Akankah Kasus Novel Tetap Misteri?

0
162

KALAU tak ada aral melintang, besok penyidik senior KPK Novel Baswedan akan pulang ke Tanah Air. Sepuluh bulan lebih dia mengobati matanya yang rusak di Singapura. Hasilnya belum sempurna. Dia belum bisa melihat dengan jelas.

Tapi ada lagi yang juga tidak sempurna. Sampai sekarang Novel dan publik negara ini belum bisa melihat siapa yang menyerangnya dengan siraman air keras, 11 April tahun lalu. Masa selama 317 hari itu rupanya belum cukup juga bagi polisi untuk menguak kasus itu.

Terkait kepulangan Novel, Presiden Joko Widodo berharap agar mantan perwira Polri itu bisa kembali aktif di KPK. Sedangkan mengenai penuntasan kasus penyerangan itu, Presiden mengatakan masih percaya dengan proses yang dilakukan Polri. “Kalau Polri sudah begini (Presiden mengangkat kedua tangannya tanda menyerah) baru kami akan (lakukan) step lain,” katanya di Istana Negara, 20 Februari 2018.

Pernyataan Presiden tentang “step lain” itu terkait desakan sejumlah kalangan agar pemerintah membentuk tim pencari fakta, karena Polri tak kunjung selesai mengusut kasus ini. Presiden menjanjikan akan terus mengejar Polri. “Saya akan terus kejar Kapolri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya,” ucapnya.

Menurut hemat kita, bahasa yang tepat kiranya bukan “mengejar”, tapi “mengultimatum”. Itu lebih mencerminkan urgensi. Sebab, kasus Novel ini memang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Karena banyak hal yang dipertaruhkan di sini.

Dari sisi Novel sendiri, dia berhak untuk mendapat perlakukan yang adil. Bagi para petugas KPK pun penuntasan ini penting, karena dari situ mereka mendapatkan rasa aman dalam bekerja.

Memang ada juga sejumlah kasus yang menjadi dark number di kepolisian. Tanpa mengurangi simpati dan keprihatinan kita terhadap korban dan keluarganya, kasus Novel ini jelas punya urgensi sangat tinggi. Sebab dia penyidik andalan KPK, musuh utama para koruptor yang sedemikian banyak bergentayangan di negeri ini. Koruptor – yang  sudah pasti kaya raya dan berkuasa—berkepentingan melenyapkan Novel, atau setidaknya membuatnya jeri. Melawan teror terhadap Novel dan aparat KPK lain harus dilihat sebagai upaya menyelamatkan pemberantasan korupsi.

Dari sisi Polri pun jangan dianggap ini bukan pertaruhan terhadap reputasi mereka. Sebab, seperti sering diulas di media Anda ini, secara teknis kasus ini teramat sederhana menurut ukuran kemampuan Polri.

Banyak kasus besar yang bisa dibongkar Polri  dalam tempo singkat. Kasus terorisme paling monumental, Bom Bali I, misalnya. Terjadi pada 12 Oktober 2002, tak sampai sebulan (5 November) Amrozi  ditangkap di Lamongan. Selanjutnya semua tersangka diringkus satu persatu. Kesemuanya dihadirkan hidup-hidup ke persidangan dengan pembuktian yang sempurna. Coba bandingkan dengan penyidikan polisi Amerika Serikat terhadap aksi teror di gedung WTC New York, 16 tahun lampau. Sampai sekarang entah siapa pelakunya.

Artinya, untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel ini, soal kecil bagi polisi. Tak usahlah setingkat polda, apalagi Bareskrim, reserse di polsek saja pasti mudah mengungkap perkara ini.

Pada 31 Juli 2017 lalu, Kapolri juga sudah diperintah Presiden untuk segera menuntaskan masalah ini. Waktu itu, ketika berbicara kepada wartawan di Istana Negara, Kapolri mengatakan akan melibatkan KPK dalam tim investigasi karena KPK lebih dipercaya masyarakat.

Pengakuan bahwa KPK lebih dipercaya itu sangat menyedihkan, karena itu adalah “kejujuran” Kapolri bahwa ada tembok yang amat tebal dan tinggi yang dihadapi anak buahnya dalam menyidik kasus tersebut. Itu sebabnya dia mengajak KPK, agar menjadi saksi betapa perkasanya tembok itu.

Bagi negara hukum, ini tak main-main. Ketika penegak hukum merasa tak berdaya karena faktor-faktor di luar dirinya, keberlangsungan negara hukum menghadapi ancaman serius.

Inilah yang harus jadi perhatian Presiden Joko Widodo. Kalau kita taat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan “kegentingan memaksa” dalam arti yang sesungguhnya, yang harus direspon dengan tindakan segera.

Itu sebabnya menurut kita lebih tepat istilah “mengejar” dari Presiden tadi diganti menjadi “mengultimatum”. Sebab, penuntasan kasus ini perintah Presiden, dan Kapolri adalah bawahan Presiden.

Pada akhirnya, seperti pernah kita utarakan, Presiden punya tiga pilihan. Pertama, mengganti kapolri dengan orang yang mampu menembus tembok raksasa itu. Kedua, Presiden sendiri yang berdiri di garda terdepan, agar Polri lebih digjaya meruntuhkan tembok tersebut.

Atau, ketiga, membiarkan saja semua peristiwa ini –yang itu berarti menunjukkan bahwa di negara ini ternyata ada kekuatan maha hebat yang bisa membuat kepala negara pun tak berdaya di kakinya.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here