Akankah Rupiah yang Mengalahkan Jokowi?

0
157
Pelemehan nilai tukar rupiah disinyalir melemahkan kredibiltas pemerintah di mata pasar. Akan kah pelemahan rupiah berlanjut sehingga bisa menggulingkan Kepala Negara seperti terjadi pada 1998?

Nusantara.news, Jakarta – Akhir pekan lalu nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot sore ditutup pada posisi Rp13.893 per dolar AS atau turun 0,78% dibanding hari sebelumnya. Bahkah rupiah sempat menembus level Rp13.900 saat rally perdagangan siang. Apakah ini pertanda rupiah menemui titik ekuilibirum baru?

Memang pergerakan nilai tukar rupiah sejak Presiden Jokowi-JK memimpin pada 2014 cenderung melemah. Pada saat Jokowi terpilih rupiah masih bertengger di level Rp12.125 per dolar AS. Pada 2 Oktober 2015, rupiah menyentuh level terendah di posisi Rp14.733 menyusul gejolak moneter global.

Setelah itu Bank Indonesia aktif melakukan intervensi dan mengatur transaksi valas, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan bank-bank tidak melakukan transaksi valas yang tidak memiliki underlying transaction. Ditambah pula dilakukan bauran kebijakan yang masif, sehingga rupiah kembali stabil di titik ekuilibrium baru Rp12.850 pada Maret 2016.

Tapi di bulan Mei 2016 rupiah mengalami guncangan lagi akibat rencana Federal Reserve yang akan menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR), sehingga rupiah menemui titik ekuilibrium baru di level Rp13.500 dan terus stabil di kisaran Rp13.300 cukup lama.

Tapi sejak September 2017, ketika isu kenaikan bunga acuan FFR makin kencang, rupiah kembali beranjak ke level Rp13.500 dan terus melemah hingga April 2018 ke posisi Rp13.900. Masalahnya, Bank Indonesia sudah menguras cadangan devisa sebesar US$7 miliar (ekuivalen Rp96,96 triliun), sehinga cadangan devisa tergerus dari US$132 miliar menjadi US$125 miliar.

Bayangkan, kalau saja bank sentral tidak melakukan intervensi yang masif selama masa-masa tekanan terhadap rupiah semakin berat. Dua isu besar yang menyebabkan rupiah melemah, pertama, rencana kenaikan bunga FFR 4 kali dalam tahun 2018 yang sudah disepakati Federal Market Open Committee (FOMC), badan tertinggi di Federal Reserve. Kedua, perang dagang yang frontal antara Amerika dan China, dua kutub yang ingin diacu Pemerintah Jokowi beberapa waktu belakangan.

Dengan rekor posisi terbaru di Rp13.900, akankah ini menjadi titik keseimbangan rupiah yang terbaru? Atau ke depan akan semakin lemah menyusul kinerja ekonomi Indonesia yang stagnasi dan rerata di bawah target Pemerintah Jokowi? Ditambah juga di tahun politik sehingga atmosfir politik nasional makin panas, sehingga apakah nantinya rupiah akan semakin melemah sehingga bisa menjatuhkan Jokowi?

Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Soeharto harus lengser ke prabhon lantaran nilai tukar rupiah melonjak dari Rp2.300 menjadi Rp17.000. Padahal Soeharto sudah berhasil menjaga stabilitas rupiah selama 32 tahun hanya bergerak dari Rp500 menjadi Rp2.300 per dolar AS.

Flultuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama lima tahun terakhir (Sumber: www.xecurrency.com)

Makin melemah

Sementara mengutip kurs rupiah antarbank di Bank Indonesia (JISDOR) hari ini rupiah nyaris mendekati posisi Rp14.000, tepatnya di level Rp13.904 saat pembukaan pasar.

Pelemahan rupiah kali ini disebabkan meningkatnya kembali ekspektasi kenaikan suku bunga acuan FFR. Sejumlah data ekonomi AS dalam beberapa hari terakhir, seperti data penjualan ritel dan data jumlah rumah baru (housing starts) menunjukkan hasil yang solid.

