Akan Ada Penutupan 6 Pabrik Gula di Jatim ‎

0
472

Nusantara.news, Surabaya – Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai rencana menutup 6 pabrik gula di Jawa Timur.  Prises penutupan akan dilakukan dengan menggandeng PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dengan menggunakan istilah alih fungsi dan regrouping terhadap ke enam pabrik gula tersebut.

Ke enam pabrik gula yang akan ditutup itu masing-masing adalah, PG Kanigoro di Madiun, PG Olean Situbondo, PG Wringin Anom Situbondo, PG Pandjie Situbondo, PG Rejosari dan PG Purwodadi.

Rencana penutupan ini terdengar aneh. Karena tindakan PTPN XI yang akan mengalihfungsikan alias akan menutup 6 pabrik gula di Jawa Timur ini ditujukan dalam rangka menjadikan ke 6 PG tersebut sebagai obyek wisata haritage dan house of maintenance. Untuk memuluskan rencana itu, dalil yang dipakai adalah kapasitas produksi ke enam pabrik gula yang sudah ada sejak jaman penjajahan itu sangat kecil dan minim suplay tebu dari petani.

Sementara, dimintai pendapatnya soal itu, anggota DPRD Jawa Timur menegaskan hal tersebut sebagai alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada.

Terlebih, Pemprov Jawa Timur sebagai pemegang otoritas wilayah maupun pelaku usaha pergulaan di Jawa Timur selama ini tidak pernah diajak berkoordinasi. Bahkan
surat Gubernur Jawa Timur yang berisi penolakan penutupan sejumlah PG di Jawa Timur ke pemerintah pusat atau ke Menko Perekonomian maupun Meneg BUMN tak pernah ditanggapi hingga saat ini.

“DPRD Jatim menolak keras penutupan 6 pabrik gula di Jatim karena dipastikan akan menimbulkan gejolak ekonomi maupun sosial di Jatim. Bahkan, kami akan minta klarifikasi ke Meneg BUMN maupun Menko Perekonomian,” ujar Agus Maimun anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dikonfirmasi Rabu 4 Januari 2017.

Menurut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah seharusnya  memproteksi keberadaan PG di Jawa Timur. Jika ini tidak dilakukan, dalam pandangan Agus Maimun, dampaknya akan membahayakan tidak saja bagi nasib petani tebu, tetapi juga bagi kecukupan gula lokal. Ia menambahkan, pemerintah pusat selama ini terkesan tidak serius menangani tata kelola pergulaan nasional, baik pada level infrastruktur maunpun pada level suprastruktur.

Di antara bukti pengabaian pemerintah pusat adalah tidak kunjung dilaksanakannya revitalisasi pabrik gula melalui peremajaan mesin dan pengembalian fungsi P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia).  “Petani tebu enggan menanam tebu karena mereka selama ini terus merugi akibat tidak adanya perbaikan tata kelola pergulaan nasional yang sistematis, jadi jangan salahkan petani kalau pabrik gula tidak efesien bahkan merugi,” tegas Agus Maimun.

Dia menenggarai keputusan PTPN XI sengaja dibuat sedemikian rupa karena mereka ingin memuluskan liberalisasi gula di Jawa Timur,  sebab wilayah merupakan lumbung gula nasional.  “Dugaan kami semakin kuat karena di Jatim sudah berdiri PG swasta dengan kapasitas besar tapi belum mempunyai lahan sendiri, sehingga kalau tak disuplay produksi tebu rakyat pasti akan terjadi capasity idle,” ungkap sekretaris DPW PAN Jatim ini.

Masih menurut Agus Maimun, dampak lain yang akan ditimbulkan dari penutupan 6 pabrik gula di Jawa Timur itu, adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur.

Ditambahkan olehnya, luas area tanaman tebu di Jawa Timut juga akan semakin berkurang jika 6 pabrik tebu tersebut benar-benar ditutup atau dialihfungsikan. Ini sebuah kebijakan yang tidak nasionalis dan pasti merugikan rakyat dan negara.

Senada, Rofik anggota Komisi B lainnya juga dengan tegas menolak rencana pemerintah melakukan penutupan 6 pabrik gula di Jawa Timur, karena penutupan itu bukan solusi yang terbaik tetapi justru akan merugikan petani tebu. Dengan tegas Rofik membantah produksi tebu di Situbondo berkurang drastis sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan pabrik gula.

“Petani tebu enggan menjual tebunya ke PG di Sutubondo karena harganya murah sehingga mencari PG lain yang harganya lebih bagus,” tegasnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan minta klarifikasi sekaligus mendesak pemerintah pusat supaya menanggapi permohonan Provinsi Jawa Timur untuk menggelola 6 pabrik gula yang direncanakan akan diditutup.

“Pemprov Jatim sudah menawarkan untuk mengambilalih pabrik-pabrik yang akan ditutup tersebut, jika pemerintah pusat sudah tidak sanggup menggelola karena merugi,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban menyelamatkan nasib petani tebu dan mempertahankan Jawa Timur sebagai lumbung gula serta mewujudkan swasembada gula nasional.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here