Akademisi: Bagi-bagi BPJS Wartawan Oleh Pemkot Surabaya Sarat Kepentingan

0
311

Nusantara.news, Surabaya – Rencana program bagi-bagi fasilitas berupa BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kalangan wartawan tidak hanya disorot Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya. Cara pemerintah kota memperlakukan wartawan secara berlebihan yang dituangkan melalui surat resmi bernomor 489/2336/436.3.3/2017 perihal pendaftaran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota Surabaya, juga dikritisi dua pengamat dari akademisi.

“Kebijakan mendata secara kolektif peserta BPJS di kalangan wartawan akan membuat blunder Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini. Di satu sisi, bagi-bagi fasilitas BPJS bisa berpotensi besar akan mempengaruhi netralitas wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik,” kata Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Awang Dharmawan saat dihubungi Nusantara.news, Sabtu (22/4/2017).

Dosen Unesa yang tahun lalu menarik diri di tahap akhir seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) saat test and proper test di DPRD Jawa Timur ini menambahkan, bahwa upaya Pemerintah Kota Surabaya merangkul wartawan juga menyalahi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan Dewan Pers.

“Yang pasti ini juga melanggar KEJ yang disahkan Dewan Pers, bahwa jurnalis tidak boleh menerima suap dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Awang memaparkan, bagi-bagi fasilitas BPJS juga sarat kepentingan. Sebab, menurutnya, tidak ada urgensi yang tepat bagi Pemkot Surabaya dengan menerbitkan surat edaran resmi, apalagi bantuan iuran BPJS Kesehatan menggunakan APBD Kota Surabaya. Harusnya, tugas Pemkot Surabaya memastikan agar perusahaan penerbitan media tempat masing-masing wartawan bekerja, menjamin terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Jadi, surat edaran resmi dari Pemkot Surabaya tersebut sangat politis, dan ke depannya sangat mempengaruhi objektivitas berbagai berita terkait kegiatan-kegiatan Pemkot Surabaya maupun bagi Walikota Risma. Harusnya Risma sebagai Walikota Surabaya bisa menjaga independensi dan menghargai profesi wartawan. Itu cukup dengan cara menghentikan bagi-bagi fasilitas yang terindikasi kuat gratifikasi,” terang dosen jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta 2003 ini.

Sementara itu, dosen muda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Fahrul Muzaqqi menilai, langkah Pemkot Surabaya dengan mendata wartawan penerima PIB BPJS Kesehatan kurang tepat, baik dari aspek etik maupun substansi.

“Saya kira kebijakan Pemkot Surabaya itu agak kurang tepat. Secara etik, karena hanya profesi tertentu saja yang mendapatkan (kalangan wartawan, red). Kecuali apabila para wartawan itu mengajukan sendiri sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan tanpa menonjolkan keprofesiannya, melainkan sebagai warga pada umumnya, saya rasa itu bisa diterima,” ujar Fahrul Muzaqqi.

Sedangkan aspek substansi, lanjut Fahrul, bagi-bagi fasilitas BPJS Kesehatan di kalangan wartawan tidak sesuai dengan semangat program BPJS, yang implementasinya untuk mewujudkan jaminan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

“Aspek substansinya, karena semangat BPJS bagaimanapun untuk masyarakat menengah ke bawah, walaupun menunya bisa diakses siapapun sesuai strata atau kelas-kelas 3konominya,” tegasnya.

Untuk diketahui, Pemkot Surabaya pada 6 April 2017 lalu, menerbitkan surat edaran resmi perihal PBI APBD Kota Surabaya terkait penerima BPJS Kesehatan untuk kalangan wartawan yang ditujukan untuk 80 perusahaan media di Surabaya. Surat yang diteken Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surabaya Hendro Gunawan atas nama Walikota Surabaya itu dinyatakan sebagai tindak lanjut dan arahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Belakangan, terbitnya surat tersebut disoal oleh AJI Surabaya. Dikutip dari laman resminya www.ajisurabaya.org, rencana bagi-bagi BPJS itu dinilai rawan berpengaruh pada independensi dan integritas dan profesi wartawan. Bahkan, program PBI BPJS APBD Kota Surabaya itu dianggap masuk kategori gratifikasi.

Menurut AJI Surabaya, ada tiga aspek yang dijadikan dasar penilaian. Pertama, aspek penggunaan APBD yang seharusnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, bukan wartawan. Kedua, bahwa pendaftaran kolektif wartawan untuk memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan jelas-jelas bukan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya seperti yang ditegaskaan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap perusahaan (pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi perserta BPJS kesehatan tanpa terkecuali.”

Ketiga, aspek keprofesian yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 6, berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dalam penjelasan pasal, suap ini berarti uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Setiap wartawan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Tak hanya menyoal bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sikap yang sama ditunjukkan AJI Surabaya terhadap program undangan plesiran ke berbagai negara bagi para wartawan. AJI Surabaya melihat, tidak ada relevansi dan urgensi uang rakyat miliaran rupiah dihamburkan untuk memberangkatkan puluhan wartawan bepergian ke luar negeri. Oleh sebab itu, dua program yakni bantuan iuran BPJS dan plesiran ke luar negeri dianggap AJI Surabaya sebagai gratifikasi.

“Kami berharap, Pemkot Surabaya ikut menjaga marwah dan kehormatan jurnalis atau wartawan dengan tidak memberikan imbalan atau lainnya dalam bentuk apapun. Niat baik tidak selalu baik bagi profesi wartawan. Pasalnya, kita terikat KEJ yang harus ditaati juga oleh semua individu dan lembaga lain di luar kewartawanan,” tulis AJI Surabaya tertanda Ketua Prasto Wardoyo, menyikapi surat edaran resmi Pemkot Surabaya yang kini hangat diperbincangkan publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here