Pemilu Belanda

Akankah Belanda Dipimpin Seorang Geert Wilders?

0
163
Foto: Reuters

Nusantara.news – Muslim Indonesia pasti tak asing dengan nama Geert Wilders. Seorang politisi sayap kanan Belanda yang kerap menebar kebencian terhadap Muslim. Film pendeknya, “Fitna” yang dibuat tahun 2008 bersama Arnoud van Doorn sempat menyulut kemarahan umat muslim di penjuru dunia karena dianggap menghina Islam dan Alquran.

Kini nama Wilders kian moncer dalam kancah politik Belanda menjelang Pemilu Legislatif Belanda bulan Maret ini, khususnya setelah mencuatnya fenomena populisme di Eropa dengan Brexit, dan di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Partai yang dipimpin Wilders, PVV dalam sejumlah jajak pendapat diperkirakan bakal menguasai parlemen Belanda. Meskipun dalam jajak pendapat terakhir yang dilakukan Peil.nl, trennya menurun.

Elektabilitas partai yang digawangi populis Belanda ini memang mengalami tren penurunan. Hal ini diduga pengaruh dari agenda-agenda proteksionis populis lain di belahan dunia lain, yaitu Presiden Donald Trump di Amerika Serikat yang membentuk citra negatif di kalangan pemilih Belanda. Wilders adalah pengagum Trump dalam hal politik populisme.

Menjelang Pemilu legislatif Belanda yang akan dilaksanakan 15 Maret 2017, jajak pendapat Peil.nl (7 Maret 2017) mengumumkan, elektabilitas PVV (Partai untuk Kebebasan/Partij voor de Vrijheid) pimpinan Wilders bersaing ketat dengan partai PM Belanda Mark Rutte, Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang berhaluan liberal.

Menurut jajak pendapat tersebut PVV bakal meraih 23 kursi di Parlemen, turun 2 kursi dari jajak pendapat yang dilakukan periode sebelumnya. Sementara VVD diperkirakan meraih 25 kursi atau naik 1 kursi dibanding jajak pendapat sebelumnya.

“Saya hanya bisa berspekulasi, tapi saya pikir efek negatif Trump ikut mempengaruhi popularitas Wilders,” kata Holger Sandte, pengamat Eropa di Nordea, sebagaimana dilansir CNBC, Selasa (7/3).

“Selain itu, isu yang diangkat Rutte soal imigrasi juga berperan (meningkatkan elektabilitas partainya). Dan sejumlah pemilih potensial PVV merasa suara mereka tidak akan diberikan untuk bekerja sama dengan Wilders,” tambah Sandte.

Namun demikian, hasil jajak pendapat terakhir tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan bagi partai Wilders, PVV jika dibandingkan dengan pemilu Belanda sebelumnya (2012) dimana PVV hanya mendapat 15 kursi di Parlemen. Jika jajak pendapat itu terbukti maka partai sayap kanan Wilders ini akan menjadi partai terbesar kedua di Belanda.

Bagaimana peluang Wilders?

Meski jajak pendapat telah lama meramalkan bahwa partai populis yang anti-Islam, anti-imigran, dan anti-Uni Eropa bakal mendominasi parlemen Belanda, tapi adalah hal sulit bagi Wilders maraih tampuk kepemimpinan di Belanda sebagai Perdana Menteri.

Selain karena masalah teknis komposisi kursi di parlemen yang tidak mungkin didominasi penuh oleh satu partai, elektabiliatas PVV juga tidak serta merta membuat Wilders—yang anti Islam dan berjanji bakal menutup masjid, melarang peredaran Alquran, dan menolak imigran Muslim jika dia memimpin Belanda—dapat diterima kalangan politisi Belanda. PM Belanda dipilih parlemen bukan dalam Pemilu langsung.

Banyak kalangan melihat kemenangan PVV sebagai sinyal meningkatnya nilai-nilai nasionalisme dan gerakan anti-kemapanan di Belanda, sebagaimana terjadi juga di Perancis dengan tokohnya Mariane Le Pen.

Di Belanda kursi parlemen sejumlah 150 orang, yang berarti pemerintah perlu setidaknya 76 kursi untuk membentuk mayoritas. Belum pernah ada satu partai tunggal mendominasi parlemen, kecuali harus berkoalisi dengan partai lain.

Oleh karena itu PVV sebagai partai Wilders kemungkin tidak bakal mendapatkan kesempatan untuk membentuk pemerintahan bahkan jika partai tersebut menjadi partai terbesar sekalipun. Di bawah sistem Belanda, parlemen baru akan menunjuk seorang “informateur’, biasanya seorang politisi senior, untuk mengeksplorasi kemungkinan koalisi.

Sejauh ini, VVD partai penguasa saat ini dan semua partai arus utama baik yang berhaluan kiri sampai kanan telah menolak berkoalisi dengan Wilders. Wilders sendiri telah menyatakan tidak akan berkoalisi dengan PM Rutte. Jika demikian, sulit untuk melihat bagaimana PVV, bahkan dengan perolehan kursi lebih dari 30 sekalipun akan mampu meyakinkan 46 anggota parlemen yang lain untuk berkoalisi dalam pemerintahan. Meskipun dalam politik tidak ada yang tak mungkin, seperti terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS sekarang, siapa yang menyangka?

‘Pemimpin biri-biri untuk Eropa

Pemilu legislatif Belanda pada bulan Maret ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai pemilihan “pemimpin biri-biri” untuk seluruh Eropa, dalam arti hasilnya bakal menjadi tren untuk seluruh Eropa.

Setelah sebelumnya tren populis ditunjukkan dengan dua momentum, pertama keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan kemenangan mengejutkan dari Donald Trump di Pemilu Amerika tahun lalu.

Wilders sebagai pimpinan partai sayap kanan Belanda mengkampanyekan agar Belanda mengikuti jejak Inggris keluar dari UE. Popularitas partai milik Wilders sejauh ini memang mengesankan, tapi banyak pihak enggan berkoalisi dengannya.

“Sebagian besar pemilih PVV tidak benar-benar percaya bahwa Geert Wilders akan menawarkan solusi,” kata Jesse Klaver, pemimpin partai Belanda Greens kepada surat kabar Het Financieele Dagblad, Jumat lalu.

Masalah imigrasi menjadi tema utama dalam sejumlah kampanye calon PM Belanda, dan selama ini Wilders yang anti-imigran, meski ternyata konon kakek-neneknya tidak asli Belanda (nenek kelahiran Indonesia dan kakek India), sering memuji proteksionisme yang digadang-gadang Trump, Presiden AS.

Pada Desember 2016, Wilders pernah tersangkut masalah hukum karena tindakan diskriminasinya terhadap imigran Maroko, dengan menyebut mereka sebagai “sampah jalanan”. Wilders dituduh menghasut kebencian rasial pada sebuah rapat umum politik pada tahun 2015, namun begitu dia tidak menerima sanksi apa pun.

Wilders dan Trump setali tiga uang soal sikapnya terhadap imigran, terutama Muslim. Donald Trump belakangan menandatangani revisi perintah eksekutifnya, Senin (6/3) yang melarang warga dari 6 negara mayoritas Muslim (Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman) untuk memasuki AS selama 90 hari ke depan. Larangan berlaku mulai 16 Maret, tepat sehari setelah pemilihan umum legislatif di Belanda. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here