Akankah Krisis Utang Maladewa Bergeser ke Indonesia?

3
283
Mantan Presiden Maladewa Mohammed Nasheed menyatakan penyesalannya telah berutang ke China sehingga kini negerinya terlilit utang dan keadulatan negara nyaris beralih ke China, walaupun dibantah oleh petinggi China.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan utang Maladewa (Republik Maldives) terhadap China telah menjadi viral di dunia karena menyisakan tragedi buat negeri kepulauan terpencil itu. Perkara utang itu memaksa Maladewa menyerahkan menyerahkan tanai mereka ke China.

Akan kah tragedi utang Maladewa terhadap China ini akan terjadi terhadap Indonesia?

Ihwal viralnya persoalan ini ketika mantan Presiden Maladewa Mohammed Nasheed mengeluhkan perihal itu. Maladewa terseret utang yang serius untuk membangun infrastruktur di negerinya, sehingga dengan sangat terpaksa dikuasai China.

“Kami tidak dapat membayar utang sebesar US$1,5 miliar sampai US$2 miliar ke China,” ujar mantan Presiden Maldives Mohammed Nasheed seperti dilansir Nikkei Asian Review, Sabtu (17/2).

Nasheed menyebut, di Maldives hampir 80% pendanaan pembangunan infrastruktur utang dari China. Namun demikian, karena krisis politik, proyek itu tak memberikan efek untuk membantu menutupi utang.

“Jalan tidak berubah, bandara yang dibangun kosong,” ujar Nasheed gelisah.

Di sisi lain, utang ke China tersebut memiliki suku bunga yang tinggi, dan harus diselesaikan pada 2019 dan 2020. Karena itu, Nasheed berkeyakinan jika masalah itu tak selesai, maka bukan tidak mungkin ‘Pulau Surga’ itu akan jatuh ke tangan China.

“Tanpa perlu menembak satu pun, China telah menguasai banyak lahan daripada perusahaan India timur pada abad-19,” ujarnya.

Dibantah China

Menanggapi pernyataan mantan Presiden Maladewa, pemerintah China membantah tuduhan bahwa Beijing akan mengambil alih wilayah Maladewa karena negara itu tidak bisa membayar utang.

Tuduhan ini muncul di tengah krisis politik di negara kepulauan di Samudra Hindia. Nasheed yang berada di pengasingan mengisyaratkan diri meminta bantuan India untuk membantu memecahkan krisis di negaranya.

“Baru-baru ini, mantan Presiden Maladewa Nasheed membuat banyak komentar salah di media India. Dia mengarahkan jari pada kerja sama praktis antara China dan Maladewa dan menuduh bahwa China terlibat dalam apa yang disebut perebutan tanah di pulau-pulau Maladewa, yang merongrong keamanan Wilayah Samudra Hindia,” kata juru bicara Kedutaan Besar China di India, Ji Rong, dalam sebuah pernyataan.

”Tuduhan ini tampaknya tidak berdasar tanpa memperhatikan fakta,” lanjut Ji Rong, seperti dikutip NDTV.

Dia berargumen bahwa negara di Samudra Hindia yang dikenal sebagai tempat tujuan wisata itu berpenghasilan kurang dari US$100 juta sebulan. Angka yang dia maksud itu adalah pendapatan pemerintah.

Nasheed, yang menjabat dari tahun 2008 sampai 2012, melarikan diri ke Inggris pada tahun 2016 karena hendak ditangkap dan dihukum di bawah undang-undang anti-terorisme. Dia dituduh telah memerintahkan penangkapan seorang hakim. Dia sekarang membagi waktunya di pengasingan antara Inggris dan Sri Lanka.

Ji Rong, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, atas dasar saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, China dan Maladewa telah bekerja sama dalam proyek infrastruktur dan penghidupan. ”Dan langkah-langkah ini telah disambut secara luas oleh orang-orang Maladewa,” ujarnya.

