Ahok tak Jadi Banding, Takut Dihukum Lebih Berat?

0
291
Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta (kiri) dan Teguh Samudra (kanan) menunjukkan berkas Memori Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (22/5/2017). Namun, keluarga Ahok mencabut kembali permohonan bandingnya.

Nusantara.news, JAKARTA – Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencabut upaya hukum banding. Mungkinkah ini hanya siasat terdakwa untuk menghindari hukuman bertambah berat ?

Pencabutan  hak banding Ahok diwakilkan oleh pihak keluarganya. Keputusan pihak keluarga itu diambil hanya selang beberapa menit setelah kuasa hukum Ahok menyerahkan memori banding kepada pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Selasa (22/5/2017).

Sekitar pukul 16.00 Wib, pihak keluarga Ahok menyambangi PN Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat untuk mencabut hak banding tersebut.

“Keputusan ini kami ambil setelah melakukan diskusi. Keputusannya, kami mencabut bandingnya,” ungkap Fifi Letty, adik kandung Ahok usai mencabut banding di PN Jakarta Utara.

Sayangnya, Fifi menolak membeberkan apa alasan pihaknya mencabut banding yang sebelumnya sudah ditempuh oleh pihak pengacara Ahok. “Nantilah, besok pasti kami jelaskan apa alasannya,” elak Fifi.

Sementara, beberpa menit sebelumnya, tepatnya pukul 15.30 WIB, kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta bersama Teguh Samudera telah menyerahkan memori banding kepada pihak PN Jakut,

Menanggapinya, Juru Bicara PN Jakut, Hasoloan Sianturi mengaku telah menerima surat pernyataan pencabutan banding. “Hak terdakwa untuk mencabut atau menerima. Tadi, surat pencabutannya sudah ditandatangi kuasa hukumnya,” kataHasoloan.

Pihak PN kini menanti apakah jaksa penuntut umum (JPU) akan meneruskan permohonan bandingnya, atau mengikuti langkah Ahok. Sementara, Jaksa Agung, M. Prasetyo menyatakan belum bisa berkomentar soal sikap Ahok yang mencabut gugatannya. Karena, pihaknya belum mengetahui persis informasinya. “Sikap jaksa nanti, karena ini saya baru tahu. Apa benar terpidana mencabut banding atau tidak,” kata Prasetyo.

Seperti diketahui, JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Namun akhirnya JPU hanya menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. JPU menyatakan Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Namun, majelis hakim PN Jakut memvonis Ahok dengan pidana penjara 2 tahun. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer dengan Pasal 156a huruf a KUHP.

Upaya banding diatur dalam Pasal 67, Pasal 233 s/d Pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa upaya banding merupakan hak dari terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU). Sedangkan soal tenggang waktu sesuai yang diberikan undang-undang.

Sementara mengenai hak terdakwa maupun JPU tersebut diatur pada Pasal 67 KUHAP, berbunyi ”Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama,……”

Adapun mengenai batas waktu mengajukan  banding diatur pada Pasal 233 ayat (2) KUHAP berbunyi ”Hanya permintaan Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan,…….”

Mengacu pada aturan di KUHAP, meskipun JPU atau terdakwa sudah menandatangani Akta Pernyataan Banding, dan berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi (PT) yang memeriksa, Permohonan Banding tersebut masih dapat dicabut selama belum diputus, hal ini diatur dalam Pasal 235 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Artinya, baik JPU maupun terdakwa yang menyatakan menerima putusan ataupun tidak menerima (menyatakan banding), dalam waktu 7 hari sejak diputus masih dapat mengubah sikap.

Bila telah lewat tenggang waktu 7 hari, terdakwa maupun JPU tidak ajukan permintaan banding, dan tidak menandatangani Akta Pernyataan Banding, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tingkat pertama.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (“Kepmenkumham M.14-PW.07.03 Tahun 1983”), khususnya pada angka 14 dalam Lampiran Kepmenkumham M.14-PW.07.03 Tahun 1983 ini berbunyi:

“dalam praktek timbul kesulitan pada waktu jaksa akan melakukan eksekusi putusan pengadilan, khususnya dalam hal terdakwa/terpidana tidak ditahan dan sudah menyatakan menerima putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP; dalam waktu itu setelah putusan dieksekusi, terdakwa/terpidana tersebut mencabut kembali pernyataannya sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) huruf e dan untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum (banding atau kasasi).”

Pertanyaannya, apakah mungkin seorang terdakwa mencabut upaya banding, lantaran khawatir hukumannya bertambah berat?

Dalam kasus pidana korupsi, ditengarai ada modus terdakwa sengaja menghindari upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi, karena khawatir hukumannya menjadi lebih berat.

Karena itu, terdakwa langsung menempuh upaya hukum luar biasa dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengajukan bukti baru (novum). Karena, putusan hakim pada sidang PK kemungkinan bisa menguntungkan terdakwa bila hakim menerima PK terdakwa.

Lantaran itu, biasanya majelis hakim menolak PK tersebut. Dengan demikian, vonis terdakwa tidak berubah berdasarkan putusan majelis hakim pada pengadilan sebelumnya,

Berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAP, PK dapat diajukan dengan beberapa alasan. Pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa bila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang yang masih berjalan, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Kedua, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan hakim. Ketiga, apabila diputuskan sesuatu telah terbukti, namun dasar dan alasan putusannya bertentangan satu sama lain.

Di sisi lain, dalam Peninjauan Kembali putusan, Mahkamah Agung (MA) dapat memutuskan menolak permohonan PK bila alasannya dianggap tidak benar,

Namun, bila MA membenarkan alasan PK, maka MA dapat memutus terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak menerima tuntutan JPU, atau menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Berdasarkan itu, kemungkinan celah inilah yang bisa digunakan Ahok untuk lepas dari jerat hukum dengan mengajukan PK, tanpa melalui banding da kasasi.

Apalagi, selama ini hampir semua terdakwa kasus penodaan agama diganjar dengan vonis hukuman penjara di atas 4 tahun. Seperti, kasus Tabloid Monitor dengan terpidana Arswendo Atmowiloto diganjar penjara 4 tahun, Lia Eden kasus mengaku malaikat divonis penjara 4,5 tahun,  Ahmad Musadeq karena mengaku nabi, divonis penjara 5 tahun.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here