Ahok Effect: Partai Pendukung Bakal Tenggelam

0
3253

Nusantara.news, Jakarta – Tumbangnya kejumawaan politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada Jakarta menimbulkan efek berantai, sekaligus bahan kajian yang menarik. Bagaimana tidak, Ahok sedemikian hegemonistik, dengan pelbagai branding positif yang sengaja dibangunkan tentang diri dan kiprahnya, toh terkapar melawan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Padahal, barisan di belakang Ahok-Djarot sedemikian rapat. Relawannya sangat militan dan massif. Media pembentukan opini praktis dikuasai semua, baik media below the line maupun media above the line.  Semua mencitrakan Ahok sebagai figur bersih, gila kerja, konsepsional dan aneka rupa sebutan baik lainnya.

Ahok juga berhasil mendekati para pemuka agama Islam, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama, termasuk aktivis dari badan otonom ormas Islam tersebut, seperti GP Ansor. Pendekatan yang kemudian membuat ormas tersebut terbelah kronis: Antara mendukung Ahok dan menolak Ahok.

Kelompok yang menolak berpedoman pada putusan bahtsul masail dalam Muktamar NU tahun 1999 di Lirboyo, Kediri, bahwa haram hukumnya memilih pemimpin non-Muslim, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Mereka menilai saat ini unsur kedaruratannya tidak mencukupi.

Sebaliknya, yang mendukung, mencari dalil sendiri untuk membenarkan pilihannya. Sikap yang menyempal dari putusan Muktamar ini adalah gejala baru yang ekstrem di kalangan nahdliyin.

Dari partai politik, hampir semua partai besar berhimpun memperkuat politisi bermulut besar itu. Mulai dari PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP (kedua versi kepengurusannya, di bawah Djan Faridz dan di bawah Romahurmuzy), Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Para pengurus terasnya bahkan turun langsung menjadi juru kampanye Ahok-Djarot.

Tentang dukungan partai politik kepada Ahok ini ada catatan kilas balik yang menarik. Semula Ahok merencanakan akan melalui jalur independen untuk maju ke Pilkada Jakarta. Dia memastikan dukungan berdasarkan jumlah KTP minimal pasti diraih.

Menurut Pasal 41 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, pasangan harus bisa mengumpulan dukungan 7,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya, Ahok harus dapat 532.213 lembar KTP. Tapi, jumlah itu kecil bagi Ahok. Dia bahkan memasang target lebih, 1 juta KTP. Hasilnya? Justru melampaui target!

Jadi sangat masuk akal dia menyepelekan partai sebagai pengusung. Bahkan Djarot Syaiful Hidayat semula tak diliriknya. Dia memilih calon wagub sendiri, yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono.

Anehnya, justru partai-partai itu yang mengemis meminta menjadi pendukung. Adalah Partai Nasdem besutan Surya Paloh yang pertama kali menyatakan diri sebagai pendukung. Lalu menyusul partai-partai lain. PDIP semula masih menahan diri. Partai ini bahkan melirik kadernya sendiri untuk dijagokan. Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, adalah nama yang paling diincar waktu itu. Namun Risma menolak. Setelah mentok, PDIP ikut juga ke barisan Ahokers.

Saking mengenaskannya posisi partai itu, mereka bahkan rela menjadi pendukung saja. Tak usah jadi pengusung pencalonan Ahok menjadi gubernur. Ahok dipersilakan maju melalui jalur independen.

Dari logika sederhana saja, posisi seperti itu sebetulnya menyakitkan dan meruntuhkan harga diri mereka sebagai partai politik. Tapi, kalkulasi takut ketinggalan kereta, membuat mereka menepiskan marwah partai. Wajar kalau kalkulasi itu muncul. Sebab, Ahok sedemikian perkasa waktu itu. Akhirnya, setelah negosiasi sana-sini, Ahok maju ke Pilkada Jakarta melalui partai politik dengan cawagub Djarot.

Ada satu hal yang orang sering lupa di balik kesan keperkasaan Ahok. Pria keturunan China ini terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta karena berpasangan dengan Joko Widodo, walikota Solo yang kala itu mendadak populer. Memang tidak bisa dirinci, ketika pasangan ini memenangkan perebutan kursi Gubernur Jakarta, berapa sebenarnya suara asli yang memilih Jokowi dan berapa yang memilih Ahok. Sebab, mereka maju satu paket.

Namun, melihat perolehan suara dalam Pemilu Presiden 2014, di mana Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo, maka bisa disimpulkan suara pemilih Jokowi memang besar. Itulah yang mengantarkannya menjadi gubernur di Jakarta. Popularitas Ahok “menempel” di ketermasyhuran Jokowi.

Kalau Ahok memang kuat sebagai magnet, sudah pasti dia akan berhasil menang dalam Pilkada Bangka Belitung tahun 2007. Sebelumnya dia memang menang dalam Pilkada Belitung Timur, di kampungnya sendiri, tapi hanya dengan perolehan 34 persen suara.

