Akrobat Politik Jelang Pemilu 2019

0
98

Nusantara.news, Jakarta – Akobat politik makin menjadi-jadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Drama kasak-kusuk kartel politik dengan aturan presidential threshold, hasrat melanggengkan kekuasaan lewat gugatan pembatasan jabatan dua periode, pragmatisme parpol mulai dari fenomena bursa transfer calon anggota legislatif (caleg), memasang caleg artis dan pesohor, caleg napi korupsi, hingga tradisi pendaftaran di masa injury time.

Semua akrobat politik semacam itu, hanya menegaskan pendulum demokrasi kita tengah bergerak ke arah perhelatan politik elitis-oligarkis-pragmatis. Berikut akrobat politik yang paling menyita publik, sekaligus jauh dari kepentingan dan aspirasi rakyat.

Pertama, manuver politik untuk memasangkan kembali petahana Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla memicu langkah yang kurang elok: Jusuf Kalla memohon uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar bisa mencalonkan diri lagi sebagai wakil presiden untuk yang ketiga kali. Gugatan terhadap pembatasan hak dipilih itu mula-mula diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Lebih dari ambisi Kalla pribadi, masalah makin ruwet karena partai pendukung Jokowi, terutama PDIP, memberi angin kepada Kalla untuk maju lagi. Sebagian pemimpin partai itu percaya, karena faktor usia, Kalla tak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sesuatu yang memungkinkan PDIP memajukan sendiri kadernya. Masalah muncul lantaran Kalla terganjal aturan main: ia pernah menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 2009.

Gugatan tersebut oleh banyak kalangan dinilai tidak tepat. Selain berpotensi memunculkan pemerintahan yang otoriter, upaya itu dianggap melemahkan semangat reformasi. Padahal, tidak ada multitafsir dalam Pasal 7 UUD 45 tentang masa jabatan tersebut: teks maupun original kontennya sudah jelas, masa jabatan wakil presiden hanya dua kali. Tujuan dibentuknya Undang-undang itu agar tidak ada upaya pelanggengan kekuasaan.

Kedua, adanya aturan presidential threshold 20 persen. Penerapan presidential threshold oleh kelompok kartel politik adalah lonceng kematian bagi demokrasi. Pembenaran yang dibangun kekuatan pengusung presidential threshold terlihat semakin tidak waras dan membodohi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin menerapkan presidential threshold 20 persen kursi legislatif atau 25 persen suara pada Pileg sementara acuannya Pemilu 2014, padahal Presidential Threshold tersebut sudah dipakai pada pemilu 2014 yang lalu, bahkan jelas lucu jika Pemilu 2019 dasar threshold-nya 2014.

Dari aspek hukum, presidential threshold tidak sejalan dengan penegasan sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme, eksistensi lembaga kepresidenan tidak bergantung pada seberapa kuat dukungan parlemen, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, begitu pun presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Sedangkan dari sisi politik, pemberlakuan presidential threshold juga akan sangat mungkin melahirkan krisis legitimasi. Padahal presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 dihasilkan dari peta demokrasi pada Pemilu 2014, maka memaksakan hasil Pemilu 2014 sebagai dasar pengajuan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 sulit menemukan pijakan teoretiknya. Atau pemaksaan terhadap hal ini adalah bentuk dari legitimasi semu yang menegasikan hasil Pemilu tahun 2019. Hasil Pemilu tahun 2019 akan sia-sia dan tak berguna.

Akhirnya, presidential threshold adalah bentuk lain untuk menjegal calon presiden  dari partai baru atau kecil yang sejatinya punya hak sepanjang telah diverifikasi lolos KPU sebagai peserta pemilu.

Sejumlah aktivis menggugat ambang batas presiden (Presidential Threshold) ke Mahkamah Konstitusi

Ketiga, munculnya tradisi baru politik last minute atau injury time. Fenomena politik “mepet” ini bisa dilihat sejak pilkada serentak 2018. Meski masa pendaftaran pasangan calon tinggal hitungan hari, yakni mulai 8 hingga 10 Januari, masih banyak partai politik yang belum memutuskan siapa pasangan calon yang hendak diusung. Fenomena last minute kembali terjadi dalam pendaftaran pileg 2019. Bahkan hingga batas akhir tanggal 17 Juli, siang, baru 4 dari 16 parpol nasional yang mendaftarkan calegnya. Padahal masa pendaftaran sejatinya sudah dibuka sejak 4 Juli.

Bagaimana dengan Pilpres 2019? Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 4-10 Agustus. Akan tetapi, dalam kurun waktu tinggal satu hari ini, belum satu pun pasangan calon yang mendaftar. Dua kandidat capres yang digadang-gadang, Prabowo dan Jokowi, tampaknya masih saling intip dan saling tunggu. Hitung-hitungan partai politik masih belum tuntas, termasuk menentukan siapa cawapres paling pas. Hal itu pula yang membuat mereka berlomba “paling belakang” mendaftar ke KPU.

