Ahok Masih Terbitkan Izin Baru Reklamasi Pulau C dan D

0
325
Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta, Selasa (15/12). Meskipun menuai pro dan kontra, namun proyek Reklamasi di Teluk Jakarta terus berjalan dan rencananya akan rampung pada akhir tahun 2018 mendatang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc/15.

Nusantara.news, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Ahok yang akan hengkang dari kursi DKI-1, masih menerbitkan izin baru bagi pengembang PT Kapuk Naga Indah untuk melanjutkan reklamasi di Pulau C dan D, Jumat pekan lalu. Tak pelak, penerbitan izin baru tersebut menuai kontroversi.

Alasan diterbitkannya izin reklamasi tersebut, menurut Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Edi Junaedi, karena Kapuk Naga Indah telah melaksanakan seluruh mekanisme perizinan. “Pada dasarnya, secara analisa lingkungan sudah memenuhi persyaratan,” kata Edi.

Padahal, menurut Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih, pengembang masih harus melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebab, KLHK sejak setahun lalu menetapkan moratorium reklamasi di Teluk Jakarta. Dia mengatakan, KLHK meminta pengembang untuk memperbaharui amdal-nya secara komprehensif sesuai dengan proyek tanggul raksasa pemerintah pusat.

Pemberian izin lingkungan baru yang diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah untuk pengembang Pulau C dan D di Teluk Jakarta belakangan menuai pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya dari Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Bersama sejumlah LSM lain yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin menggelar konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, (7/5/17).

Menurut Marthin, berdasarkan kajian Koalisi, reklamasi bisa merusak lingkungan pesisir Jakarta. “Dengan menerbitkan izin lingkungan baru, Pemvrov DKI Jakarta dan pusat memang jelas sekali berniat melanjutkan lagi reklamasi,” katanya.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ony Mahardika, juga mengatakan, Kapuk Naga Indah tidak transparan di dalam penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Oleh sebab itulah, kami tetap menolak amdal pulau reklamasi,” tegas Ony.

Penegasan Ony Mahardika diperkuat oleh pernyataan Rayhan Dudayev, peneliti Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), yang menganggap Kementerian Lingkungan Hidup tidak transparan kepada masyarakat ikhwal pemenuhan kewajiban-kewajiban pengembang.

Dalam kaitan ini, masyarakat nelayan tidak pernah dilibatkan dalam proses penegakan hukum moratorium proyek reklamasi. Sehingga, kata Ony, dia dan kawan-kawannya tidak tahu pelaksanaan sanksi moratorium itu sudah sampai sejauh mana.

Oswar Muadzin Mungkasa, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menegaskan, izin lingkungan tak cukup untuk Kapuk Naga membangun Pulau C dan D karena di dua pulau itu sudah terbentuk dan pembangunan di atasnya sudah dimulai. Kapuk Naga masih membutuhkan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Masalahnya, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, rancangan aturan tersebut masih mandek, padahal itulah yang menjadi dasar pembangunan di atas pulau-pulau buatan tersebut.

Oswar juga mengatakan, bila Kapuk Naga Indah ingin mendirikan bangunan di pulau reklamasi harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Dari mana dasarnya penerbitan IMB, ya dari peraturan rencana tata ruang.

“Sebab, jika dapat izin lingkungan reklamasi yang baru, bila tidak tidak punya IMB-nya, ya percuma saja karena tidak akan bisa mendirikan bangunan,” tegas Oswar.

Owar menambahkan, KLHK itu hanya akan mencabut sanksi moratorium. Sedangkan penerbitan IMB merupakan kewenangan Pemerintah DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta memerintahkan Kapuk Naga Indah menghentikan pembangunan di atas pulau tersebut setahun yang lalu karena tidak adanya IMB. Semua bangunannya, seperti rumah toko, hingga hunian elitenya pun disegel hingga sekarang.

Adapun, Kepala Biro Hukum KLHK Krisna Ryacudu mengatakan, mengenai perbaikan izin lingkungan hidup merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta. Sedangkan KLHK lewat humas tetap memberikan informasi terbaru pelaksanaan kewajiban-kewajiban pengembang kepada masyarakat.

PT Kapuk Naga Indah, yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, dianggap telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan KLHK saaat menjatuhkan sanksi moratorium reklamasi.

Pemerintah DKI Jakarta telah memberikan izin lingkungan baru untuk Kapuk Naga Indah pada 28 April lalu. Seluruh mekanisme dan kewajiban-kewajiban pengembang dianggap telah terpenuhi berdasarkan Surat Keputusan Menteri KLHK Nomor 354 dan 355 Tahun 2016.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang diwakili Tigor Hutapea (kuasa hukum Koalisi) mengatakan telah mempublikasikan seluruh kajian reklamasi saat menggungat penerbitan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, F, I dan K di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Empat gugatan itu, kata Tigor, telah dimenangkan semuanya.

Tigor menuding Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak transparan kepada publik mengenai kajian reklamasi dari lembaga yang dipimpinnya. Apalagi, kementerian nampak ingin melanjutkan reklamasi. Luhut, kata Tigor, tidak jujur dengan datanya sendiri.

Ngototnya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di balik keputusan melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, didasari tiga hal.

Pertama, kelanjutan reklamasi merupakan kepentingan DKI Jakarta dan kepentingan nasional. Menurutnya, kalau tidak dilanjutkan, yang sudah dibuat dari zaman Pak Harto itu, permukaan Jakarta setiap tahun turun 7,5 cm. Itu merupakan giant sea wall-nya.

Kedua, mengantisipasi sumber air yang semakin berkurang. Bendungan yang nantinya akan dibuat dapat menambah sumber air. Dari hasil penelitian, 2 meter di bawahnya air asin dan sisanya di atas, air yang bisa diproses jadi air minum 45 meter kubik per detik akan bisa dipompa dasarnya. Kira-kira setara 40 persen kebutuhan air Jakarta. Adapun pertimbangan ketiga adalah menghindari rob atau banjir air laut.

Terbitnya surat izin lingkungan baru bagi pengembang Kapuk Naga Indah terkesan dipaksakan oleh pemerintah Jakarta. Masyarakat menduga, hal itu mungkin karena masa pemerintahan Ahok-Djarot akan segera berakhir Oktober 2017 mendatang. Bahkan, ada yang nyeletuk mumpung masih menjabat, Ahok mengobral kekuasaannya menerbitkan keputusan untuk pengembang yang selama ini dibelanya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here