Akibat Lebih Besar Pasak Daripada Tiang, CAD Melonjak

0
101
Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi defisit transaksi berjalan pada 2018 membengkak 42,61% menjadi US$25 miliar akibat lebih besar pengeluaran dibandingkan penerimaan APBN.

Nusantara.news, Jakarta – Pepatah lama menyebutkan ‘lebih besar pasak daripada tiang’ menggambarkan manajemen ekonomi yang lebih besar pengeluaran dibandingkan penerimaan. Tapi itulah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) kita, dan celakanya lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya.

Buat Indonesia defisit transaksi berjalan (current account deficit—CAD) Indonesia memang sudah langganan setiap tahun. Namun kondisi CAD kali ini memang yant terparah sepanjang sejarah, sampai-sampai Gubernu Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggambarkannya dengan jenaka.

“Terus terang ini berat, tekornya tambah gede,” demikian Gubernur BI menggambarkan kondisi CAD 2018 yang paling parah baru-baru ini.

BI memang memprediksi defisit transaksi berjalan tahun 2018 mencapai US$25 miliar atau 1,73% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu melompat 42,61% jika dibandingkan realisasi CAD pada 2017 sebesar US$17,53 miliar.

Tentu saja ramalan BI soal CAD 2018 yang membengkak itu dipicu oleh nilai impor lebih besar dari ekspor. Jika kondisi tersebut terus berjalan, dikhawatirkan CAD akan melebihi prediksi BI.

“Saya mohon perhatian kita semua. Karena ekspornya sebenarnya cukup baik, tapi kenaikan impornya juga lebih besar,” ujarnya kepada Komisi XI DPR RI.

Membengkaknya CAD saat ini lebih berat, menurutnya, lantaran adanya perang dagang dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS). Hal tersebut membuat investasi asing dalam portofolio yang masuk ke Indonesia dinilai akan seret.

“Tahun ini lagi gonjang-ganjing global, lagi perang dagang, kemudian kenaikan suku bunga di Amerika, sehingga devisa yang masuk dalam bentuk investasi portofolio sangat rendah,” papar Perry.

Sangat berbeda dengan CAD di tahun 2017, di mana CAD dapat dibiayai dengan penanaman modal asing sebesar USD17,53 miliar, serta lancarnya arus masuk modal asing dalam bentuk pembelian surat berharga dan saham yang mencapai US$20 miliar.

Itu sebabnya BI juga sudah sangat keberatan beban menanggung rupiah yang terjun bebas. Sepanjang 2018, BI sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan 7 Days Revers Repo Rate menjadi 5,25%. Pada saat yang sama BI sudah menghabiskan cadangan devisa hingga US$13 miliar guna menahan pelemahan rupiah yang sangat curam.

Karena itu Gubernur BI mengimbau kepada pemerintah dan seluruh produsen untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, menekan impor, agar kita bisa mengendalikan defisif transaksi berjalan.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, mengatakan defisit transaksai berjalan sepanjang tahun ini masih memang masi hhdi bawah 3% dari PDB. Karenanya dia mengklaim perekonomian Indonesia masih dalam kondisi aman.

“Tahun ini defisit transaksi berjalan bisa mencapai US$25 miliar atau mungkin lebih. Tapi memang masih di bawah 3% terhadap PDB,” kata Mirza di DPR.

Menurut dia, langkah jangka pendek yang akan diambil BI untuk meredam CAD membengkak lebih besar salah satunya mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bertenor 9 dan 12 bulan yang dilelang pada Senin lalu.

Tujuannya tentu agar ada modal masuk dalam bentuk PMA (Penanaman Modal Asing), portofolio, dan utang luar negeri. Portofolio ini bisa dalam bentuk para investor membeli SBI.

