Proxy War (4)

Ahok Gate dan China’s Overseas

0
882

Nusantara.news – Ahok Gate, begitu istilah dari hak angket yang diajukan oleh 4 Fraksi ditujukan kepada pemerintah (Kementerian Dalam Negeri RI) karena kembali melantik Ahok dan Djarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, padahal sebagai tersangka dengan hukuman pidana 5 tahun tidak layak dilakukan seperti hal yang sama degan gubernur di beberapa daerah. Prinsipnya pemerintah dianggap melanggar konstitusi, khususnya pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

  1. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat menandatangani hak angket terhadap Presiden RI sebagai penanggung jawab pemerintahan karena dianggap melanggar pasal tersebut di atas.

Ahok Gate menjadi ranah politik, karena anggota fraksi yang menandatangani adalah parpol-parpol yang mengusung pasangan lawan Ahok–Djarot, yakni Demokrat, PAN dan PKS, serta Partai Gerindra, yang mendukung pasangan Agus–Sylvi dan Anies–Sandi.

Dukungan taipan serta citra aparat pemerintah dan keamanan

Apakah pemerintah dan aparat keamanan (Polri) menyadari persepsi politik dari rakyat Indonesia terkait Ahok Gate? Pemerintah (Kemendagri) dengan melantik kembali Ahok, dan Polri yang dianggap berlebihan melindungi Ahok. Selain itu, dengan melakukan kriminalisasi terhadap lawan politik Ahok (Habib Rizieq elite FPI, dan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Ketua Umum GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam yang merupakan 87% rakyat Indonesia (85% di Jakarta).

Pilkada DKI Jakarta 2017, hasil sementara dimenangkan Ahok–Djarot dengan suara sementara 43% dan Anies–Sandi 39%, serta Agus–Sylvi 18%, diharuskan dua putaran yang akan dilaksanakan tanggal 19 April 2017. Menjadi pertanyaan, apakah bagi pemerintah dan Polri Pilkada DKI dimana Ahok menjadi salah satu kandidatnya adalah segala-galanya (at all costs). Menjadi pertanyaan bagi kita lagi, apakah jika Ahok–Djarot kalah, Indonesia akan memperoleh bencana?

Bisa jadi justru sebaliknya, rakyat berpikir bahwa jika Ahok–Djarot menang, rakyat Indonesia justru akan memperoleh bencana?

Persepsi politik ini dimenangkan Ahok karena seluruh media mainstream membela Ahok sehingga seolah-olah dia dizalimi oleh rakyat yang mayoritas Islam. Siapa yang melakukan tirani mayoritas? Rakyat Islam yang mayoritas, atau kubu Ahok yang menguasai power dan uang? Sungguh Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi ironi demokrasi dan sebagai legitimasi bagi politik transaksional. Terkesan pemerintah, parpol (Senayan), dan para taipan menjadi oligarki, serta menjadi establishment  (kaum kemapanan). Rakyat yang mayoritas Islam (populisme) mempersepsikan elite mengistimewakan posisi Ahok dalam politik.

Sementara, rakyat memperoleh informasi politik bahwa Ahok dengan sponsor 9 naga akan mendominasi politik di Jakarta karena didukung dua partai politik besar yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Wajar jika rakyat berpikir seperti itu karena ditampilkan secara vulgar.

Tanggapan masyarakat khususnya Islam dengan gerakan 411, 212, dan 112 dalam kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok yang menjadi TSK (tersangka) dalam kasus ini. Sikap dan perilaku Ahok sering mengganggu “rasa”, khususnya umat Islam. Apalagi setelah kasus Sumber Waras terungkap di KPK atas temuan kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp191,3 miliar. Padahal Kartini Mulyadi, Ketua Umum Yayasan Pengelola RS Sumber Waras sebagai objek properti yang dibeli, telah membuat pernyataan bahwa dia hanya menerima Rp355 miliar saja. Lalu sisanya, siapa yang menerima?

Berikutnya ketika kasus suap reklamasi melibatkan M. Sanusi, anggota DPRD DKI yang menerima suap dari Ariesman Widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land. Kasus ini melibatkan dua pengembang besar, yakni Agung Sedayu Group yang dipimpin sang taipan Aguan (Sugianto Kusuma), dan Podomoro Grup (Trihatma Kusuma Haliman), serta Ahok (Gubernur DKI Jakarta saat itu), juga Staf Khususnya, Sunny Tanuwidjaja, yang pada awalnya tidak diakui Ahok sebagai stafnya.

Akhirnya kita mengetahui siapa Sunny Tanuwidjaja, yang dekat dengan para taipan pengembang reklamasi. Kita mengetahui bahwa kasus ini “mengorbankan” Rizal Ramli (RR), sang raja “kepret” karena berinisiatif menghentikan proyek Reklamasi. Sekali lagi, Joko Widodo tidak bijak, meminta RR dan Susi Pudjiastuti mengalah!

“Undang-Undang kan buatan manusia, bisa direvisi,” ujar Presiden menyikapi kebijakan RR kala itu.

