Akhir Bitcoin, Akhirnya Periode Spekulasi dan Pencuci Uang

0
222
Bitcoin, mata uang cryptocurrency yang layu sebelum berkembang. Meskipun lama menikmati gain, para penggemar bitcoin belakangan harus melakukan cut loss agar tidak gigit jari ketika nilainya menjadi US$0.

Nusantara.news, Jakarta – Euforia masyarakat tentang bitcoin semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Namun Bank Indonesia (BI) baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Akan kah pemilik bitcoin bangkrut?

Sebenarnya langkah BI melarang bitcoin agak terlambat, karena bitcoin sudah kadung banyak penggemarnya di tanah air. Tapi langkah pelarangan itu juga sudah didahului negara lain di dunia. Jepang lebih dulu melarang bitcoin lantaran sangat spekulatif dan fluktuatif.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7/2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

“Jadi mata uang resmi Indonesia adalah Rupiah,” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman beberapa waktu lalu.

BI menyatakan betapa alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency itu serta nilai perdagangan sangat fluktuatif, “sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan,” kata dia.

Penggunaan bitcoin yang semakin marak bisa berdampak terhadap ketidakstabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI mengimbau masyarakat untuk tidak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya.

Bukan hanya itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan alat tukar virtual seperti bitcoin. Artinya, bitcoin akan tak lagi bisa dipergunakan.

Penyelenggara sistem pembayaran yang disebut BI termasuk bank yang melakukan switching maupun kliring, bahkan penyelenggara dompet elektronik dan transfer dana.

BI menyebut bahwa itu sudah tertuang dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa aktivitas terkait bitcoin dan alat tukar virtual lainnya harus dilaporkan dan diawasi karena itu belum punya aturan main di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pun berkata tengah mempelajarinya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Dharmayugo Hermansyah, bakal mengkaji agar menambahkan mata uang kripto bitcoin dalam daftar subjek kontrak berjangka di Indonesia.

Pihaknya akan melakukan pendataan untuk mengetahui secara detail porsi investasi bitcoin.

Lucunya, CEO PT Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan justru mendukung larangan BI untuk tidak menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. Ia mengaku sepaham dengan BI yang melarang menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran.

Ia mengakui alat pembayaran sah di Indonesia hanya rupiah. Menurutnya, bitcoin hanya merupakan aset digital, bukan alat tukar atau alat pembayaran.

MUI mengharamkan

Tak hanya BI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengharamkan bitcoin untuk ditransaksikan karena memang sangat fluktuatif dan oleh karenanya penuh spekulatif.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis mewanti-wanti agar berhati-hati dalam bertransaksi bitcoin. “Hati-hati untuk bertransaksi di bitcoin, tapi tidak bisa mengatakan MUI melarang karena kita belum mengeluarkan fatwanya.”

Cholil menjelaskan, saat ini MUI masih mengkaji soal bitcoin. Lantas, apa saja yang dikaji MUI? Pertama, apakah bitcoin ini alat tukar atau bukan?

“Uang itu kan alat tukar, ada yang ditukar. Lha ini kan (bitcoin) enggak ada bantalan (underlying asset) yang ditukar,” terang Cholil.

Kedua, ada tidaknya pengakuan pemerintah. Selama ini pemerintah belum mengakui bitcoin sebagai mata uang virtual. Ketiga, ada atau tidak yang menjamin bitcoin dan potensi tipu menipu di dalamnya. Sampai sekarang memang belum ada lembaga resmi yang meng-endorse transaksi.

Oleh karena bitcoin bukan sebagai alat tukar, tanpa pengakuan pemerintah dan tanpa penjamin, maka mata uang virtual itu secara teori diharamkan untuk ditransaksikan.

Beberapa kasus

Lepas dari pelarangan bitcoin oleh BI, wanti-wanti oleh OJK, Bapegti dan MUI, dan larangan tegas dari Jepang, ternyata di pasaran harga bitoin benar-benar tergelincir. Pada Januari 2018 harga bitcoin ditransaksikan meluncur tajam lebih dari 50%.

Pada perdagangan 18 Desember 2018, harga bitcoin diperdagangkan di level US$9.186 atau ekuivalen dengan Rp122,43 juta. Padahal bitcoin sempat diperdagangkan dan tembus level US$20.000 atau ekuivalen dengan Rp266,6 juta.

Padahal bitcoin sebelum ada pelarangan-pelarangan sempat dijadikan alat pembayaran beberapa komoditas dan jasa tertentu di berbagai negara. Namun di Indonesia pelarangan bitcoin itu tegas dilakukan oleh BI sebagai otoritas moneter.

Selain mengalami penurunan harga yang tajam, kasus terbaru menunjukkan bahwa ternyata bitcoin sudah dijadikan sebagai alat transaksi cukup marak di Bali, walaupun BI sudah menegaskan transaksi dengan bitcoin sebagai praktik transaksi ilegal.

Itu sebabnya, BI langsung melakukan investigasi di Pulau Dewata untuk mengecek apakah masih ada transaksi yang berlangsung.

Menurut Kepala Perwakilan BI Bali, Casa Iman Karana, Bali memang menjadi salah satu destinasi pariwisata terbesar di dunia. Karena itu, celah ini dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi bitcoin.

“Kami telusuri dari beberapa posting di media sosial kalau Bali menjadi ‘surga’ transaksi bitcoin, karena itu kami langsung melakukan investigasi,” demikain ungkap Karana.

Sejak akhir 2017, BI dan pihak kepolisian bahkan sudah memulai investigasi dan mengecek bisnis apa saja yang memperbolehkan transaksi bitcoin. Sedikitnya tercatat, dari 44 tempat bisnis, sisanya cuma dua yang masih melakukan transaksi bitcoin. Keduanya adalah kafe yang berlokasi di salah satu wilayah selatan Bali. Sisanya meliputi tempat penyewaan mobil, agen travel, dan toko perhiasan.

“Masih ada dua (kafe) yang pakai. Sisanya sudah berhenti pakai transaksi bitcoin,” tambahnya.

Karana mengungkap, pelaku bisnis di Bali jelas meraup keuntungan dari setiap transaksi. Ambil contoh, ada satu kafe yang menggunakan bitcoin sebesar 0,001 bitcoin (lebih dari Rp243.000). Setiap transaksi diperkirakan berlangsung hingga satus setengah jam.

“Itu belum termasuk biaya tambahan sebanyak Rp123.000,” Karana menjelaskan kepada Reuters..

Ia menegaskan, BI akan segera memblokir bisnis tersebut karena tidak tunduk pada peraturan. Bersama dengan Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah, BI akan terus menggalakkan bahwa transaksi legal yang dilakukan di Indonesia hanya boleh dilakukan dengan menggunakan rupiah.

Karana juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dengan transaksi Bitcoin karena tak ada otoritas resmi yang mengatur mata uang digital.

Ini memang zaman digital, sebenarnya bitcoin adalah bentuk kreasi anak-anak muda dalam menciptakan alat tugas universal di kalangan penggemar. Sayangnya kreativitas itu tidak dikonsolidasikan sejak awal dengan pihak otoritas moneter, otoritas perbankan, bahkan otoritas agama.

Wajar kalau kemudian nilai mata uang cryptocurrency ini sempat membubung karena para penggemar menghargai kreativitas itu. Untuk kemudian tergelincir tajam, bahkan diprediksi akan tak ada nilainya lagi, begitu pihak otoritas melarangnya.

Apakah ini akhir dari riwayat bitcoin? Mudah-mudahan ya…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here