Kapitalisme Global (2)

Akankah Indonesia Kembali ke Pangkuan IMF dan Bank Dunia?

0
288
Foto: AP Photo

Nusantara.news – Tahun 2017 Indonesia bermasalah dengan likuiditas APBN karena pajak tidak tercapai, sementara pemerintah memiliki kewajiban yang jatuh tempo Oktober 2017 sebesar Rp 224 triliun. Sri Mulyani Indrawati (SMI) juga menyatakan bahwa realisasi target pendapatan pajak pada Januari – Agustus 2017 hanya tercapai 53,5%.

Jika menilik data di atas tentu keuangan Indonesia dalam konteks APBN dalam keadaan “bahaya”, sementara IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia yang berkongres di Bali beberapa hari yang lalu siap mengucurkan skema baru ala Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) II.

Akankah bandulan ekonomi beralih dari Cina (yang masih terbatas komitmennya) dalam pembangunan infrastruktur, seperti yang dijanjikan pada Maret 2015 senilai USD 50 miliar? Sampai saat ini, baru terealisasi USD 4 miliar untuk BUMN, dan berjanji untuk Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung USD 5 miliar juga belum berjalan karena hambatan dalam pembebasan tanah. Konon, hambatannya justru dari kita sendiri dan regulasi.

Skema Business to Business (B to B) dengan Garuda Indonesia (USD 1,7 miliar), reklamasi (batal), dan Cina mendukung pembangunan kota Meikarta dengan total investasi Rp 278 triliun. Akibatnya SMI akan mengusulkan skema ala BLBI II, padahal BLBI I berbuntut dengan jatuhnya Soeharto (1998). Kita mengetahui bahwa Orde Baru (era Soeharto), Indonesia adalah salah satu “Macan Asia” kala itu, walaupun cacat dalam praktik demokrasi.

Pemerintahan Joko Widodo di persimpangan jalan antara bandulan ke arah kapitalisme Yahudi (Paman Sam) atau kapitalisme Cina (Paman Deng). Kita berpengalaman dengan Paman Sam (1966 – 1998), dan Paman Deng (2014 – sekarang), akan sama pahitnya jika Indonesia tidak kunjung berdikari.

Bretton Woods

Pengalaman kita dengan skema IMF dan World Bank (Bank Dunia), dimana anggaran negara memberikan stimulus ekonomi untuk pengusaha dan ruang bagi kehadiran multi-national corporations (MNC). Anggaran tidak diperkenankan membiayai industri dan ekonomi kerakyatan. Bisa jadi, jika dalam skema IMF/WB anggaran infrastruktur APBN Tahun 2018 yang mencapai Rp 409 triliun tidak diperkenankan, ambisi Joko Widodo untuk konektivitas antar-wilayah menjadi sirna.

Kita ingat pada era Soeharto (tahun 1992-an) dalam rangka swasembada beras dan pangan, anggaran untuk pertanian dalam APBN yang mencapai 25% ditolak oleh IMF/WB melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Prof. DR. Widjojo Nitisastro dan Menteri Keuangan Prof. DR. Ali Wardhana.

Soeharto merasa yakin bahwa pertanian menyangkut hajat hidup 65% rakyat Indonesia tetap dilaksanakan, dan swasembada beras berhasil di kala itu. Indonesia memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO)/Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 1984.

IMF/WB sebagai pemangku tunggal sistem moneter dunia, saat ini bagi sebagian negara sudah dianggap institusi purba (Jurassic Institutions) yang tidak mungkin diperbaharui lagi. Kontrol moneter seperti yang dilakukan Cina, Malaysia (era Mahathir Mohamad), dan India lebih berhasil karena dari pengalaman 3 negara dan negara-negara Amerika Latin merupakan pelajaran utama bagi Indonesia. Krisis bukanlah Capital Volatility, melainkan kesalahan pandang bahwa ekspor dan industri asing adalah motor pembangunan ekonomi.

Kita lihat fakta sejarah latar belakang lahirnya saudara kembar IMF/WB dengan terbentuknya skema Bretton Woods (tahun 1944).

Bank Dunia lahir tahun 1945 setelah Bretton Woods merumuskannya dalam skema yang didirikan bersamaan dengan IMF sebagai operator yang sebelumnya bernama IBRD (International Bank for Reconstruction and Development/Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan).