Popularitas “semu” karena menempel di Jokowi itulah yang memikat hati partai-partai tadi untuk mendukungnya di Pilkada Jakarta, kendati sebenarnya mereka dipandang sebelah mata oleh Ahok.

Nah, sekarang setelah Ahok kalah telak di Pilkada, bagaimana nasib partai-partai ini?

Di satu sisi, secara normatif, kalah menang dalam kontestasi politik adalah hal yang lumrah. Tetapi, di sisi lain, ada yang lebih pelik. Ahok tersungkur bukan karena lawannya lebih kuat. Bahkan justru sebaliknya. Anies-Sandi hanya didukung oleh Partai Gerindra, PAN dan PKS.

Jika dilihat peta kekuatannya, Ahok lebih unggul. Setidaknya terlihat dari perolehan kursi DPRD DKI Jakarta. Partai pendukung Ahok, PDIP (28 kursi), PPP (10), Hanura (10), Partai Golkar (9), PKB (6) dan Partai Nasdem (5), mempunyai  68 kursi.  Sementara pendukung Anies, Partai Gerindra (15), PKS (11) dan PAN (5), total 31 kursi, atau kurang dari setengah kekuatan Ahok-Djarot. Harusnya di atas kertas menang.

Belum lagi posisi Ahok-Djarot sebagai petahana, yang pasti akan sangat menguntungkan. Keduanya sama-sama pernah jadi kepala daerah pula. Ditambah pula branding Ahok sebagaimana digambarkan di atas.

Sementara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah “anak bawang” dalam politik. Anies seorang dosen yang berprestasi, dan Sandi seorang pengusaha sukses.

Satu hal yang mungkin luput dari perhitungan adalah popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan akseptabilitas, dan akseptabilitas tidak mesti paralel pula dengan elektabilitas.

Popularitas Ahok memang oke. Sudah begitu pun, akseptabilitasnya digerusnya sendiri dengan ulahnya yang jauh dari etika pemimpin. Puncaknya, ketika dia dianggap menodai Al Maidah.

Pada titik ini, anehnya, para pemimpin partai politik pendukung Ahok tidak mencoba mengevaluasi dukungan, tapi justru semakin merapatkan barisan. Megawati, Surya Paloh, Wiranto (kemudian diganti Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura), Djan Faridz, Setya Novanto, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuziy, tetap setia dan yakin menjadi pendukung Ahok.

Mereka lupa ketika sentimen agama disulut dalam politik, maka preferensi politik orang bisa berubah total. Jika tadinya, orang bisa menentukan pilihan berdasarkan garis partai atau ikatan patronase sosial politik, dengan tersentuhnya sentimen agama, seketika itu preferensi politik  langsung berubah menjadi urusan pribadi. Nah, adakah urusan pribadi yang lebih kuat dari sentimen agama?

Maka, ketika Ahok terjungkal di pilkada, semua tokoh itu terdiam seribu bahasa. Tidak seorang pun yang berkomentar ke publik –bahkan hanya untuk mengucapkan selamat kepada pemenang. Entah, karena meratapi kekalahan, atau sekadar tak percaya,

Tidak diketahui juga apakah mereka menyadari risiko yang ada di depan mata, yakni citra partai yang berada di tubir jurang kehancuran. Sebab, seperti dijelaskan tadi, pilihan politik warga waktu pilkada kemarin sudah sepenuhnya preferensi pribadi berdasarkan sentimen agama. Mereka akan menganggap partai-partai tersebut dan semua pimpinannya adalah bagian dari Ahok yang telah menjadi public enemy.

Kalau ini yang terjadi, tamatlah kebesaran partai-partai tersebut di pilkada-pilkada daerah lain yang akan digelar serentak tahun depan. Dan yang lebih tragis, stigma sebagai Ahokers kemarin akan tetap membekas di benak pemilih sampai pemilu 2019. Tidak saja stigma Ahokers yang diingat orang, tapi juga kisah bagaimana mereka mengiba-iba menawarkan diri menjadi Ahokers. Jika itu yang terjadi, tamatnya riwayat kebesaran partai mereka.

Sejauh ini belum terlihat (atau mungkin sudah dibahas di internal masing-masing partai) strategi jalan keluar mereka dari stigma mematikan itu. Satu hal yang pasti, mereka perlu segera mencuci diri.

Kalau mereka tak segera cuci diri, atau kalaupun sudah berusaha tapi tak berdampak pada respon publik, maka Pemilu 2019 akan melahirkan konstalasi politik baru yang tidak lagi menghadirkan partai-partai Ahokers tersebut, baik di Senayan maupun di Istana.

Jadi, Ahok bisa berbangga diri. Fenomena dirinya tak ubahnya puting beliung yang meluluhlantakkan peta politik yang ada. Puting beliung, yang oleh para pemimpin partai itu, semula dirasakan sebagai semilir angin sepoi yang sejuk.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here