AJI: Plesiran dan BPJS untuk Wartawan dari Pemkot Surabaya Rusak Independensi

1
485

Nusantara.news, Surabaya – Surat edaran resmi pemerintah kota (Pemkot) Surabaya perihal Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditujukan 80 perusahaan media, disoal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya. Pasalnya, menurut AJI Surabaya, bagi-bagi BPJS di kalangan wartawan itu dinilai berpengaruh pada independensi, integritas dan keprofesian wartawan. Bahkan, PBI BPJS yang dinyatakan sebagai tindak lanjut dan arahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini itu dianggap masuk kategori gratifikasi.

“Ada tiga aspek yang kami lihat dalam program PBI BPJS Kesehatan ini. Pertama, aspek penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, bukan wartawan. Ya, wartawan juga bagian dari rakyat. Namun yang harus diingat, wartawan terikat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers,” tulis AJI Surabaya menyikapi surat edaran yang diteken Sekda Hendro Gunawan atas nama Walikota Surabaya, dikutip dari laman www.ajisurabaya.org terunggah Senin (12/4/2017).

Aspek yang kedua, bahwa pendaftaran kolektif wartawan untuk memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan seperti yang tertera dalam surat edaran bersifat penting bernomor 489/2336/436.3.3/2017 dan diterbitkan 6 April 2017 itu, jelas-jelas bukan domain Pemkot Surabaya. Melainkan, kewajiban perusahaan media di mana tempat wartawan atau jurnalis bekerja.

“Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 15 ayat (2), berbunyi: ‘Setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi perserta BPJS kesehatan tanpa terkecuali’. Aspek kedua jelas menyebutkan, tugas melindungi kesehatan para wartawan adalah perusahaan media tempat mereka bekerja.”

AJI Surabaya menjabarkan, seharusnya tugas pemerintah kota adalah memastikan perusahaan media itu menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Kalau tidak dilakukan, pemerintah kota harus mengambil tindakan yang sudah diamanatkan oleh UU. Sehingga jelas, bantuan iuran BPJS bukanlah kewenangan Pemkot Surabaya.

“Ketiga, aspek keprofesian yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, Pasal 6, berbunyi: ‘Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap’. Dalam penjelasan pasal, suap ini berarti uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Setiap wartawan ajib menaati Kode Etik Jurnalistik sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.”

AJI Surabaya juga menilai, bahwa pemberian fasilitas PBI BPJS Kesehatan jelas akan berdampak pada independensi, profesionalitas dan integritas para wartawan. Selain itu, PBI BPJS juga dianggap tidak sepatutunya diberikan kepada seorang jurnalis atau wartawan. Mengingat, anggaran yang digunakan oleh Pemkot Surabaya bersumber dari APBD Kota Surabaya.

Tak hanya menyoal bantuan iuran BPJS Kesehatan. AJI Surabaya, organisasi jurnalis yang berdomisili di Sekber Nomor 46 Jalan Menanggal I Komplek Peni Surabaya itu juga mengkritisi program undangan plesiran ke luar negeri bagi para wartawan.

“Kami melihat, tidak ada relevansi dan urgensi uang rakyat miliaran rupiah dihamburkan untuk memberangkatkan puluhan wartawan bepergian ke luar negeri. Dua program ini, pembayaran iuran BPJS dan plesiran ke luar negeri, kami nilai sebagai gratifikasi kepada profesi wartawan.”

Dalam kesimpulan akhir tanggapannya, AJI Surabaya yang meng-klaim sebagai organisasi jurnalis pembela kebebasan pers dan berekspresi itu meminta agar Pemkot Surabaya menjaga marwah dan kehormatan, serta menjadikan KEJ dan UU Nomor 40 1999 Tentang Pers sebagai pijakan atau pedoman berinterkasi dengan para jurnalis atau wartawan.

“Kami berharap, Pemkot Surabaya ikut menjaga marwah dan kehormatan jurnalis atau wartawan dengan tidak memberikan imbalan atau lainnya dalam bentuk apapun. Niat baik tidak selalu baik bagi profesi wartawan. Pasalnya, kita terikat KEJ yang harus ditaati juga oleh semua individu dan lembaga lain di luar kewartawanan,” tulis AJI Surabaya, tertanda Ketua Prasto Wardoyo. []

1 KOMENTAR

  1. ya yg namanya manusia….lama-lama idialismenya juga terkikis..pelan tapi pasti…penyakit wahn sangat mudah menyerang yg sudah dipuncak karena memang tempat paling jauh dari akar….hahaha…ini berita…baru berita…realitas…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here