Ahok, Penangguhan Penahanan atau Amnesti?

0
787

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Basuki Tjahaja Purnama ditahan di Rutan Cipinang dan kemudian dipindah ke Rutan Brimob di Kelapa Dua, Depok, orang-orang dekat Ahok mengajukan penangguhan penahanan, agar Gubernur Jakarta non-aktif itu tidak perlu meringkuk di balik jeruji besi.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan sudah mengajukan penangguhan penahanan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. “Semoga bisa dikabulkan,” ujar Djarot yang bertindak sebagai salah satu penjamin dalam permohonan tersebut.

Menurut Djarot, selain dirinya, ada beberapa orang lain yang juga mengajukan, antara lain Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz dan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Pengadilan Tinggi Jakarta sudah menerima permohonan Djarot Saiful Hidayat, namun belum mengambil keputusan. “Sebab majelis hakim yang akan mengadili perkara banding ini juga belum ditetapkan. Berkas perkaranya saja kami belum terima dari PN Jakarta Utara,” ujar Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johanes Suhadi.

Sama seperti yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra, bahwa pertimbangan untuk bisa dikabulkan atau tidak permohonan penangguhan penahanan itu setelah berkas permohonan banding Ahok sudah diregister di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, disebutkan, “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Artinya, untuk pemintaan penangguhan penahanan disetujui penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan, dan ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (hal. 215), faktor “syarat” merupakan dasar pemberian penangguhan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Syarat penangguhan penahanan, menurut penjelasan pasal di atas, adalah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak keluar kota.

Sementara berkaitan dengan jaminan, diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983.  Jaminan tersebut bisa berupa uang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila tahanan melarikan diri dan setelah tiga bulan tidak ditemukan, uang jaminan menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Jaminan juga bisa berupa orang yang menyatakan dia bertanggungjawab apabila tahanan melarikan diri. Orang yang menjamin juga harus menyediakan “uang tanggungan” yang jumlahnya ditetapkan oleh instansi yang menahan. Jika tahanan melarikan diri dan tidak ditemukan, uang tanggungan dari penjamin disita untuk negara.

Kalau penjamin tidak bisa membayar, menurut ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf “j”,  hartanya akan disita sebagai pelunasan atas uang yang harus ditanggung si penjamin melalui penetapan pengadilan.

Selain penangguhan penahanan agar Ahok tidak perlu meringkuk ditahan sampai perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), jalan terakhir untuk melepaskannya dari jerat hukum adalah pemberian amnesti dari presiden.

Dengan amnesti, menurut pasal 4 UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, semua akibat hukum pidana dihapuskan. Amnesti berasal dari bahasa Yunani, “amnestia”, yang artinya “melupakan”.

Amnesti merupakan kewenangan presiden. Semula, dalam UUD 1945 yang asli, amnesti adalah hak prerogatif penuh presiden, sebagaimana juga grasi dan abolisi. Tapi, setelah UUD 1945 diamandemen, ketentuan itu berubah. Dalam Pasal 14 UUD 1945 dijelaskan, untuk memberikan amnesti dan abolisi presiden memberikan harus memperhatikan pertimbangan DPR. Sementara untuk pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden mesti memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Jadi Presiden Joko Widodo dapat saja memberikan amnesti kepada Ahok, apabila presiden menganggap ada kepentingan negara di balik pemberian itu. Aspek kepentingan negara ini, sesuai Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1954, harus menjadi dasar keputusan presiden dalam memberikan amnesti.

Memang rumusan kepentingan negara ini tidak punya definisi yang jelas. Namun itu tentu saja bisa dirumuskan sesuai konteks pidana Ahok.

Sekarang terpulang kepada Presiden Joko Widodo. Beranikah dia mengambil langkah tersebut dengan segala risiko hukum dan politiknya?

Sejauh ini Presiden baru mengeluarkan pernyataan normatif terkait vonis Ahok tersebut. “Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim, termasuk juga kita harus menghormati langkah yang akan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajukan banding. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, kita semua percaya terhadap mekanisme hukum untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada,” ucapnya.

“Memang begitulah sebuah negara yang demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pandangan yang ada. Sekali lagi pemerintah tidak bisa mengintervensi proses-proses hukum yang ada,” kata Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here