AJB Bumiputera 1912, Jatuh Bangun Industri Asuransi (5-habis)

0
21
Ketika pesta itu telah usai, tibalah kini para pengelola AJB Bumiputera 1912 melakukan cuci piring besar-besaran

Nusantara.news, Jakarta – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi tertua di tanah air, tahun ini memasuki usianya yang ke 105 tahun. Selama itu Bumiputera telah melewati berbagai krisis 1948, 1956, 1989, 2008, dan 2012, serta 2016. Terakhir, pada 2016, Bumiputera benar-benar terhuyung dan nyaris tak mampu mengatasi masalah selisih antara aset dan kewajibannya yang telah mencapai Rp20 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyiapkan pola restrukturisasi. Mulai memanfaatkan direksi yang ada, mengganti direksi, hingga akhirnya membentuk Pengelola Statuter. Setelah melewati proses restrukturisasi berliku, tampillah Bumiputera dengan wajah barunya. Seperti apa?

Persoalan lama

Persoalan keuangan AJB Bumiputera sesungguhnya bukan perkara baru. Sejak 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengawasi secara intens perusahaan asuransi ini. Bahkan lewat audit internal Komisaris Bumiputera, terlihat jelas betapa bobroknya perusahaan asuransi bersejarah ini.

Pada akhir September 2013, Deputi Komisioner Pengawas I Industri Keuangan Non-Bank OJK, Ngalim Sawega dengan terang-terangan menyebut modal dasar sebagai penyangga risiko (risk based capital—RBC) Bumiputera di bawah ketentuan perasuransian, yakni antara 100% hingga120%.

“Kalau tidak ditolong, pada 2015 kemungkinan besar Bumiputera gulung tikar,” jelasnya.

Dua kali surat peringatan dilayangkan kepada manajemen Bumiputera gara-gara buruknya kinerja. Tapi memang tidak mudah mencari tambahan modal baru dalam situasi seperti itu. Apalagi, badan hukum Bumiputera berbentuk mutual, artinya setiap pemegang polis adalah pemegang saham. Dengan badan hukum ini, 6,8 pemegang polis juga merupakan pemegang saham, sehingga pengambilan keputusan menjadi rumit.

Secara industri, Bumiputera termasuk perusahaan asuransi yang disegani, berhasil masuk dalam daftar 10 besar perusahaan asuransi di Indonesia. Jangkauannya pun sangat luas, khususnya di pedesaan. Bumiputera memiliki 474 kantor cabang (termasuk syariah) dengan 29 kantor wilayah di seluruh Indonesia, yang diwakili oleh 11 Badan Perwakilan Anggota.

Wajah baru

Dengan segala kerumitan kinerja, negative spread yang tinggi antara aset dan kewajiban, Bumiputera pun kini sudah tampil dengan wajah baru. Terutama sejak masuknya konglomerat Erick Thohir dari Grup Mahaka, Bumiputera kini tampil jauh lebih percaya diri.

Konsorsium Erick Thohir berperan sentral dalam skema restrukturisasi Bumiputera. Pengelola Statuter Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Adhie Massardi mengatakan, Bumiputera baru tersebut telah diluncurkan saat peringatan 105 tahun berdirinya AJB Bumiputera pada 12 Februari lalu. Dengan demikian nama besar ‘Bumiputera’ masih bisa berkibar setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, syukur-syukur selamanya.

Pada ulang tahun ke 105 tersebut diluncurkan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (PT AJB), menjadi momentum Bumiputera kembali eksis dengan wajah baru, meninggalkan persoalan masa lalu.

PT Asuransi Jiwa Bumiputera bernaung di bawah induk usaha (holding) PT Bumiputera 1912. Perusahaan induk tersebut didirikan manajemen AJB Bumiputera untuk keperluan restrukturisasi perusahaan. Adapun holding tersebut sudah dilepas kepada perusahaan cangkang PT Evergreen Invesco Tbk dan tidak lagi boleh menghimpun polis baru.

Ide besarnya, perusahaan-perusahaan di bawah holding tersebut akan meneruskan estafet bisnis asuransi dan properti AJB Bumiputera. Selain memayungi PT Asuransi Jiwa Bumiputera (mengelola bisnis asuransi jiwa), holding ini memayungi PT Bumiputera Investama Indonesia (mengelola bisnis investasi), dan PT Bumiputera Properti Indonesia (mengelola bisnis properti).

Secara khusus, PT Asuransi Jiwa Bumiputera akan melanjutkan bisnis asuransi dengan mencari pemegang polis baru, sedangkan bisnis asuransi AJB Bumiputera ‘ditidurkan’ dalam arti hanya mengelola pemegang polis lama. Belakangan, konsorsium Erick Thohir sepakat membeli PT Asuransi Jiwa Bumiputera dan menjadi pemegang saham mayoritasnya.

