AJB Bumiputera 1912, Jatuh Bangun Industri Asuransi (4)

0
278
AJB Bumiputera 1912 jika harus ditutup membutuhkan biaya klaim polis hingga Rp30 triliun, itu sebabnya kehadiran Lembaga Penjamin Polis (LPP) sangat ditunggu-tunggu industri asuransi

Nusantara.news, Jakarta – AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi tertua di tanah air, tahun ini memasuki usianya yang ke 105 tahun. Selama itu Bumiputera telah melewati berbagai krisis 1948, 1956, 1989, 2008, dan 2012, serta 2016. Terakhir, pada 2016, Bumiputera benar-benar terhuyung dan nyaris tak mampu mengatasi masalah selisih antara aset dan kewajibannya yang telah mencapai Rp20 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyiapkan pola restrukturisasi. Mulai memanfaatkan direksi yang ada, mengganti direksi, hingga akhirnya membentuk Pengelola Statuter. Namun hingga kini belum jelas perkembangan restrukturisasi Bumiputera.

Kalau akan dilanjutkan, tentu biaya pertanggungan polis yang jatuh tempo sangat besar, yakni mencapai Rp5 triliun per hari. Sebaliknya, jika harus ditutup, belum ada semacam Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di lingkungan perbankan. Artinya, jika Bumiputera harus ditutup, tidak ada lembaga yang membantu mengembalikan polis nasabah.

Itulah persoalan-persoalan seputar plus minus apakah Bumiputera harus diselamatkan atau ditutup. Terdapat banyak komplikasi dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, pekerjaan rumah paling besar itu adalah ketiadaan LPP.

Masih segar dalam ingatan, pada Senin 24 Oktober 2016, puluhan ribu nasabah PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) berjejal di kantor cabang Jl. Juanda, Medan. Suasana lebih ramai lagi di kantor pusatnya di Jl. Matraman Raya No. 165, Jakarta Timur. Pasalnya operasional perusahaan asuransi jiwa dengan skala kecil itu ditutup secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agus bersama temannya Borkat, termasuk nasabah yang antre untuk mendapatkan kepastian dana yang dititipkan kepada BAJ selama bertahun-tahun. Setiap tiga bulan Agus menyetor premi sebesar Rp600.000, sedangkan Borkat menyetor Rp300.000. Sejak dinyatakan pailit pada 2013, nasib pencairan dana polis mereka tak pasti, walaupun manajemen BAJ berjanji dan terus berjanji tanpa kepastian.

Bahkan Budiman Rusli, nasabah BAJ Palopo, memberanikan diri menulis surat kepada Presiden Jokowi karena nasib dananya tak kembali. Dia mendapat jawaban ketus dari OJK mengenai nasib polisnya, OJK lepas tanggung jawab dan dia disuruh berurusan langsung ke manajemen BAJ.

Ya OJK memang bertugas memberi izin, mengawasi, dan menutup perusahaan asuransi. Tapi OJK tidak memiliki wewenang mengganti atau menalangi uang nasabah. OJK bukan penjamin polis nasabah BAJ.

Itulah nestapa 80.000 nasabah BAJ dengan dana polis mencapai Rp700 miliar lenyap entah kemana. Seperti biasa, Tim Kurator berjanji akan mengembalikan 100% dana nasabah setelah menjual semua aset BAJ. “Kami akan usahakan membayar klaim nasabah 100%, paling sedikit nanti dibayar 50%,” jelas Lukman, salah seorang kurator.

Penutupan BAJ berselang 3 tahun setelah perusahaan yang didirikan oleh KM Sinaga, Rudi Sinaga dan Boyke Sinaga itu dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengingatkan publik pada penutupan 16 bank oleh Bank Indonesia, di mana dana nasabah hilang lenyap tanpa kembali. Sejak itulah runtuh kepercayaan nasabah kepada perbankan.

Untung saja melalui rapat yang alot, DPR berhasil meyakinkan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad pada 1997, agar nasabah mendapatkan dana talangan dari Bank Indonesia, untuk kemudian Bank Indonesia menagih ke APBN.

Drama penutupan bank itu seperti terulang di industri asuransi, hanya saja dengan magnitude yang lebih rendah, yakni di BAJ. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perusahaan asuransi lain yang ditutup karena salah kelola, tidak transparan, dan lemah pengawasan, seperti Bumiputera. Bayangkan dengan permasalahan BAJ dengan aset Rp900 miliar saja sudah begitu heboh, apatah lagi jika Bumiputera dengan total kewajiban Rp30 triliun.

Bisa jadi perusahaan asuransi bermasalah itu besar, walaupun diukur dengan standar ukuran yang ada dinyatakan tidak sehat, tapi karena nasabahnya besar, sehingga OJK harus melindungi dengan berbagai cara dengan alasan to big to fail. Perusahaan besar tak bisa disalahkan karena nasabahnya besar, karena jika ditutup dikhawatirkan bisa menumbulkan kegaduhan. Tidak demikian halnya dengan perusahaan asuransi yang kecil.

Perlu penjamin

Buat nasabah perbankan, soal penutupan bank sejak didirikannya LPS tidak lah masalah. Semua uang nasabah akan dikembalikan karena sudah mengikuti program penjaminan LPS. Sampai 2016, LPS sudah menutup kurang lebih 85 bank kecil. Tapi tidak demikian halnya dengan nasabah asuransi, ketika perusahaan tempat dia menitipkan polis ditutup, maka tamatlah nasib polisnya.

