Terkait Tuduhan Ngemplang Rp52 Miliar.

Air Susu Prabowo Dibalas Air Tuba Oleh Djohan Teguh

0
539
Prabowo Subianto kerap membantu rekan bisnis maupun rekan politik, namun seringkali bukan mendapat jawaban terima kasih, malah mendapat serangan dan caci maki. Mungkin ini adalah bagian ujian-ujian yang harus dihadapi calon presiden RI ke depan.

SeNusantara.news, Jakarta – Seperti menolong anjing kejepit, setelah ditolong malah nggigit, begitulah pepatah lama. Tapi itu nyata dialami calon presiden Prabowo Subianto, karena kebaikan dan sentuhan manusiawinya yang tinggi, sang capres mudah membantu. Namun apa yang terjadi, kini ia justru digugat perkara perdata oleh orang yang pernah dibantunya.

Adalah Djohan Teguh Sugianto, rekanan bisnis Prabowo di PT Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia. Pemegang saham terbesar di perusahaan itu adalah Prabowo 80% dan Djohan 20%. Sebenarnya Luhut Binsar Pandjaitan sempat ikut serta penyertaan saham, namun dalam jumlah kecil. Ketika perusahaan bermasalah Luhut mengundurkan diri.

Kuasa Hukum Djohan, Fajar Marpaung menyatakan Tim Kuasa Hukum telah mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi di PN Jakarta Selatan terhadap Prabowo terkait dengan perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham kliennya, Djohan Teguh Sugianto, sebagai penggugat 20% di Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia.

Dia mengatakan gugatan tersebut sudah terdaftar dalam perkara nomor 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel. Selain Prabowo, pihak tergugat lainnya yakni PT BNI, PT TRJ, Rusnaldy selaku notaris di Jakarta, dan Nusantara International Enterprise (L) Berhad.

Fajar menjelaskan kronologi perjanjian jual beli saham itu disepakati pada Agustus 2011. Pihaknya telah memberi somasi karena pembayaran tak tuntas di PN Jakarta Selatan.

“Jadi intinya bahwa perjanjian jual beli saham ini bersyarat itu Agustus 2011 dengan kesepakatan Bapak Prabowo Subianto membeli saham klien kami 20% di PT Nusantara Internasional Enterprise itu dengan harga Rp140 miliar, ungkap Fajar.

Menurut dia perjanjian pembayaran dengan uang muka pertama Rp24 miliar kemudian dicicil setiap akhir bulan Rp2 miliar selama 58 kali dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 31 Juli 2016.

“Ternyata angsuran ini sampai batas akhir jatuh tempo pelunasan itu Bapak Prabowo Subianto baru membayar Rp88 miliar. Jadi masih sisa Rp52 miliar. Pembayaran angsuran itu terakhir pada Januari 2015. Sebenarnya klien kami sejak Desember 2016 sudah mensomasi mengingatkan Bapak Prabowo Subianto untuk melunasi kewajibannya karena sudah jatuh tempo 31 Juli 2016,” sambung Fajar.

Fajar mengatakan pada 2017 dan 2018, pihaknya mengirimkan surat kembali ke Prabowo. Dia mengatakan BNI menegur kliennya untuk segera melunasi pembayaran, BNI dalam hal ini berperan sebagai rekening penampungan.

Fajar mengatakan aset kliennya terancam dieksekusi. Hal ini jadi alasan mereka melayangkan gugatan.

Waketum Partai Gerindra yang juga Direktur Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku tidak tahu pasti permasalahan itu. Namun Dasco berbicara soal bisnis.

“Saya terus terang nggak ngerti ini. Cuma namanya bisnis itu kan biasa ada tunggakan, ada piutang, ada keterlambatan, ada denda yang biasanya bisa diselesaikan dengan cara mediasi ataupun di pengadilan,” ucap Dasco beberapa waktu lalu.

Dasco merasa pengacara perusahaan Prabowo akan menindaklanjuti perkara gugatan soal jual beli saham itu. Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu lantas berbicara soal gugatan perdata.

“Saya pikir ini hal yang biasa di dalam bisnis. Dan saya rasa pengacara perusahaan Pak Prabowo akan menindaklanjuti masalah ini karena biasanya kalau gugatan perdata nanti ada masanya mediasi, masanya mediasi yang akan dilalui sebelum pokok persidangan,” tutur Dasco.

