Akhirnya Mukhtar Tompo Laporkan Presdir Freeport ke Bareskrim

0
89
Mukhtar Tompo di ruang kerjanya

Nusantara.news – President Direktur Freeport Indonesia Chappy Hakim mendadak sewot saat ditanya soal smelter, sempat terjadi adu mulut sebelum tangannya yang kekar menampar ke wajah Mukhtar Tompo, anggota DPR dari Fraksi Hanura yang membuatnya khilaf.

Baca : Insiden Pemukulan oleh Presdir Freeport, Aktivis 98 : Batalkan Seluruh Perjanjian dengan Freeport

Kejadian sekejap itu rupanya berbuntut panjang. Meskipun Chappy Hakim sudah minta maaf, tapi Mukhtar Tompo tetap bersikeras melaporkannya ke Bareskrim, Mabes Polri. “Chappy telah mempermalukan dan mengancap anggota dewan,”ucapnya di kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2) kemarin.

Anggota Komisi VII DPR-RI itu juga menegaskan, sudah melaporkan secara langsung tindakan Chappy Hakim yang membuatnya dipermalukan. “Selain itu dia juga mengancam,” tuturnya.

Terlebih, imbuh Mukhtar, Presdir Freeport Indonesia itu belum meminta maaf, baik kepada dirinya maupun kepada Partai Hanura.

Maka, Mukhtar mendesak pihak yang berwenang segera mencopot jabatan Chappy. Sebab  Chappy memang tak layak memimpin perusahaan sekelas Freeport. “Ganti Chappy Hakim. Dia tidak layak memimpin perusahaan mitra negara,” tuding Mukhtar.

Insiden pemukulan itu bermula seusai rapat di Komisi VII DPR-RI, Kamis (0/2) sekitar pukul 15.00. Dikabarkan, Chappy menolak saat diajak bersalaman oleh Mukhtar. Sebab dia masih mendendam dengan pernyataan Mukhtar yang dinilainya kasar. Sempat terjadi adu mulut sebelum tangan pensiunan tentara itu menampar Mukhtar.

Akibat kejadian itu Mukhtar menilai tindakan Chappy menciderai Komisi VII yang merupakan bagian dari DPR. Dia tak habis pikir, kenapa Chappy marah saat dia menanyainya tentang pembangunan smelter.

Untuk itu Mukhtar membuat laporan ke Bareskrim yang sudah diterima petugas dan diberi nomor  LP/168/II/2017/Bareskrim.

Apa bila laporan Mukhtar ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim, Chappy bisa dikenai dugaan tindak pidana terhadap penguasa sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP, Selain itu Muchtar juga menyiapkan pasal berlapis, yakni Pasal 310; Pasal 315 dan Pasal 336 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan atau Pengancaman. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here