Akar Masalah Konflik Sosial

0
729

PERTARUNGAN seru dalam Pilkada Jakarta tempo hari memunculkan kembali terminologi usang yang salah kaprah: Konflik antaragama. Dan, sedihnya, sisa-sisa kesalahkaprahan itu masih membekas hingga kini. Bahkan, ini mungkin lebih pedih bagi bangsa ini, ada kekhawatiran kalau “konflik” itu akan menjalar ke pilkada serentak di sejumlah daerah tahun depan. Jika itu benar terjadi, pemilu legislatif dan pemilu presiden di tahun berikutnya, bukan tak mungkin akan beraroma sama. Akan muncul lagi stigma “toleransi” dan “intoleransi”.

Stigma intoleran itu berawal dari penolakan sebagian besar rakyat Indonesia terhadap sosok Basuki Tjahaja Purnama. Penolakan itu berakumulasi sehingga Ahok kalah telak dalam Pilkada Jakarta. Ketidaksukaan publik terhadap Ahok dipelintir sebagai sikap yang tidak toleran terhadap etnis dan penganut agama minoritas oleh etnis dan penganut agama mayoritas (Islam). Sebab, Ahok disimplifikasi sebagai representasi politik etnis Cina dan Kristen Protestan.

Kata sejumlah pengamat, lahirnya Perppu Ormas yang sekarang sudah disahkan menjadi UU Ormas itu, bisa ditelusuri sebab-musababnya dari perspektif ini.

Tapi, sekali lagi, ini terminologi usang yang salah kaprah. Konflik antarpemeluk agama tidak pernah dipicu oleh ajaran agama. Sebab, mengutip ucapan Din Syamsuddin, yang baru saja diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, tak ada agama yang mengajarkan permusuhan.

Sepanjang sejarahnya, konflik antarpemeluk agama di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh faktor-faktor dari luar ajaran agama. Din Syamsuddin mengatakan, faktor-faktor itu antara lain ekonomi, politik dan hukum.

Karena konflik ini tidak berakar pada masalah agama, kita sepakat dengan yang disampaikan Din Syamsuddin bahwa peranan tokoh negara sangat menentukan untuk mengeliminasi benih konflik itu.

Untuk masalah ekonomi, Pemerintah harus mampu mewujudkan pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat. Dan di bidang hukum, pemerintah juga harus menjamin tegaknya hukum yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

Partai politik juga mempunyai tanggungjawab besar. Din Syamsuddin menyarankan agar partai politik mampu berkompetisi dengan cara-cara yang baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dengan demikian, akan lahir suasana yang baik dan tidak menimbulkan perpecahan.

Kalau itu yang menjadi akar masalah konflik yang disimplifikasi sebagai konflik agama ini, maka pemerintah harusnya sudah mempunyai peta jalan yang sistematis untuk bertindak. Jika pemerintah menyadari konflik ini sesuatu yang mengancam bagi eksistensi bangsa ini, maka berpihaklah kepada pemerataan yang adil di bidang ekonomi dan hukum.

Aktor-aktor negara harus menyadari mewujudkan pemerataan dan keadilan itu berada di wilayahnya, bukan di ranah aktor masyarakat. Jika pemerataan dan keadilan gagal diwujudkan, dan bahkan kian mendalam dengan spektrum yang lebih luas, itu artinya negara sengaja menanam benih konflik –atau setidaknya membiarkan benih konflik itu tumbuh.

Keliru jika pemerintah memulai upaya eliminasi benih konflik itu dari sisi tokoh agama melalui berbagai cara –entah komunikasi, pendekatan persuasi, atau justru (seperti sering dituduhkan publik) kriminalisasi. Sebab, peran mereka ini hanya di hilir, baik dalam pecahnya konflik atau menyelesaikan konflik.

Apabila keadilan dan pemerataan terwujud, provokasi dari siapa pun tidak akan memantik emosi khalayak. Sebaliknya, jika rakyat sudah marah terhadap ketidakadilan, tokoh agama paling sakti sekalipun akan susah meredakannya.

Jadi, jangan lemparkan kesalahan atas terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA kepada masyarakat. Sebab, walaupun sering dislogankan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, tetapi sejatinya mereka hanya objek dari keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Gejolak apa pun yang terjadi di masyarakat, itu hanyalah reaksi objektif dari kinerja negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here