Akhirnya Bupati 2 Periode ini Berurusan Dengan KPK

0
150
Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam sebuah kegiatan pemerintahan

Nusantara.news, Surabaya – Mustofa Kamal Pasa atau MKP, kepala daerah dua periode Kabupaten Mojokerto ini tak dapat mengelak saat puluhan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerjanya. Itu terkait tudingan terlibat sejumlah tindak pidana dugaan korupsi di daerah yang dipimpinnya.

Puluhan petugas berompi KPK berdatangan dilanjutkan melakukan penggeledahan dan penyegelan sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, penggeledahan berlangsung hingga malam hari yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (24/4/2018).

Saat penggeledahan berlangsung, kepala daerah dan wakilnya tengah tidak berada di tempat, ada yang menyebut MKP tidak jauh dari areal Pendopo Kabupaten Mojokerto, tepatnya di rumah dinas.

Disaksikan sejumlah petugas dari Pol PP Pemkab Mojokerto, petugas KPK dengan penjagaan petugas kepolisian melakukan penyegelan, setelah dengan teliti melakukan penggeledahan. Tak hanya ruang kerja bupati dan wakilnya, hal sama juga dilakukan di ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) yang dijabat Herry Suwito. Di semua ruangan, KPK kemudian membentangkan garis KPK, sebagai larangan untuk tidak melintas apalagi masuk ruangan. Penggeledahan juga berlanjut di ruangan organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya ruang bagian pembangunan, kantor Dinas Pendidikan, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Terkait kegiatan itu, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan petugas dari KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor pemerintahan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. “Pemeriksaan dilakukan pada ruangan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Kantor Sekda. Namun, Bupati dan Wakilnya sedang tidak ada, yang ada hanya Sekda Heri Suwito,” terang Febri.

Saat penggeledahan berlangsung, kepala daerah dan wakilnya tengah tidak berada di tempat, ada yang menyebut MKP tidak jauh dari areal Pendopo Kabupaten Mojokerto (Foto: Dok Nusantara.news)

Bisa jadi Kabupaten Mojokerto sejak lama diincar, misalnya terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU), pembangunan jalan beton dan perizinan pendirian menara telekomunikasi base transceiver station (BTS) di sejumlah lokasi di kabupaten itu.

Sebelum penggeledahan, MKP disebutkan beberapa hari terakhir kerap tidak hadir untuk ngantor. “Sudah dua hari beliau tidak terlihat ngantor,” ucap seorang PNS saat ditanya perihal MKP.

Sederet Dugaan Korupsi di Kabupaten Mojokerto

MKP juga diduga terlibat korupsi di Bank Jatim Cabang H.R. Muhamad Surabaya, dan telah menyandang status tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Yakni soal kredit fiktif dan pencucian uang senilai Rp53,2 miliar. Itu sesuai surat Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Nomor: R/1974/Tipidkt/XII/2014/Bareskrim, 31 Desember 2014.

Selanjutnya tertulis, Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK-Rl Nomor : R-13845 25/09/2014 tanggal 25 September 2014, yang dilakukan permintaan perkembangan penanganan perkara TPK ke Kabareskrim Polri. Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi lainnya, yakni soal penggelapan Bantuan Keuangan Desa (BKD), tahun 2013.

Bantah Terima Gratifikasi atau Korupsi

Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Meski ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemerintah Kabupaten Mojokerto digeledah oleh KPK, MKP mengaku tidak tahu jika KPK tengah melakukan aktivitas penggeledahan. Di antaranya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Dinas Pendidikan. “Saya ndak tahu (penggeledahan di sejumlah kantor dinas,” katanya, saat itu.

MKP adalah putra daerah, lahir di Mojokerto, 27 Maret 1973. Dia menjabat pada periode 2010-2015 dan berlanjut untuk periode jabatan kedua, 2016-2021. Pertama dilantik sebagai bupati pada 27 Agustus 2010. Setelah bersama Choirun Nisa menang Pilkada Mojokerto tahun 2010, dengan perolehan suara 67,34 persen. Pasangan ini mengalahkan dua pasangan lain, Suwandi dan Wahyudi Iswanto yang mengumpulkan suara 30,85 persen. Dan pasangan Khorul Badik-Yazid Kohar mendapat suara 1,73 persen. MKP terpilih kembali di Pilkada 2015 berpasangan dengan Pungkasiadi. Pasangan itu menyisihkan pesaingnya setelah menang degan dukungan 6 partai politik, yakni PKB, PKS, PPP, PBB, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Patriot Pancasila.

Apa pun nanti yang menjadi penetapan hukum tetap, dipastikan masyarakat Mojokerto termasuk warga Jawa Timur menunggu keputusan final sebagai keputusan hukum terkait sepak terjang MKP.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here