Sementara orang kepercayaan Prabowo yang mengetahui transaksi tersebut membantah tuduhan Djohan Teguh Sugianto alias Lie Tie Djuan itu. Menurutnya benar bahwa Djohan Teguh kelilit utang di BNI dan benar bahwa Prabowo bersimpati dan membantunya.

Sebagaimana Prabowo di dunia politik pernah membantu Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil. Maka di dunia bisnis Prabowo pun punya belas kasih yang tinggi kepada rekan-rekan bisnisnya, termasuk kepada Djohan.

Ceritanya, menurut orang dekat Prabowo, sang capres, Djohan dan Luhut berkhidmat untuk mengambil alih PT Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia dari konglomerat Bob Hasan. Prabowo 80%, Luhut menyuntik modal US$1 juta dan Djohan menyuntik modal US$10 juta dengan porsi saham 20%.

Perusahaan itu kemudian bermasalah, Luhut seperti meninggalkan begitu saja, sementara Djohan terlilit utang di BNI sebesar Rp140 miliar. Lalu disepakati saham Djohan diambil alih Prabowo di perusahaan itu, tapi niat Prabowo waktu itu cuma membantu Djohan melunasi utangnya, jangan sampai BNI menanggung kredit macet, apalagi Prabowo tahu BNI didirikan oleh mendiang kakeknya Margono Djojohadikusumo.

Dalam masa pertolonga Prabowo, saham Djohan sama sekali tak terdilusi di PT Nusantara International Enterprise Berhad Malaysia, yakni 20% dan itu masih tercatat di akte pendirian perusahaan hingga kini.

Dalam janjinya kepada Djohan, Prabowo rutin menyetor bantuan untuk Djohan ke BNI senilai Rp2 miliar tiap bulan selama 58 bulan sejak Agustus 2011. Sepanjang Prabowo masih jaya hal itu dilakukan dengan lancar sampai senilai Rp88 miliar atau pembayaran ke 44.

Namun sejak Januari 2015 Prabowo terkena masalah dengan bisnisnya sehingga bantuan itu terhenti, niatan Prabowo membantu hingga masa jatuh tempo 31 Juli 2016. Dengan demikian masih ada tersisa cicilan Rp52 miliar atau tersisa 26 kali cicilan lagi.

“Jadi pada dasarnya Pak Prabowo benar-benar ingin membantu, tapi tidak pernah merealisasikan membeli saham Pak Djohan. Buktinya di akte pendirian nama Pak Djohan masih sebagai pemegang saham 20%,” tegas sumber tersebut.

Harusnya, menurut dia, Djohan berterima kasih pada Prabowo yang mau membantu menyicilkan utangnya di BNI, tapi anehnya justru Prabowo diserang oleh Djohan. “Seperti menolong anjing kejepit, bukannya berterima kasih malah menggigit.”

Sumber menduga surat gugatan perdata yang disampaikan ke PN Jakarta Selatan belum ia terima salinannya. Pihaknya akan merespon gugatan itu jika sudah sampai di tangan Prabowo.

“Saya menduga itu hanya gertakan saja, kalau diseriusi Pak Prabowo tidak takut. Karena niat mulianya dikhianati, Prabowo siap menghadapi. Apalagi bukti akte pendirian perusahaan asli masih di tangan Prabowo dan belum pernah berubah sejak 2011,” tegas sumber tersebut.

Setelah Nusantara.nes mengecek daftar gugatan yang sudah bernomor itu ke website PN Jakarta Selatan, teryata nomor gugatan 233/PDT.G/2019/PN.JKT.Sel tidak ada. Boleh jadi masih di tangan panitera dan belum di appload. Tapi bisa juga itu cuma gertakan yang kemudian diumumkan ke media, namun tidak pernah akan dinaikkan ke pengadilan karena Djohan tahu kelemahan dirinya.

“Kalau memang jadi di bawa ke pengadilan, Prabowo siap membuka kedok siapa sebenarnya Djohan. Tapi perkiraan saya dia takut. Atau bisa saja ini manuver mengingat tahun politik, ada pihak yang menggerakkan Djohan  untuk membangun citra buruk Prabowo. Saya jamin hal itu tak akan terlaksana,” Demikian sumber itu menjelaskan.

Kisah gugatan perdata Prabowo ini jadi seperti judul lagi dangdut, Air Susu Dibalas Air Tuba. Gugatan perdata terhadap Prabowo akan menjadi cerita pilu buat Djohan. Biar waktu yang akan membuktikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here