Aksi 212 di Lamongan, Tagih Janji Kampanye Bupati Perbaiki Fasilitas Jalan

0
177

Nusantara.news, Lamongan – Tepat setahun menjabat, Bupati Fadeli ditagih janji kampanyenya bahwa 90% jalan di Lamongan akan mulus.

Selasa(21/02/2017), hampir seratus massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lamongan (Ammpel) mendemo Pemkab Lamongan. Aksi Ammpel ini dimulai dengan long march dari Masjid Agung Lamongan menuju kantor Pemkab Lamongan dengan membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan.

Berbeda dengan aksi 212 oleh Forum Umat Islam di Jakarta yang menuntut agar Ahok dinonaktifkan dan ditahan, aksi 212 oleh AMMPEL di Lamongan menyoroti masalah kinerja Bupati dalam hal pembangunan fasilitas jalan.

Dalam demo tersebut AMMPEL mengekspresikan kekecewaannya terhadap pasangan Fakta (Fadeli-Kartika), terutama terkait dengan  bencana banjir dan banyaknya kecelakaan lalu lintas.  

Dalam menyatakan sikapnya AMMPEL menilai janji kampanye pasangan Fakta (Fadeli-Kartika) di mana mereka akan memfokuskan 90% pembangunan fasillitas jalan ternyata tidak sesuai dengan fakta.

Koordinator AMMPEL, Ahmad Yusuf dalam orasinya mengatakan, kerusakan jalan yang terjadi di Lamongan sudah parah. Pemkab sendiri tidak tanggap dengan keadaan  kondisi ini. “Jangan hanya menjawab bahwa jalan rusak bukan wewenang pemkab, sehingga pemkab beralasan tidak bisa memperbaiki jalan tersebut,” ucap aktivis yang juga anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Dalam aksinya para pendemo menuntut agar pembangunan gedung Pemkab Lamongan ,senilai Rp150 miliar dihentikan dan anggaran dialihkan untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak serta penanggulangan bencana di Lamongan.

Dalam memperbaiki jalan, sebagaimana yang disuarakan pendemo,  seharusnya tidak hanya sekadar tambal sulam, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kualitas. “Kami juga menuntut agar jalan poros yang menghubungkan antara Kecamatan Pucuk dengan Kecamatan Brondong ditutup dari kendaraan bertonase besar, demi kenyamanan para pengguna jalan,” tegasnya.

Sehari sebelumnya warga yang mengatasnamakan “Gerakan Pengguna Jalan Nasional” juga turun ke jalan memprotes parahnua kondisi jalan poros nasional yang melewati Lamongan, khususnya di dua titik yakni Desa Karang Langit, Kecamatan kota dan di Desa Waru Kulon, Kecamatan Pucuk.

Dalam aksinya, mereka mengumpulkan uang recehan untuk diserahkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bersedia memperbaiki jalan yang rusak.

Korlap aksi, Zaenal Abidin mengatakan, aksi ini dimaksudkan untuk menyindir BBPJN VIII, Kementerian PUPR dan uang receh yang dikumpulkan itu dimaksudkan sebagai aksi simbolik agar pembangunan jalan nasional yang penuh lubang di Lamongan segera dianggarkan.

“Kami menggalang aksi sedekah sosial untuk sekedar membantu pemerintah pusat agar dapat secepatnya menangani kerusakan jalan nasional ini,” kata Zaenal kepada wartawan, Senin (20/2/2017).

Dalam pantauan Nusantara.news masalah infrastruktur, terutama fasilitas jalan, menimbulkan masalah yang cukup pelik. Terdapat 3 jenis jalan di Lamongan, yang ditangani oleh instansi yang berbeda, yatu:

  1. Jalan Nasional 67.847 km, dengan rincian pantai utara 33,367 km dan sisanya 34,480 Km, di ruas Babat-Deket. Jalan ini ditangai Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SKNVT) Pelaksana Jalan Metropolitan I.
  2. Jalan Provinsi 56.355 Km, dengan rincian Babat-Bts Jombang sepanjang 30,695 Km,  jalan Lamong Rejo 1,12 Km, jalan Achmad Dahlan 0,07 km, jalan  Sunan Drajat 0,7 Km, jalan Raya Mantup. 2,15 Km, serta jalann Lamongan-Bts Kab Mojokerto 21,620 Km. Jalan ini ditangani oleh UPTD Jalan wilayah Mojokerto
  3. Jalan Kabupaten terdapat 45 ruas, yang tersebar 17 ruas di utara, 17 ruas di bagian tengah dan 11 ruas di selatan. Jalan kabupaten juga mencakup jalan-jalan yang ada di dalam kota dengan panjang sekitar 400 Km. Jalan tipe ini ditangai Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Lamongan.

Sangat disayangkan semua jenis jalan tersebut berada dalam kondisi rusak. Hal ini tentu tidak akan terjadi bila ada koordinasi yang baik antara ketiga pemangku kepentingan tersebut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here