Tradisi mendaftar dan mengumumkan calon di detik-detik akhir, menandakan partai gagal melakukan fungsi kaderisasi sekaligus hanya memperbanyak ruang-ruang transaksional. Orang tentu tak habis pikir, bagaimana kesamaan visi, lebih-lebih ideologi, khususnya antara kandidat dan partai penyokong bisa dibangun dalam waktu sekejap. Sokong-menyokong hanya ditentukan dalam hitungan minggu, bahkan hari, sebab sokongan terletak pada kepentingan pragmatis pemimpin partai. Drama-drama itu tentu melukai perasaan rakyat.

Tentu saja, tradisi mendafatr di masa last minute tak baik dalam upaya mewujudkan demokrasi yang mapan. Ia tak bisa banyak berkontribusi untuk menjadikan demokrasi tidak sekadar menjadi pesta politik rakyat, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai media menuju meritokrasi. Pilkada hanya bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang berkualitas, salah satunya jika pemilih rasional punya gambaran lebih gamblang mengenai sepak terjang para kandidat.

Di saat yang bersamaan, seorang kandidat pemimpin maupun calon anggota parlemen sejatinya mempersiapkan diri sejak jauh hari mulai dari niat, persyaratan administrasi, hingga gagasan-gagasannya, untuk berlaga dalam kontestasi. Tradisi mendaftar dan mengumumkan calon di detik-detik akhir, menandakan (lagi-lagi) partai gagal melakukan fungsi kaderisasi.

Keempat, tak cuma kebiasaan bermepet-mepet soal waktu. Gelaran pemilu 2019 juga diwarnai mekanisme perekrutan para caleg dengan mengambil jalan pintas. Apa itu? Memasukkan nama sejumlah pesohor (artis atau seniman, tokoh, hingga atlet). Dalam politik hal tersebut tentu sah-sah saja sebagai vote gater, tetapi juga menunjukkan watak pragamaisme parpol yang makin jelas. Parpol masih mengedepankan aspek persona dan popularitas alih-alih kemampuan intelektualitas, rekam jejak, serta integritas dalam menentukan bacaleg.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut fenomena ini dianggap semakin mengesankan partai politik bersikap pragmatisme.” Partai politik hampir semuanya pragmatis, enggan bekerja keras sehingga malas untuk mendorong kader. Partai memilih cara kilat di masa last minute dengan merekrut caleg-caleg artis dan para pesohor yang diharapkan akan memberikan sumbangsih, mensosialisasikan partai ke pemilih,” ujar Lucius.

Kelima, sejumlah partai politik menyatakan komitmennya untuk tidak mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berlatar belakang eks terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak. Komitmen itu keluar setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang para bekas terpidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual pada anak menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Larangan itu termuat di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Namun realitanya, nyaris semua parpol peserta Pemilu 2019 tetap menyertakan napi koruptor menjadi caleg. Terdaftar, ada hampir 200 bakal caleg mantan narapidana kasus korupsi yang berkasnya dikembalikan KPU ke partai politik masing-masing. Dalam daftar itu, Partai Gerindra menjadi partai yang paling banyak menyertakan nama mantan napi korupsi, yaitu 27 orang; diikuti oleh Partai Golkar 25 orang, NasDem 17 orang, Berkarya 16 orang, Hanura 15 orang, PDIP 13 orang, Demokrat 12 orang, Perindo 12 orang, PAN 12 orang, PBB 11 orang, PKB 8 orang, PPP 7 orang, PKPI 7 orang, Garuda 6 orang, PKS 5 orang.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disuarakan politisi parpol hanya omong kosong saja. Ketika sensitivitas mereka tak bekerja dalam membatasi keikutsertaan mantan napi menjadi caleg, maka sesungguhnya di saat bersamaan komitmen pemberantasan korupsi hanya bualan belaka.

“Kalau parpol taat pada PKPU (peraturan KPU), masyarakat akan bisa melihat kesungguhan komitmen parpol untuk mewujudkan parlemen yang bersih, modern, dan anti korupsi. Dan ini kami yakini bisa berdampak positif bagi optimisme dan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang karena mereka percaya pada kualitas dan mutu caleg yang diusung oleh parpol,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Para elite dan pemimpin partai mestinya menyadari akrobat-akribat politik seperti itu adalah penyakit yang bisa membunuh demokrasi. Kalau sudah begitu, panggung Pemilu 2019 itu sebenarnya pesta demokrasi rakyat atau pesta para pemburu kuasa yang asyik bermonolog di dunianya sendri?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here