AJI: Impunitas Pemicu Utama Kekerasan Terhadap Wartawan

0
114
Puluhan jurnalis menggelar aksi hari kebebasan pers sedunia di jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/5). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari berharap peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Day) yang jatuh pada 3 Mei merupakan momentum kebebasan pers lebih baik. ANTARA FOTO/Jojon/pd/17.

Nusantara.news, Jakarta – Sepanjang Mei 2016 hingga April 2017, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat terjadinya 72 kasus kekerasan terhadap wartawan. Anehnya diantara 72 kasus itu tidak satu pun yang diproses oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Untuk itu berkait Hari Kebebasan Pers Dunia, AJI menyebut Polisi sebagai musuh kebebasan pers dalam tiga tahun terakhir ini. Karena impunitas atau pengampunan secara sepihak oleh polisi yang tidak memproses pelaku tindak kekerasan menyebabkan tumbuhnya aktor-aktor baru pelaku tindak kekerasan yang menyebabkan jurnalis semakin rentan terhadap tindak kekerasan.

“Tujuan kami agar polisi serius, kenapa kami desak polisi serius, karena polisi penegak hukum yang tahu hukum. Jangan sampai dia malah melanggar hukum, terutama sebagai pelaku kekerasan kepada jurnalis,” beber Ketua AJI Jakarta Suwarjono saat berbicara di forum World Press Freedom di Jakarta Convention Center (JCC), Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno (GBK), Rabu (3/5) tadi.

Berdasarkan data yang dihimpun AJI dalam satu tahun terakhir, imbuh Suwarjono, diantara 72 kasus kekerasan itu umumnya melibatkan pelaku: warga, kader partai politik, Satpol PP dan aparat Pemerintah Daerah. “Advokat dan hakim pun turut menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis,” sebut Suwarjono.

Bahkan polisi, tandasnya, tak sedikit pula ikut terlibat menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Maka Suwarjono berharap polisi serius dalam menangani kasus kekerasan yang korbannya jurnalis.

“Selain jadi pelaku, polisi juga mempunyai wewenang untuk memeriksa kasus kekerasan yang terjadi dan kita berharap laporan kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis benar-benar diproses. Jadi sebenarnya kami menyindir polisi agar lebih serius memperhatikan setiap pelaporan kekerasan yang dialami teman-teman jurnalis,” tudingnya.

Suwarjono juga tidak membutuhkan lip service seperti ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan Papua terbuka untuk semua wartawan, tapi di lapangan tidak ada yang bisa mengakses ke sana.

“Coba tunjukkan satu saja kasus pelaporan wartawan yang diproses hingga pengadilan, tidak ada. Karena UU Pers sudah cukup kuat, tapi pelaku lapangannya yang tidak jalan,” kecam Suwarjono.

Data Kekerasan

Mengutip hasil temuan AJI, di antara 72 kasus kekerasan itu didominasi bentuk kekerasan fisik yang mencapai 38 kasus. Pengusiran atau pelarangan peliputan mencapai 14 kasus. Ditemukan juga 9 kasus perampasan atau perusakan data foto atau video yang diperoleh jurnalis di lapangan.

Ada juga kasus pemidanaan atau kriminalisasi terhadap produk jurnalis disamping juga masih maraknya ancaman dan teror terhadap jurnalis yang bertugas di lapangan. Antara lain intimidasi secara lisan oleh seorang anggota DPRD.

Tentang pelaku tindak kekerasan, AJI menyebut paling banyak dilakukan oleh warga yang mencapai 21 kasus. Pelaku lainnya adalah kader partai politik 7 kasus, Satpol PP dan aparat Pemda 6 kasus, pejabat pengambil kebijakan 4 kasus, dan advokat serta hakim yang masing-masing 1 kasus.

Terjadinya kekerasan dan munculnya aktor-aktor baru itu, sebut AJI, tidak terlepas dari pembiaran berbagai kasus kekerasan di masa lalu. Polisi yang mestinya menegakkan perlindungan, tuding AJI, justru menjadi pelaku yang cukup dominan (9 kasus). Begitu juga dengan oknum aparat TNI yang menyumbang 7 kasus tindak kekerasan terhadap wartawan.

“Praktek impunitas untuk kasus kekerasan yang melibatkan polisi dan TNI terus berjalan,” terang Soewarjono sekaligus mencontohkan kasus penyerangan sejumlah prajurit TNI AU Lanud Soewondo, Medan, 15 Agustus 2016 yang kasusnya macet di tengah jalan sehingga para pelaku kekerasan bebas dari hukuman.

Praktek impunitas, timpal Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho juga terjadi saat wartaan Radhar Madura Ghinan Salman dipukuli oleh sejumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkalan. Hingga kini pelaku tindak kekerasan masih tak tersentuh oleh hukum karena praktek impunitas itu.

“Praktek impunitas itulah yang membuat warga negara semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi, Impunitas itu pula yang memicu gejala munculnya actor-aktor baru sebagaimana data kekerasan yang terjadi sepanjang Mei 2016 – April 2017,” beber Iman.

Tentang tiga besar wilayah tempat terjadinya tindak kekerasan terhadap wartawan, Jakarta menduduki posisi teratas (11 kasus), Jawa Timur (8 kasus), Sumatera Utara (7 kasus).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here