Akhirnya, JPMorgan Naikkan Peringkat Ekuitas Indonesia Jadi Netral

0
121

Nusantara.news, Jakarta – Laporan riset terbaru JPMorgan Chase Bank, N.A, pada Senin (16/1) telah mencantumkan kenaikan peringkat ekuitas Indonesia menjadi neutral dari underweight disambut positif oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kenaikan peringkat tersebut berdasarkan kondisi pasar modal di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat bertahan setelah volatilitas pasar obligasi pasca-terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS.

“Fundamental makro Indonesia kuat, dengan potensi pertumbuhan ekonomi tinggi dan rasio rendah dari utang terhadap PDB, dan reformasi ekonomi,” sebut JPMorgan dalam laporan risetnya.

Menurut anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate, Rabu (18/1/17),  JPMorgan akhirnya sadar bahwa penilaian terhadap peringkat Indonesia itu harus didasarkan pada kondisi riil perekonomian Indonesia yang kini terbukti stabil. Bahkan, devisa Indonesia mencapai US$116 miliar dan neraca perdagangan yang positif dan itu yang harus disadari JPMorgan.

kalau JPMorgan mau mengubah penilaian dengan menaikkan peringkat perekonomian Indonesia maka akan memberikan dampak terhadap iklim investasi di Indonesia. Secara umum, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah membaik. “Itu sebetulnya hanya akibat dari kondisi keragu-raguan dan ketidakpastian kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebelum Donald Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat,” ujar Johnny.

Sebelumnya, langkah Pemerintah Indonesia yang memecat JPMorgan Chase bank dinilai banyak kalangan akan mempunyai resiko yang luas terhadap pasar modal di Indonesia. Pasalnya, keputusan yang diambil oleh pemerintah terlalu berlebihan atau over reacted sehingga justru menimbulkan banyak pertanyaan bagi investor.

Sebelum pemerintah memutuskan hubungan dengan JPMorgan, kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara, banyak investor yang belum mengetahui hasil risetnya. Pertanyaan yang tidak muncul mulai dari landasan pemerintah memutus kerja sama lalu kebenaran hasil riset JPMorgan mulai kelihatan di permukaan, inilah yang malah menjadi boomerang.

JPMorgan Chase Bank berhenti dari kegiatannya di Indonesia menjadi agen penjual SUN Pemerintah, peserta lelang SBSN pemerintah, joint lead underwriter Global Bonds dan bank persepsi untuk penerimaan negara akibat menerbitkan hasil riset “Trump Forces Tactical Changes” yang menetapkan peringkat Indonesia dari overweight menjadi underweight. Penerbitan peringkat tersebut dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dengan penurunan peringkat yang drastis itu, JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Alasannya penurunan peringkat karena resiko yang cukup besar di pasar Asia Pasifik.  Sri Mulyani pun merespon lewat surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 tanggal 17 November 2016 karena menganggap riset JPMorgan dipandang Pemerintah Indonesia tidak menyeluruh karena tidak mempertimbangkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi, oleh karena itu dianggap  berpotensi menganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, turunnya level rekomendasi investasi yang dikeluarkan oleh JPMorgan merupakan hal yang lumrah mengingat rentetan indikator yang terjadi di dunia memang memberikan sinyal seperti itu. Sinyal awal yang terlihat adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Kita ketahui, Trump sejak masa kampanyenya terkenal dengan kebijakan proteksi ekonomi. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat tingkat risiko investasi di negara berkembang, termasuk Indonesia akan meningkat. Alhasil, JPMorgan menurunkan level rekomendasi investasi dari sebelumnya overweight menjadi underweight.

Dengan naiknya peringkat dari underweight menjadi neutral itu sudah dianggap baik oleh Sri Mulyani. “Pokoknya, semua laporan dari berbagai institusi yang memiliki peranan dan pengaruh, tentu kita baca secara baik, karena buat pemerintah itu masukan positif maupun negatif,” kata Sri Mulyani.

Ia memastikan seluruh laporan terkait kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan dari lembaga riset maupun sektor perbankan akan menjadi perhatian pemerintah sebagai bahan koreksi. “Nanti kita lihat semuanya, jadi kita mengikuti data-data laporan yang baik, tidak baik atau kritis,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/1/17).

Menyoal mengenai kemungkinan pemerintah menjalin kerja sama kembali dengan JPMorgan, Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sebaiknya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.08/2016 mengenai Dealer Penjual Surat Utang Negara (SUN). Sebab, di PMK sudah disebutkan tata cara pemilihan dealer yang menjelaskan dealer utama yang dicabut penunjukkannya dapat mengajukan permohonan untuk kembali menjadi dealer utama 12 bulan setelah pencabutan kerja sama. [] (IB)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here