Hal ini tentu saja membuat ekspektasi kenaikan FFR kembali meningkat setelah tertahan oleh sentimen perang dagang dan konflik geopolitik. Jika data ekonomi AS terus menunjukan hasil positif, hal tersebut bisa menjadi acuan bagi Federal Reserves untuk menaikan suku bunga acuan AS sebanyak empat kali lagi pada tahun ini.

Selain itu, pelemahan rupiah pada hari ini dipengaruhi oleh faktor teknikal. Dari dalam negeri, fundamental ekonomi Indonesia relatif masih solid. Pasalnya, data neraca perdagangan Indonesia bulan Maret 2018 mengalami surplus ketika dirilis awal pekan ini. Ditambah lagi, belum lama ini Indonesia mendapatkan kenaikan peringkat utang dari Moody’s.

BI sendiri menjamin bahwa pelemahan rupiah belakangan ini bukan merupakan ancaman yang serius, sebagaimana dikatakan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Menurutnya pelemahan rupiah masih terkait dengan dinamika global, terutama respon atas apa yang terjadi di Amerika.

“Kami tidak khawatir, BI akan tetap dalam posisi stand by di pasar. BI akan terus menstabilkan pasar lewat instrumen yang ada,” jelasnya akhir pekan lalu.

Menurut Dody, penguatan yang terjadi di pasar domestik mampu menahan laju pelemahan rupiah. Inflasi berada pada level yang terkendali, meskipun ada risiko kenaikan harga minyak menyusul kenaikan harga minyak dunia yang sudah di level US$67 per barel.

Disamping itu neraca perdagangan Indonesia berada dalam teritorial positif setelah mengalami surplus sebesar US$1,09 miliar pada Maret 2018. Hanya saja faktor melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) akibat melonjaknya impor aneka bahan pangan dan barang modal turut berpengaruh.

“Kami memandang ini merupakan konsekuensi dari ekonomi domestik yang bergerak,” jelasnya.

Tak bisa jadi acuan

Melihat trend pelemahan rupiah, Presiden bereaksi agar emosional, dia mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tak bisa lagi dijadikan tolok ukur perekonomian Indonesia. Ia meminta masyarakat beralih menggunakan mata uang negara mitra dagang seperti Yuan Renminbi, China.

Jokowi menilai, pelemahan nilai mata uang berbagai negara terhadap dolar AS terjadi pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS. Namun hal tersebut tak perlu dikhawatirkan, sebab ekspor Indonesia ke AS tak terlalu signifikan hanya 10%.

Sedangkan dengan negara lain, cenderung lebih besar seperti ke Tiongkok sebesar 15%, Eropa 11%, ataupun ke Jepang yang mencapai 10,4%. Jokowi mengatakan, bila China adalah negara tujuan ekspor terbesar, maka Renminbi seharusnya menjadi tolak ukur perekonomian Indonesia yang paling tepat.

“Menurut saya kurs rupiah dan dolar AS bukan lagi tolok ukur tepat. Harusnya yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita yang terbesar Tiongkok Renminbi,” ujar Jokowi.”

Tak hanya dolar dan yuan, Jokowi juga meminta pelaku pasar untuk lebih memperhatikan mata uang lain seperti euro, won Korea, atau poundsterling Inggris sebagai pembanding rupiah.

Pernyataan Jokowi ini bukan yang pertama. Pada awal Desember 2016, ia juga meminta yuan dijadikan alternatif dolar dalam menilai mata uang rupiah. Menurutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini tidak bisa lagi dijadikan satu-satunya patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

“Kalau (hanya) mengukur rupiah dengan dolar, Indonesia akan kelihatan jelek terus. Padahal negara lain juga mengalami (pelemahan) yang sama,” kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Desember 2016.