Kita juga mengetahui latar belakang dukungan parpol besar terhadap Ahok, yang semula percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai calon independen pada Pilkada DKI Jakarta. Berkoar mengantongi satu juta KTP DKI Jakarta, tapi ciut setelah aturan Pilkada DKI bahwa KTP akan diverifikasi secara fisik, bukan hanya penyerahan fotokopi secara administratif. Lalu Ahok membubarkan Ahokers dan melebur dengan tim sukses yang dibentuk oleh parpol pendukung.

Sekarang dilantik secara “over acting” oleh Menteri Dalam Negeri karena 8 jam sebelum hari tenang Pilkada DKI pada hari Sabtu, 11 Februari 2017. Terkesan, Ahok ingin menjadi Gubernur DKI saat pencoblosan tanggal 15 Februari?

Taipan dan China’s Overseas

Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, Bapak Pembangunan Singapura (ayah dari BG Lee Hsien Loong) Perdana Menteri saat ini, adalah Chairman atas China’s Overseas atau Cina Perantauan Dunia. Taipan asal Indonesia aktif sebagai peserta saat almarhum Lee Kuan Yew masih hidup dalam menata posisi Cina perantauan, baik di negara masing-masing maupun di kawasan Asia. Sebut saja Mochtar Riyadi (Lippo), Anthony Salim (Salim), Eka Tjipta Wijaya (Sinarmas), Ciputra, Aguan (Agung Sedayu), Sofyan Wanandi (Gemala), Tommy Winata (Artha Graha), Sukanto Tanoto (RGM), dan beberapa nama lainnya aktif dalam China’s Overseas.

Keberadaan taipan ini di Indonesia menjadi sering terdengar dengan istilah 9 Naga, setelah proyek reklamasi terbuka sebagai kasus pidana khusus di KPK, yang melibatkan dua pengembangnya, Podomoro dan Agung Sedayu, khususnya ketika pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangkan pilkada DKI tahun 2012, dan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014, karena Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI pada tahun 2016.

Konon, grup Cina perantauan ini (khususnya pengusaha perbankan penerima BLBI) yang bermukim di Singapura berpesta ketika Ahok sampai terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2014. Selanjutnya kita baru mengetahui bahwa proyek reklamasi dimulai pada era Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan pada era Ahok sebagai Gubernur DKI. Tak heran jika Sunny Tanuwidjaja, kerabat taipan menjadi staf khusus di Pemprov DKI, sebagai LO (Liaison Officer) untuk proyek reklamasi, dan terlibat pembicaraan dengan Podomoro dan Agung Sedayu pada kasus penyuapan M. Sanusi (anggota DPRD DKI) oleh Presdir Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Setelah proyek reklamasi terbongkar, dan Ahok disebut-sebut terlibat di pengadilan, serta menjadi saksi pada kedua kasus tersebut di atas, namun dinyatakan tidak terbukti secara hukum. Ahok diharapkan oleh pendukungnya dapat lolos dan terus menjadi Cagub DKI periode 2017 – 2022, walaupun menjadi TSK kasus penistaan agama yang sudah memasuki pengadilan ke sepuluh.

Pilkada DKI dan Taipan

Sulit publik membuktikan dukungan finansial taipan jika dimintai bukti secara hukum, tapi bukti otentik foto para taipan ketika demo kebinekaan sebagai respon gerakan 4 November 2016 di Bundaran Hotel Indonesia menunjukkan bahwa Ahok didukung penuh oleh para taipan.

Hasilnya, kita lihat bahwa Ahok–Djarot dan Anies–Sandi melaju pada putaran kedua. Secara logika pasti suara Agus–Sylvi melimpah pada pasangan Anies–Sandi, mengingat SBY musuh politik Megawati dan Joko Widodo. Namun melihat adanya beberapa TPS pasangan Ahok–Djarot yang menang 90%, bahkan ada yang 100%, perlu diwaspadai kecurangan pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Jadi, kesimpulan lainnya adalah tidak bisanya di beberapa wilayah memilih warga yang menjadi kantong suara Agus–Sylvi, maupun Anies–Sandi, adalah yang perlu diantisipasi tim sukses Anies–Sandi pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Berikutnya, untuk KPUD DKI dan Banwaslu perlu diingatkan bahwa pasukan Ahokers kotak-kotak asal Flores yang memaksa memilih di TPS tertentu dengan modal e-KTP, padahal tidak terdaftar. Lebih berbahaya lagi berita bahwa server KPU DKI diretas karena data awal menunjukkan pasangan Anies–Sandi unggul signifikan. Keunggulan ini telah membuat kubu Ahok ketar-ketir karena logikanya pada putaran kedua pasti kalah, kecuali ada kecurangan yang signifikan berbuntut kasus di MK seperti yang disinyalir Jusuf Kalla menanggapi pilkada DKI Jakarta 2017.

Nusantara.news memprediksi Ahok kalah tipis di putaran kedua, persis kekalahan Foke dengan Joko Widodo pada tahun 2012, walaupun sudah melakukan segala cara. Kita tunggu respon taipan yang kecewa terhadap Ahok, yang konon sudah menghabiskan biaya tidak saja secara materi, tapi juga sosial politik secara signifikan, dalam hal ini kekhawatiran Jaya Suprana berbukti sudah. Apakah Ahok akan menjadi berkah atau musibah bagi non-pribumi, seperti yang dikhawatirkan? [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here