Hikmah buat Indonesia

Apa yang terjadi di Maladewa, dan tentu saja di bantah oleh China, tampaknya perlu diambil hikmahnya buat Indonesia yang juga memiliki portfolio utang kepada China.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, utang luar negeri Indonesia kepada China telah membengkak 1.838%. Angka pertumbuhan tersebut menjadi tertinggi di antara lima negara kreditor utang terbesar Indonesia.

Berdasarkan data yang baru saja dirilis Bank Indonesia (BI), per Agustus 2017 nilai utang Indonesia ke China mencapai US$14,24 miliar. Sedangkan sepuluh tahun yang lalu hanya US$735 juta.

Utang Indonesia ke negara lain seperti Singapura saja hanya mengalami pertumbuhan 285%. Begitu juga ke Jepang dengan 1,57%. Dibandingkan pesaing terdekatnya yakni Singapura, pertumbuhan utang ke China sembilan kali lipat lebih besar.

Jika dihitung selama lima tahun, maka pertumbuhan utang ke China masih unggul dengan 327%. Disusul Singapura dengan 62,25%. Utang ke Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Belanda bahkan turun masing-masing 25,97%, 57,73% dan 34,03%.

Saat ini China masih bertengger di posisi ketiga di antara lima kreditor utang luar negeri Indonesia terbesar. Singapura dan Jepang berada di posisi pertama dan kedua dengan nilai utang US$53,59 miliar dan US$33,47 miliar.

Sementara jumlah utang Indonesia ke China terus meningkat sejak 2015 atau setelah Presiden Joko Widodo memimpin. Berdasarkan data yang dirilis di situs Bank Indonesia tercatat pada Juli, jumlah utang ke Negeri Tirai Bambu pada Mei 2017 sebesar US$15,491 miliar atau sekitar Rp209,12 triliun.

Sebagai perbandingan pada 2014, posisi utang Indonesia ke China hanya US$7,87 miliar. Bahkan pada 2010 utang Indonesia ke Cina hanya US$2,49 miliar.   Adapun dari 2014 sampai Mei 2017 jumlah utang Indonesia meningkat sekitar US$7,62 miliar atau naik hampir dua kali lipatnya.

Sampai dengan Agustus 2017 nilai utang Indonesia ke China mencapai US$14,24 miliar. Sebuah akselerasi pertumbuhan utang yang sangat cepat.

Utang-utang tersebut tentu adalah bagian pembiayaan APBN, terutama untuk kebutuhan membangun infrastruktur. Bahkan sebagian utang itu digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang lama yang telah jatuh tempo, terkenal dengan istilah defisit keseimbangan primer.

Pertanyaannya, akan kah Indonesia akan bernasip seperti Maladewa, dimana berhasil membangun infrastruktur namun kedaulatan negaranya terancam? Tentu saja kekhawatiran itu harus dijawab oleh pemerintah dengan sikap tegas agar jangan sampai kedaulatan negara tergadaikan hanya gara-gara ambisi membangun infrastruktur.

Semoga apa kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati benar, bahwa utang-utang yang dibuat pemerintah bukan untuk membangun infrastruktur mewah. Tapi untuk membangun kebutuhan dasar infrastruktur, apalagi utang tersebut masih sangat well managabel.

Karena itu, mari terus kita pantai kemana arah utang luar negeri, khususnya utang ke China. Apakah penggunaannya benar-benar efektif dan efisien, atau justru terjadi pemborosan?[]

3 KOMENTAR

  1. Aku kutip dari laporan BI ya…
    Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada November 2017 tetap terkendali. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34%. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    Tuh udah ada datanya lengkap dan kesimpulannya utang luar negeri Indonesia masih aman.

  2. Yup..
    Apapun sebutannya misal seperti bahwa utang kita stabil & masih di kisaran 34%, tapi ini semua kan belum final.
    Jadi benar kata penulis :
    “Mari terus kita pantau kemana arah utang luar negeri, khususnya utang ke China. Apakah penggunaannya benar-benar efektif dan efisien, atau justru terjadi pemborosan..?!”.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here