Inilah yang sedang hangat dibicarakan, lembaga perlindungan polis asuransi. Sejak disahkannya UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, di dalamnya ada amanat selambat-lambatnya harus dibuat lembaga penjamin polis asuransi tiga tahun setelah UU itu disahkan.

Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Djaelani mengatakan OJK tetap akan membentuk lembaga penjamin nasabah perusahaan asuransi. Namun karena sifatnya hampir mirip, melihat draftnya, OJK ingin menyerahkan tugas itu kepada LPS. “Nanti OJK yang membuat programnya, LPS yang melaksanakan,” kata dia beberapa waktu lalu.

OJK sendiri sudah menghitung-hitung berapa besaran penjaminannya, batasannya, dan klausula lain yang relevan. “Seperti di bank juga nasabah individu itu harus tercover 90%. Nanti kita lihat statistiknya. Kalau kita ambil 90% nasabah, itu kira-kira rata-rata yang mau dijamin apa sih, misalnya nilai tunainya kalau asuransi jiwa. Kalau nilai tunai datanya kita ambil dari seluruh pemegang polis 90% mencakup seluruh nasabah itu kira-kira pada besaran berapa. Bisa saja besaran cuma Rp200 juta atau Rp500 juta. Itu nanti tergantung datanya,” tuturnya.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Dumoly Freddy Pardede agak sedikit berbeda. Dia mengungkapkan, lembaga yang terbentuk nantinya merupakan lembaga independen. “Lembaga penjamin polis juga tidak menyatu dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat ini menjamin simpanan perbankan.”

Menurut Dumoly, lembaga penjamin polis nantinya akan mengambil alih perusahaan asuransi yang memiliki tingkat solvabilitas (kesehatan) di bawah rata-rata yang tidak bisa lagi ditangani oleh pemilik saham. Setelah itu, lembaga penjamin polis akan mengelola perusahaan asuransi tersebut hingga sehat dan bisa dijual kepada investor lain.

“Dengan metode seperti ini, lembaga penjamin polis bisa menghindarkan perusahaan asuransi dari gonta-ganti pemilik saham. Selain itu, polis yang dimiliki nasabah bisa dijamin dengan aman,” unkgap dia.

Draft lembaga penjamin polis ini, menurut Dumoly sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Setelah itu, pihaknya akan menyerahkan kepada pemerintah mengenai waktu pembentukan lembaga tersebut. Namun, Dumoly berharap, lembaga tersebut bisa terbentuk pada 2017.

Peraturan mengenai lembaga penjamin polis merupakan satu dari 16 peraturan turun dari UU No. 40/2014 tentang Perasuransian.

Deputi Komisoner Pengawas IKNB OJK Edy Setiadi sebelumnya menargetkan, sebanyak 12 peraturan turunan dari UU No. 40/2014 bisa diselesaikan tahun ini. Namun tiga dari aturan tersebut akan sedikit terhambat penyelesaiannya karena berhubungan dengan institusi lain.

 Tak semua dijamin

Ketua Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) Sapto Trilaksono menilai idealnya tidak semua perusahaan asuransi dijamin lembaga penjamin polis begitu saja. “Penjaminan polis ini cenderung susah,” tuturnya.

Menurut Sapto ada beberapa perusahaan asuransi yang memberikan premi di bawah standar. Kadang untuk menarik nasabah pindah ke perusahaan asuransi lain, ada perusahaan yang memberi premi lebih rendah. “Sudah pasti rugi. Preminya akan semakin rendah. Makin minus perusahaan asuransi,” kata Sapto.

Kalau lembaga itu menjamin semuanya, menurut dia, begitu ada perusahaan asuransi bermasalah, mau tidak mau lembaga penjamin harus membayar semuanya. “Kenapa lembaga penjamin polis harus membayar sesuatu yang dosanya bukan diperbuat oleh dia,” tanya Sapto.

Maka dari itu, Sapto menilai, lembaga penjamin polis harus memilah perusahaannya bila ingin menanggung polis. “Syaratnya perusahaannya harus benar. Lembaga penjamin polis harus memberikan syarat-syarat khusus perusahaan asuransi yang masuk dan mengecek berapa premi yang dicapai.

Sapto juga menyebut akan pentingnya dibuat pagar untuk lembaga penjamin polis. “Kalau nanti lembaga penjami itu jebol, pemerintah juga yang harus nombok,” katanya.

Dia menilai implementasi pembentukan lembaga penjamin pemegang polis sulit dilakukan. Alasannya, lembaga penjamin polis kesulitan memantau pergerakan para pemegang polis.

Sapto mengatakan, banyak pemegang polis asuransi yang berpindah-pindah dari satu layanan asuransi ke perusahaan lainnya. Sehingga pada akhirnya, dia melihat ada kerancuan data pemegang polis.  “Kalau ada polis yang berpindah-pindah, bagaimana mekanismenya?,” kata Sapto dalam rapat dengan pendapat umum dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu.

Karena itu, silakan lembaga penjamin polis dibentuk, tapi penerapan keanggotanya tidak perlu dipaksa, mengingat sifat dan realitas perusahaan asuransi yang ada.

Semoga lembaga penjami polis dapat terbentuk sebelum ada perusahaan asuransi lain yang ditutup. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here