Secara konsep, SBI berbeda dengan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) yang hanya bisa dibeli oleh warga negara Indonesia. Dengan begitu, investor asing memiliki berbagai pilihan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Tadinya namanya SDBI, kemudian oleh BI diaktifkan kembali SBI. Jadi selama ini bank pakai SDBI, nah SBI ini boleh dibeli asing, SDBI enggak boleh. Harapannya jadi ada instrumen lain untuk investor masuk ke Indonesia,” Mirza memaparkan.

Syariah bisa tekan CAD

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro berpendapat potensi ekonomi syariah di Indonesia yang cukup besar dinilai bisa menekan CAD. Apalagi pasar halal sangat terbuka lebar di Tanah Air.

Bambang berpendapat sektor riil halal seharusnya bisa berkontribusi pada peningkatan ekspor sehingga mendorong perbaikan defisit transaksi berjalan.

“Ekonomi syariah berpotensi untuk menekan defisit transaksi berjalan yang sudah terjadi sejak 2011,” kata Bambang.

Menurut dia, defsit transaksi berjalan saat itu terjadi akibat permintaan eksternal yang melemah terhadap komoditas eskpor serta turunnya harga komoditas ekspor.

Defisit trasnsaksi berjalan semakin meningkat pada pertengahan 2013 dan 2014 yang US$5,5 miliar dipicu difisit pada neraca pendapatan primer dan jasa masing-masing sebesar US$7,9 miliar dan US$3,9 miliar.

Menurut Bambang, defisit transaksi berjalan memang dialami banyak negara, bahkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun negara-negara tersebut diimbangi dengan kinerja pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) yang baik.

Sedangkan yang dialami Indonesia, ketika transaksi berjalan mengalami defisit, arus dana asing keluar (capital outflows) cukup besar akibat kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed.

“Ketika The Fed naikkan suku bunga, portofolio inflow seret, malah yang terjadi out flow. Investor anstisipasi bunga tinggi di AS dan instrumemen yang basisnya dolar AS,” Bambang menjelaskan.

Sehingga, perlu didorong peningkatan ekspor barang dan jasa, khususnya di industri halal untuk meredam impor yang terus meningkat.

Berdasarkan data Comtrade, pada 2017 ekspor produk halal Indonesia mencapai 21% dari total ekspor secara keseluruhan. Namun ekspor ini belum menjangkau negara-negara Islam.

Arah ekspor produk halal kita masih market driven. Pemerintah juga bisa mendorong ke negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), baik yang penduduknya besar seperti Mesir atau juga ke Uni Emirat Arab yang porsinya masih kecil. Jadi Indonesia masih ada ruang yang luas untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya tak hanya menjadi pasar produk halal, namun juga produsen produk halal terbesar di dunia. Hal itu bisa tercapai jika Indonesia bisa menyusun strategi menentukan target pasar maupun produk ekspor.

“Market creation dan produk creation jadi fokus di tahun 2019. Kita harus tahu mau kemana ekspornya, serta produk apa yang kesana. Produk olahan yang harusnya di ekspor,” Bambang menjelaskan.

Memang tak bisa dipungkiri, kita sudah berkali-kali terjerambab dalam krisis, baik krisis dalam skala kecil maupun besar. Dan sejarah juga berkali-kali membuktikan bahwa ekonomi syariah kerap menjadi solusi, terutama yang berbasis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jenis usaha dan sistem ekonomi ini terbukti kenyal terhadap krisis, tak mudah terkena krisis dan bahkan bisa diandalkan menjadi solusi atas rezim kapitalis yang sering menghasilkan krisis.

Tapi krisis itu semakin parah dan berpotensi memakan biaya besar dan memerlukan waktu agak lama untuk membenahinya lantaran prinsip ekonomi ‘lebih besar pasak daripada tiang’, sebagaimana diterapkan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir.

Karena itu selain diperlukan sebuah rezim ekonomi baru untuk membenahi ekonomi yang sakit ini, juga diperlukan pemimpin baru yang visioner dan bukan pemimpin yang menghambur-hamburkan anggaran. Pada akhirnya menggali utang sedalam-dalamnya untuk mengejar defisit yang semakin melebar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here