Tujuannya secara normatif Bank Dunia: 1) Membantu negara anggota dalam hal pembangunan dan rekonstruksi; 2) Meningkatkan investasi swasta dalam lingkup peningkatan garansi atau partisipasi dalam peminjaman dan investasi jenis lain yang dilakukan investor swasta; 3) Menyediakan keuangan dalam kebutuhan produktif.

Lainnya mengatur kebijakan dasar dalam rangka memberikan prioritas kepada proyek yang memiliki lebih banyak nilai manfaat dan nilai kepentingan bagi kapitalisme Yahudi.

IMF dan WB beroperasi pada tahun 1974 dengan tugas utama mempercepat penyelesaian krisis yang disebabkan ketidakseimbangan neraca pembayaran negara-negara anggota. Dari pengalaman negara yang menjadi “pasien”, IMF/WB hanya menciptakan ketergantungan karena dibentuk sesuai skema IMF/WB sebagai tangan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai kepentingan kapitalisasi Yahudi dengan skema debt trap (jebakan utang) bagi negara peminjamnya.

Jadi, skema IMF dan WB gagal, dan merupakan bagian dari menurunnya pamor jaringan keuangan global Yahudi dengan hadirnya Cina di dunia perdagangan dan ekonomi dunia pasca economic bubble di Amerika Serikat (AS) tahun 2008 (bangkrutnya Lehman Brothers, dan soko guru keuangan global yang goyah, seperti JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citibank, Kuhn Loeb, dan lain sebagainya).

Untuk mengendalikan perdagangan dunia, pada tahun 1947 didirikan Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade), juga dalam Skema Bretton Woods.

Pada Januari 1995, melalui putaran Uruguay menjadi WTO (World Trade Organization/ Organisasi Perdagangan Dunia) dan dikuasai kapitalisme Yahudi, dimana AS sebagai raja perdagangan dunia. Pasca krisis 2008 di AS, akhirnya Cina menjadi WTO pada tahun 2011 (Cina masuk WTO tahun 2001).

Bretton Woods Bubar Tahun 1976

Beberapa negara Eropa mengalami kehancuran ekonomi sehingga tidak lagi bisa menjadi partner perdagangan AS. Hal ini sejalan dengan dimulainya reformasi ekonomi Cina ala Deng Xiaoping, menguatnya ekonomi Jepang dan Korea Selatan dan negara-negara Asia lainnya.

Di samping itu, resesi ekonomi dunia yang berlangsung besar-besaran pada periode 1975-an telah mendorong negara-negara di dunia mengedepankan kepentingan nasionalnya masing-masing.

The Fed lalu tergiur menciptakan USD melebihi kapasitas emas yang dimiliki, akibatnya terjadi krisis kepercayaan masyarakat moneter global terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal tersebut ditandai dengan peristiwa penukaran USD secara-besar-besaran oleh negara-negara Eropa kala itu.

Perancis pada massa Charles de Gaulle merupakan negara yang pertama kali menentang hegemoni ekonomi AS dengan menukarkan USD 150 juta dengan emas. Tindakan Perancis ini kemudian diikuti Spanyol menarik USD 60 juta dengan emas, cadangan emas di Fort-Knox berkurang secara drastis.

Ujungnya, secara sepihak AS membatalkan Bretton Woods System melalui Dekrit Presiden Richard Nixon (1971). Isinya: mata uang Dollar Amerika Serikat tidak lagi dijamin dengan emas. Istimewanya, mata uang Dollar Amerika Serikat tetap menjadi mata uang dunia untuk cadangan devisa negara-negara dunia selain Yen, dan saat ini dengan Euro dan Yuan (RMB). Setelah itu, berlaku sistem baru yang disebut Floating Exchange Rate (Nilai Tukar Mengambang).

IMF/WB nampak seolah-olah bagian dari PBB, seperti halnya Federal Reserve System yang seolah bagian dari pemerintah AS, padahal seperti yang kita ketahui mereka merupakan bagian dari elemen strategis kapitalisme Yahudi.

