Aksi Damai Masyarakat Papua, Desak Pemerintah Tangani Persoalan Kemanusiaan

0
84

Nusantara.news, Kota Malang – Puluhan pemuda papua yang tergabung dalam kelompok Aliansi MAsyarakat Papua (AMP) Malang Raya, melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota malang, Juma’at (3/3/2017) lalu.

Mereka melakukan aksi damai ini dengan tujuan untuk menyerukan dan membuka mata masyarakat dan para elit pemerintahan untuk peduli terhadap beberapa peristiwa dan tragedi yang terjadi di bumi Papua, terutama persoalan  kemanusiaan.

Yohannes Giyai, salah satu peserta aksi mengungkapkan bahwa aksi damai mereka dimaksudkan untuk menginformasikan agar mata masyarakat dan para pejabat lebih terbuka, sehingga dapat mengetahui apa yang terjadi di Papua.

“Kami unjuk rasa dan unjuk cita untuk memberikan kabar dan informasi terkait kekerasaan kemanusiaan di Papua,” ujar John panggilan akrab Yohannes Giyai.

Ia menuturkan bahwa banyak permasalahan kemanusiaan di tanah asalnya. Mengutip pernyataan Gubernur Papua Enembe, John menyatakan, masalah penegakkan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua belum benar–benar diselesaikan.

Perlu diketahui, beberapa waktu yang lalu Gubernur Papua menegaskan, “Orang Papua banyak diintimidasi, diperlakukan tidak selayaknya manusia. Saya mendengar Komnas HAM mau menyelesaikan, namun hingga hari ini pun juga belum selesai.”

Enembe juga mengungkapkan, penyebab soal ini merupakan cermin ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan masalah di Papua. Soalnya kemudian adalah masalah ini disaksikan oleh setiap orang dari luar Indonesia yang datang ke bumi Papua.

Apa yang dinyatakan Enembe dan John mengisyaratkan bahwa persoalan Papua ternyata tidak sesederhana yang diduga. Banyak orang luar yang datang lalu menyampaikan informasi ini kepada dunia internasional, yang kemudian merespon dengan intervensi yang berdampak pada ancaman persatuan indonesia.

Akhirnya persoalan masybgkuarakat Papua yang sesungguhnya justru tertinggal di belakang. Pengakuan dan perlindungan negara atas hak-hak adat dan ulayat mereka, belum lagi soal hak atas pendidikan dan kesehatan rakyat Papua, hingga saat ini masih jauh dari harapan.

“Saya kira negara harus lebih serius kembali, untuk meredam dan menyeleseikan persoalan ini, terkhusus masalah HAM dan kemanusiaan agar tidak mengalami perpecahan. Kami sendii sebenarnya tidak menghendaki adanya perpecahan,” harapnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here