Akankah Pesta Petahana Kembali Terulang di Pilkada Jatim 2018?

0
112

Nusantara.news, Surabaya – Pilkada serentak tahun 2018 masih menyisakan 6 bulan lagi. 18 Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur akan memilih kepala daerah. Mengacu pada hasil Pilkada serentak 2015 silam, calon incumbent mendominasi dalam kemenangan pesta demokrasi 5 tahunan. Dari 19 daerah Jatim  yang menggelar, 16 daerah dimenangi oleh para incumbent. Akankah dominasi tersebut akan terulang dalam Pilkada serentak 2018 mendatang?

18 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak di Jatim tersebut antara lain, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk.

Dari 18 daerah tersebut, 14 di antaranya incumbent masih bisa dipilih kembali dalam gelaran Pilkada kabupaten/kota. Berkaca pada hasil Pilkada serentak 2015 silam, dimana incumbent masih mendominasi kemenangan bukan tidak mungkin pilkada serentak 2018 akan terjadi hal yang sama. Namun, patut digaris bawahi beberapa kemenangan incumbent di pilkada serentak 2015 silam tidak lain karena didukung oleh beberapa elite lokal berbasis agama di Jawa Timur.

“Kekuatan incumbent tidak saja terletak pada kekuatan jaringan, pendanaan, tetapi juga dukungan elite lokal berbasis pesantren,” ungkap Abdul Chalik dalam tulisannya Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur.

Elite lokal berbasis pesantren tersebut tidak lain merupakan ”santri”, ”kiai”, atau keluarga kiai yang dikenal dengan sebutan ”Gus” (istilah yang melekat pada kiai Jawa), atau ”Lora” (istilah yang melekat pada kiai Madura), atau juga ”Bhindhârâh” (istilah yang melekat pada kiai Pendalungan/Jawa Timur bagian Timur dan Selatan). Ketiganya adalah sama, yakni anak dan keturunan kiai, terutama, yang memiliki pesantren.

“Beberapa diantara kiai yang telibat dalam pemenangan pilkada 2015 silam diantaranya, KH. Fathul Huda (Tuban), Nyai Hj. Kartika Hidayati (Lamongan), Drs. KH. Moch. Qosim, M.Si (Gresik), KH. Syaefuddin (Sidoarjo), KH. Zakki Ghufran dan KH. Hamid Wahid (Situbondo), KH. Busyro Karim dan Nyai Eva/Nur Khalifah (Sumenep), KH. Muqiet Arief (Jember),” tambah dosen UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut.

Meski daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2015 dan 2018 berbeda. Namun, ada beberapa hal yang dapat diambil para kontestan. Terlebih bagi mereka yang ingin mengalahkan incumbent. Hal yang patut diambil adalah bagaimana peran elit lokal berbasis pesantren dalam mengambil ruang dalam pilkada.

“Pada momen 2015 silam beberapa kiai dan santri terlibat dalam tiga ruang, yakni ruang tertutup (closed spaces), ruang yang diperkenankan (invited spaces), dan ruang yang diciptakan (claimed spaces). Namun, kebanyakan mereka bermain dalam ruang tertutup dan terbuka,” jelasnya

Lebih lanjut, menurut Dosen yang rajin menulis dan meneliti ini, dalam ruang tertutup elite agama menjadi pendukung tidak langsung Pasangan calon(paslon) yang berkontestasi, atau lebih bersifat sebagai pendukung secara moral (moral force). Tetapi ada pula yang melakukan mobilisasi massa dengan dalih kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial yang melibatkan Paslon tertentu. Mereka menggunakan instrumen lain untuk mendukung atau mengampanyekan Paslon.

Sedangkan dalam ruang terbuka mereka Partai Politik tertentu atau Ormas seperti NU sebagai media sosialisasi, atau secara personal menjadi bagian dari tim pemenang tertentu.

Momentum pilkada sudah sepatutnya memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat. Elit yang selama ini menjadi pemain  starting line up harus menjadi pioner dalam mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik. Namun patut ditunggu pilkada serentak 2018, akankah jadi pesta para petahana? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here