Tahun 1970, IMF/WB mempunyai unit moneter bernama SDR (Special Drawing Right) atau istilahnya emas kertas saat ini yang dikategorikan SDR adalah USD, Euro, Yen, dan Yuan.

Kelemahan Donald Trump sebagai Presiden AS, yang seharusnya sebagai operator utama kapitalisme Yahudi, telah memperlambat laju keuangan global dan terus menciptakan ketidakpastian ekonomi dunia.

Akankah Indonesia kembali ke Rezim IMF/WB?

Dengan keterbatasan dana APBN untuk menutupi defisit dan pendapatan pajak yang jauh dari target apakah Indonesia harus masuk kembali pada skema IMF/WB. Jika terjadi, inilah puncak kegagalan reformasi.

Indonesia saat ini seperti harus memilih, kembali ke pelukan Paman Sam atau tetap memaksa “berkongsi” dengan Paman Deng, dan menemukan terobosan hambatan, seperti 2 tahun belakangan ini soal janji Cina tentang investasi infrastruktur Indonesia.

Pemerintahan Joko Widodo sudah memaksakan APBN tahun 2018, anggaran infrastruktur mencapai Rp 409 triliun (19,5% dari APBN) dengan mengorbankan subsidi energi dan JPS (Jaring Pengaman Sosial) di saat ekonomi rakyat dalam keadaan sulit. Hal ini menjadi penyebab menurunnya elektabilitas Jokowi.

Akumulasi penerimaan pajak, tepatnya Januari – Agustus 2017 adalah Rp 686 triliun atau 53,5% dari target APBN 2017 yang diharapkan Rp 1.283 triliun. Selain kesulitan likuiditas, tentu harus memotong anggaran untuk efisiensi, tinggal anggaran apa yang harus dipotong? Bisa jadi popularitas dan elektabilitasnya bakal semakin tergerus.

Defisit anggaran mencapai Rp 224,5 triliun per Agustus 2017 (1,65% dari PDB/Produk Domestik Brutto). Sementara, APBN sudah terealisasi Rp 1.198 triliun atau 56% dari APBN tahun 2017 yang mencapai Rp 2.133 triliun.

Selama SMI menjadi Menteri Keuangan terlihat belum ada terobosan yang kreatif tentang pengelolaan APBN, sampai dengan adanya dugaan kuat tentang akan menutup defisit anggaran melalui skema IMF/WB. Penurunan daya beli masyarakat terlihat dari menurunnya industri ritel, mulai dari bangkrutnya Seven Eleven, dengan utang triliunan rupiah, anjloknya penjualan ritel raksasa Hero, Ramayana dan Matahari Department Store (Lippo Group), dengan mulai menutup beberapa gerainya.

Di saat Cina memperoleh hambatan untuk berinvestasi di Indonesia, sementara beberapa negara Asia sudah memperoleh kucuran investasi Cina dari Skema OBOR (One Belt One Road) yang telah disiapkan sebesar USD 1 triliun hingga 2030. Indonesia terhambat, baik dalam hal perilaku menterinya maupun regulasinya. Negara lain lebih cepat beradaptasi sehingga melaju dengan investasi Cina, seperti halnya Malaysia.

AS yang belum tuntas tentang nasib Freeport, di kemudian hari tekanan pemilik yang dekat dengan Trump, seperti Carl Icahn (pemilik 9%) dan Rio Tinto (20% bos Yahudi, Keluarga Rockefeller), tentu bagi AS, Freeport sangat strategis sebagai cadangan emas. Apalagi di Nabire ada uranium yang cadangannya lebih besar dari Australia, tentu sangat strategis karena uranium merupakan bahan baku pembuat nuklir. Sementara, di atas lahan tersebut Cina mulai berkebun agar kelak bisa melakukan bargaining, ketika dimulai eksplorasi, mereka berkebun layaknya di Kalimantan, di mana kelapa sawit di bawahnya ada batubara.

Joko Widodo menjadi Presiden pada saat Proxy War AS dan Cina eskalatif karena konflik Semenanjung Korea yang juga terkait Skema OBOR. Indonesia terjepit karena posisi strategis Indonesia yang merupakan 40% perdagangan dunia. Sayangnya, Joko Widodo bukan Soekarno, sehingga tidak dapat memanfaatkan momentum tersebut bagi Indonesia. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here