata Aher, keputusan dirinya akan menjadi pasangan siapa pada pilpres nanti adalah sepenuhnya wewenang DPP PKS.

“Saya selalu mengalir saja. Apalagi dengan urusan politik, itu tentu domainnya DPP PKS. Kita ikut mengalir saja,” kata Aher di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Rabu (25/4/).

Sebelumnya, ketika ditanya apakah dirinya siap menjadi cawapres, Aher menyatakan siap. “Tentu siapa pun anak bangsa kan mesti siap, ketika dianggap pantas, dianggap punya kepantasan yang mempunyai kesiapan. Itulah prinsip saya, prinsip semuanya,” ujar Aher, (Rabu 4/4/2018) lalu.

Akhirnya, siapa pun cawapres yang akan menjadi pendamping Jokowi dan Prabowo, tentu akan berpengaruh besar terhadap kemenangan keduanya. Bisa jadi, kesalahan strategi dalam memilih pendamping bisa menjadi beban elektoral ke depannya. Karena hal itu pula, barangkali yang membuat masing-masing capres begitu alot menentukan “jodoh”nya di Pilpres 2019 mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here