Akhirnya UK – UE Sepakati Batas Waktu Transisi Brexit

0
86
Tim Perunding dari UK diwakili David Davis dan Tim Perunding UE diwakili Michel Barnier sebelum pernyataan pers bersama

Nusantara.news, Brussel – Setelah melalui perundingan yang alot, akhirnya UK – “United Kingdom” alias Inggris – dan “Uni Europe” (UE) menyepakati batas waktu transisi ketika Inggris benar-benar melepaskan diri dari Uni Eropa. Perunding Brexit – Michael Barnier mewakili UE dan David Davis mewakili UK – menyebut kesepakatan itu sebagai “langkah penentu”.

Tapi ada masalah krusial yang belum bisa diselesaikan – sebut saja persoalan perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia yang masih menjadi bagian dari UE.

Langkah Maju

Batas waktu yang disepakati dalam perundingan itu terbentang antara 29 Maret 2018 hingga Desember 2020. Artinya ada proses transisi selama 32 bulan sebelum akhirnya Inggris tidak menjadi bagian lagi dari UE. Tampaknya hal-hal krusial yang belum disepakati akan terus dirundingkan pada masa transisi.

Selain itu, Barnier juga mengungkap adanya kesepakatan tentang hak-hak warga negara UE – sekitar 4,5 juta yang tinggal di wilayah Inggris – dan 1,2 juta warga negara Inggris yang tinggal di UE – setelah Brexit. Kesepakatan juga mencakup memberikan hak dan jaminan yang sama kepada warga UE yang tiba di Inggris selama masa transisi maupun sebelum masa transisi.

Kesepakatan yang sedang diusulkan mencakup opsi darurat “backstop” (macet dirundingkan) untuk menghindari “perbatasan yang keras” di antara dua negara serumpun – Irlandia Utara dan Republik Irlandia – yang mencakup pasar tunggal, pengelolaan bersama bea cukai yang ditentang keras oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May.

Inggris juga akan terus bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan perdagangan selama masa transisi. Kini, baik perunding dari Inggris maupun UE berharap persyaratan kesepakatan mengenai masa transisi  dapat ditanda-tangani Perdana Menteri May di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa pekan ini.

Perdana Menteri May menyambut baik kesepakatan itu yang menunjukkan adanya “niat baik dari kedua belah pihak” – adalah mungkin untuk menyetujui sebuah pengaturan yang mengikat semua pihak.

“Banyak kerja keras yang telah dilakukan untuk menentukan jadwal dan rincian untuk periode pelaksanaan setelah kami benar-benar meninggalkan Uni Eropa pada bulan Maret berikutnya sehingga kami bisa merancang ke arah kemitraan ekonomi yang kuat yang kami inginkan dengan Uni Eropa di masa depan,” ulas Theresa May.

Hubungan Masa Depan

Barnier menyebut rancangan Undang-Undang (era transisi pemisahan diri) itu menandai sebuah “langkah tegas” meskipun dia menambahkan ini “bukan jalan terakhir”.  Davis pun menimpali langkah itu akan lebih menjamin stabilitas bisnis yang selama ini dikhawatirkan – dan akan mencakup pengamanan untuk terus berunding selama masa transisi.

Davis juga mengatakan pihaknya berharap perundingan mengenai hubungan Inggris dan UE di masa depan – termasuk perjanjian perdagangan bebas – sekarang bisa dimulai “sesegera mungkin” – sekaligus berharap adanya “kesepakatan perdagangan terbesar, paling komprehensif dan paling efektif yang pernah ada”.

“Kita harus memanfaatkan momen itu dan terus berlanjut dalam momentum beberapa minggu terakhir ini,” harap Davis – sekaligus menginginkan kesepakatan yang dibuat harus memberi keyakinan hubungan Inggris dan UE akan lebih baik dari waktu sebelumnya.

Pihak yang selama ini bersikap oposisi terhadap Brexit – Keir Starmer MP – menyambut baik kesepakatan transisi itu dan menyebutnya “sebuah langkah ke arah yang benar”.

“Selamat datang. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan mengenai transisi dan sekarang pemerintah harus memprioritaskan perundingan menuju kesepakatan akhir yang melindungi lapangan kerja, ekonomi dan jaminan tidak aka nada perbatasan keras di Irlandia Utara,” saran Starmer yang berasal dari Partai Buruh itu.

Sikap Skotlandia

Namun Menteri Utama Skotlandia Nicola Sturgeon yang mayoritas penduduknya dalam referendum Brexit lebih memilih bersama Uni Eropa menyebutkan di akun Twitter miliknya, kesepakatan selama periode pelaksanaan transisi adalah “membentuk menjadi penjualan besar-besaran produksi perikanan Skotlandia oleh Tories”.

Dia menambahkan :”Janji-janji yang dibuat untuk mereka selama #UEref (Referendum Brexit) dan karena sudah dipatahkan – seperti yang kita peringatkan selama ini akan mereka lakukan.” Hal itu juga ditegaskan Bertie Armstrong – kepala eksekutif Federasi Nelayan Skotlandia – yang mengatakan kesepakatan itu jatuh “jauh dari kesepakatan yang dapat diterima”.

“Kami akan meninggalkan UE dan meninggalkan Kebijakan Perikanan Bersama, namun menyerahkan kembali kedaulatan atas lautan kami beberapa detik kemudian,” ulasnya – sekaligus menambahkan: “Keberuntungan masyarakat nelayan kita masih akan tunduk pada kehendak dan kemurahan hati Uni Eropa selama dua tahun lagi.”

Isu lain yang mengemuka adalah kedua belah pihak – UK dan UE – harus bernegosiasi untuk masa transisi yang selama ini telah menjadi peran Pengadilan Kehormatan Eropa di Inggris. Apakah Inggris dapat merundingkan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara non UE selama masa transisi dan isu-isu lain yang terus berlanjut.

Tentang proposal usulan UE mengenai “keadaan darurat” untuk menghindari penerapan perbatasan yang tegas diberlakukan di Irlandia – editor BBC Katya Adler menyebut – Perdana Menteri Inggris Theresa May telah mengatakan tidak ada satu pun Perdana Menteri di Inggris yang setuju dengan proposal itu – karena itu menyangkut kedaulatan Inggris Raya.

Inggris dan Uni Eropa berharap jika kesepakatan transisi disetujui, perundingan dapat lebih fokus pada jenis hubungan permanen di masa depan yang mengikat antara Inggris dan UE – dengan tujuan kesepakatan akan disetujui di musim gugur untuk memberikan waktu bagi negara-negara anggota UE dan Parlemen Inggris melakukan ratifikasi sebelum Brexit pada Maret tahun mendatang. [] Sumber BBC, the Guardian dll

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here