Ahok, Podomoro, Agung Sedayu, dan Istana

0
504
Foto: The Guardian

Nusantara.news, – Dalam hukum prosedural, jika tidak bisa dibuktikan secara materi (surat dan saksi), sulit dilakukan tindakan hukum. Begitulah kurang lebih keterlibatan Ahok yang nyaris menyeret Aguan (Sugianto Kusuma) sang taipan reklamasi, ke ranah hukum. Sempat dicekal lalu lolos tak jelas ujungnya.

Proyek Reklamasi (pantai utara Jakarta) pada 25 Juli 2008 melalui Sidang Kasasi Mahkamah Agung, dimenangkan oleh Pemerintah, namun pengusaha mengajukan PK (Peninjauan Kembali), dan akhirnya pada tanggal 24 Maret 2011 diputuskan menang. Fauzi Bowo, gubernur DKI Jakarta kala itu, mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, untuk memperkuat payung hukum.

Ahok: “Membatalkan tidak bisa, lalu saya mintakan uang saja”

Setelah Ahok menjadi Wakil Gubernur (2012) mendampingi Joko Widodo yang menjadi Gubernur DKI Jakarta kala itu, cerita dimulai. Ahok menyatakan akan membatalkan Proyek Reklamasi, tapi tidak bisa. “Jadi saya mintain uang saja, kontribusi untuk Pemprov DKI Jakarta.” Ahok menilai wilayah pesisir Jakarta sudah rusak, maka direnovasi melalui reklamasi.

Masalah timbul ketika proyek tersebut berekses terhadap nelayan pantai utara Jakarta. Ekosistem dan lahan pantai utara yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian bagi warga sekitar, rusak dan berkurang nilai ekonominya. Kampung nelayan juga digusur dari satu-satunya pantai nelayan di pantai utara Jakarta, dikenal dengan Muara Angke. Bahkan masjid Luar Batang pun nyaris digusur, namun terjadi perlawanan keras karena di sana ada makam “wali” yang ramai diziarahi oleh umat Islam se-Indonesia. Lokasi masjid ini rupanya merupakan jembatan daratan Jakarta dengan 17 pulau-pulau reklamasi.

Rencana pembangunan pantai utara Jakarta menjadi “ramai” ketika M. Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta) terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK karena kasus gratifikasi yang dilakukan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meradang karena merasa reklamasi adalah kewenangan dari kementeriannya, tepatnya adalah Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi polemik berlangsung karena dasar hukum Ahok adalah Peraturan Gubernur No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Polemik menjadi tajam ketika Rizal Ramli (Menko Maritim kala itu) bersama menteri terkait, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prof. Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan beberapa lembaga terkait berkunjung ke lokasi, memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan; “protes masyarakat, Walhi, Nelayan, PLN karena ada jalur kabel di bawah Pulau G, dan jalur pipa gas Pertamina yang disinyalir akan merusak ekosistem di wilayah tersebut, memutuskan menghentikan pembangunan reklamasi pantai utara Jakarta”.

Ahok dan taipan reklamasi melobi Presiden Joko Widodo, dengan hasil seperti yang diketahui, Pemerintah akan meneruskan proyek tersebut.

Menurut Presiden RI, “aturan atau regulasi buatan manusia, jadi bisa diubah”. Lalu Rizal Ramli dibebastugaskan dari jabatan Menko Maritim RI. Konon Susi Pudjiastuti sempat meradang, lalu usai dan hilang protesnya setelah Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menjadi Menko Maritim menggantikan Rizal Ramli. Sikap LBP mendapat protes keras dari masyarakat, khususnya melalui media sosial, karena dianggap pro taipan dan anti rakyat. Reaksi LBP dianggap berlebihan bahkan melebihi Presiden, cenderung melindungi kasus korupsinya, tidak berpihak pada nelayan, tidak peduli lingkungan, melanggar Undang-undang tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membangun reklamasi, dan menggusur nelayan sebagai wakil rakyat kecil. Namun ibarat pepatah,“Biarkan Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu.”

Susi Pudjiastuti menegaskan lebih lanjut bahwa kasihan rakyat Jakarta dari 25,5 km pantai utara Jakarta, masa satu meter pun rakyat tidak bisa menikmatinya. Memang, dari ujung Tanjung Priok, selain pelabuhan juga wilayah industri, lalu Ancol harus berbayar, Pluit, Kapuk, dan Cengkareng menjadi perumahan. Jakarta sangat anti orang miskin setelah Ahok menjadi Gubernur DKI, begitu protes masyarakat kala itu.

Kita kembali dikejutkan ketika Dirjen Imigrasi (Komjen Ronny Sompie) mengumumkan bahwa Aguan dicekal, sangat mengagetkan karena Aguan adalah taipan yang dikenal sebagai salah satu ‘naga’. Ternyata itu hanya hiburan belaka, ada interaksi dengan KPK bahwa Aguan, Sunny Tanuwidjaja, dan Ahok pun bebas dari semua tuduhan. Bahkan setelah itu, diumumkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia; dan dalam waktu bersamaan Agung Podomoro beriklan di kota-kota besar di Cina mengenai properti hasil reklamasi pantai utara Jakarta.

Kesan nyata bahwa Pemprov DKI, Ahok dan dua pengembang (Agung Sedayu dan Podomoro) didukung oleh ‘Istana’ agar proyek reklamasi tetap berlanjut. Apapun bayarannya, termasuk protes nelayan, LSM, dan ahli-ahli lingkungan ITB, reklamasi tetap berjalan. Dengan dukungan PP No. 103/2015 tentu akses pasar asing menjadi sangat terbuka, untuk hal ini kita belum lupa.

Bisa dibayangkan jika asing (pengembang) diperbolehkan memiliki tanah dan properti tentu mereka akan memborong karena dinilai harga tanah di Jakarta dan Indonesia sangat murah jika dibandingkan harga properti di Malaysia, Thailand, Singapura. Sementara saat ini bagi rata-rata rakyat Indonesia, tanah dan properti masih tergolong mahal, apalagi jika permintaan tinggi tentu keinginan memiliki rumah hanya angan belaka. [ ]

Baca juga: https://nusantara.news/reklamasi-teluk-jakarta-bukan-giant-sea-wall/

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here