Aalasan lain Jokowi untuk menjadikan yuan tolok ukur bagi nilai tukar rupiah adalah karena besarnya nilai perdagangan antara Indonesia dan China. “Kalau Tiongkok (China) terbesar ya harusnya rupiah-renminbi yang relevan,” ujarnya.

Hanya saja, jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), AS justru merupakan tujuan ekspor terbesar non migas Indonesia. Sepanjang Januari–Oktober 2016, ekspor non migas ke Negri Paman Sam mencapai US$12,89 miliar atau 12,12% dari total ekspor non migas Indonesia. Sementara ekspor non migas Indonesia ke Cina nilainya US$11,37 miliar atau 10,03% dari total ekspor non migas.

Sementara pada 2017, ekspor Indonesia ke AS naik lagi menjadi US$17,79 miliar, dengan impor sebesar US$8,12 miliar. Sehingga total perdagangan Indonesia-AS, Indonesia mengalami surplus sebesar US$9,67 miliar. Sementara ekspor ke China memang melonjak menjadi US$23,05 miliar, hanya saja impornya sebesar US$35,77 miliar. Sehingga total perdagangan Indonesia-China, Indonesia mengalami defisit sebesar US$12,72 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, keinginan Presiden untuk menahan persepsi rupiah terhadap dolar AS bukan berarti mengganti acuan yang selama ini sudah terbentuk. Tetapi, opsi ini masuk kajian pemerintah.

Nantinya, acuan persepsi nilai tukar rupiah akan mengacu kepada negara-negara mitra dagang.

“Presiden kan tidak bilang ditukar. Presiden bilang dipelajari kalau relevan. Bukan berarti ditukar. Artinya, kurs mata uang kita dengan China mestinya memang berdasarkan transaksi ekonomi kita dengan China, baik ekspor maupun impor,” kata Darmin menjelaskan.

Sulit dilakukan

Lucunya, laporan laporan neraca perdagangan dari Kementerian Perdagangan dengan mitra dagang masih dalam denominasi dolar AS. Bahkan laporan neraca perdagangan antara Indonesia dengan China pun masih menggunakan denominasi dolar AS.

Artinya, keinginan Jokowi untuk tidak menjadikan acuan transaksi perdagangan dengan dolar AS memang baru wacana. Belum ada Perpres, apalagi Perppu, yang mewajibkan aneka transaksi perdagangan dengan mitra dagang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang mitra dagang.

Senior Economic Analyst Kenta Institute Eric Alexander Sugandi menilai, permintaan Presiden agar persepsi nilai tukar rupiah tidak lagi mengacu kepada dolar AS sulit dilakukan. Penyebabnya adalah dolar AS masih menjadi acuan dalam kancah global.

Benar bahwa Tiongkok (China) merupakan negara partner dagang utama kita, ujar Eric, tapi mata uang dolar AS masih merupakan mata uang utama dalam perdagangan internasional. Apabila bertransaksi dengan mitra dagang utama seperti China, Indonesia bisa saja langsung bertransaksi dengan yuan.

Apalagi, sudah ada billateral swap agreement (BSA) antara bank sentral China (The Central Bank of The Republic of China) dan bank sentral Indonesia (Bank Indonesia). Kerja sama itu tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga untuk memfasitasi perdagangan bilateral kedua negara. Tapi, partner dagang kita bukan hanya China dan tidak semua negara partner dagang kita mau pakai yuan.

Jika demikian halnya, maka peluang rupiah akan terus melemah masih sangat terbuka. Itu artinya merupakan ancaman buat Pemerintah Jokowi dalam mempertahankan nilai tukar rupiah. Sebab pelemahan rupiah ada akumulasi dari pelaksanaan kinerja ekonomi yang terus memburuk sehingga fundamental ekonomi Indonesia tidak cukup kredibel dalam mempertahankan nilai tukar rupiah.

Seorang relawan Jokowi sempat sesumbar di media sosial, “Yang bisa mengalah Jokowi hanya Tuhan.” Mungkin saja Tuhan dengan mekanisme kerjanya mengutus rupiah untuk mengalahkan Jokowi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here