Dari transaksi itu, AJB Bumiputera memperoleh surat utang (promissory note) sebesar Rp3,3 triliun dan komitmen pembagian keuntungan (profit sharing) dari PT Asuransi Jiwa Bumiputera sebesar 40% selama 12 tahun. Pendapatan ini diharapkan bakal membantu menutup kebutuhan dana untuk pembayaran klaim pemegang polis lama sekitar Rp30 triliun.

Di sisi lain, PT Asuransi Jiwa Bumiputera memperoleh aset berupa brand, kantor wilayah dan kantor cabang, pegawai sebanyak 3.000 dari 5.000 orang, dan teknologi yang semula dimiliki AJB Bumiputera. Ada transaksi aset properti lainnya juga dengan Erick Thohir.

Adhie optimistis skema penguatan AJB Bumiputera dengan menggandeng konsorsium Erick Thohir bakal menguatkan keuangan perusahaan sehingga membuat pembayaran klaim 6,8 juta pemegang polis makin terjamin. Ia berharap skema yang dipilih tersebut terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia mengaku bersikap hati-hati dalam mengelola aset yang dimiliki AJB Bumiputera. Saat transaksi berlangsung, Bumiputera memiliki aset finansial sebesar Rp5,1 triliun dan properti Rp6,5 triliun. Belakangan, perusahaan melepas Rp4,3 triliun aset propertinya.

Pelepasan aset properti sebesar Rp4,3 triliun menurut Adhie sebagai stimulus untuk menambah pendapatan. Keputusan itupun diambil dengan melibatkan penilai (appraisal) terakreditasi. Aset-aset yang dilepas diklaim tidak produktif alias tidak menghasilkan laba signifikan seperti hotel Bumi Wiyata di Depok.

Sedangkan kantor, seperti Wisma Bumiputera di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, serta sejumlah kantor di 25 wilayah, meskipun dilepas, tapi namanya tetap Bumiputera karena sejak 12 Februari 2017 menjadi kantor-kantor wilayah PT AJB.

Pegelola Statuter hanya melepaskan hak pengelolaan dengan menjual saham mayoritas PT properti itu, sehingga selain bermartabat, secara nama tetap milik Bumiputera. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pemegang polis, karena sejatinya semua kekayaan Bumiputera memang milik pemegang polis.

Sebenarnya, jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan keuangan perusahaan mutual tersebut adalah menjual semua aset dan membagi hasilnya kepada pemegang polis, cukup ataupun tidak cukup. Namun, bila langkah itu yang ditempuh, bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dengan pemegang polis sejumlah 6,8 juta, kalau langsung dilikuidasi sebagaimana AD/ART-nya, bisa berdampak sistemik, mengganggu stablitas sistem keuangan, mengguncang industri asuransi nasional, dan bisa juga berdampak sosial-politik. Karenanya, OJK mengangkat pengelola statuter yang kemudian mengupayakan restrukturisasi.

Skema restrukturisasi yang digodok pengelola statuter bersama beberapa konsultan keuangan tersebut sudah berjalan. Kewajiban-kewajiban investor, baik dalam bentuk pembayaran uang tunai maupun komitmen lainnya sudah dilaksanakan.

Apa yang diceritakan di atas adalah sebuah skema restrukturisasi versi OJK dan pemegang saham pengendali baru. Sementara aspirasi pemegang polis lama, yang juga notabene adalah pemegang saham holding, sama sekali belum difasilitasi.

Artinya, Bumiputera baru masih belum selesai dari masalah. Kalau pemegang saham lama menuntut ke pengadilan karena hak-haknya tidak didengar dan kepentingannya tidak tersalurkan, maka bisa saja skema yang sudah berlangsung bubar jalan kalau tuntutan mereka diterima di pengadilan.

Tinggal bagaimana jalan tengahnya agar skema yang sudah berjalan bisa berlanjut, sementara kepentingan pemegang saham lama tetap tersalurkan. Karena dalam AD/ART segala sesuatu pengalihan aset, kewajiban dan profit atau rugi operasional harus mendapat persetujuan pemegang saham.

Alhasil, kisah Bumiputera belum akan selesai. Masih ada cerita lanjutan yang akan kita saksikan di kemudian hari. Seperti apakah itu? Ikuti saja bagaimana kesudahan kisah asuransi perjuangan, asuransi mahakarya para pendiri bangsa, Bumiputera 1912[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here