Aksi Dibubarkan, Kritik Penerapan Demokrasi di Kota Batu

0
64
Aksi Simbolik Berantas Korupsi, Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu dan MCW, (Sumber: Aziz Ramadhani/MalangVOICE)

Nusantara.news, Kota Batu – Aksi simbolik yang dilakukan sekumpulan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu dan Malang Corruption Wacth (MCW) menggelar, Selasa (26/12/2017) lalu di Jalan Gajah Mada atau Alun-Alun Batu dibubarkan oleh beberapa petugas kepolisian.

Dasar pembubaran aksi tersebut dengan dalih, karena aksi yang digelar tersebut tidak mengantongi izin resmi dari Polres Batu.

Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto menegaskan bahwa niat dan tujuan mengajak peduli tentang pemberantasan korupsi memang baik. “Namun perlu diperhatikan surat pemberitahuan aksinya. Pasalnya surat tersebut baru diserahkan 09.30 WIB tadi. Ini juga masih libur bersama. Harusnya memahami aturan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa tiga hari sebelum melaksanakan aksi harus mengirimkan surat pemberitahuan. Dalam pemberitahuan jelas mulai tempat, objek, alat peraga dan siapa kordinator lapangan (korlap).

Pengamat Politik Pemerintahan, Ahmad Dianchandra menyoroti pembubaran aksi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu bersama MCW. “Memang terkesan lucu dan aneh jka menilik pada peraturan izin aksi yang ada,” serunya.

Massa aksi dibubarkan dan dihentikan kegiatannya karena tida mengantongi izin dari pihak kepolisian, “Hal ini terkesan sangat otoritarian, karena seakan membungkam ruang demokrasi dan ruang ekspresi masyarakat,” jelas dia.

“Sementara di Negara kita  telah diatur dalam UUD 1945 terkait Hak Asasi Manusia, menjami kebebasan berekspresi, bersuara dan mengemukakan pendapat di depan umum,” jelas Alumni Universitas Brawijaya tersebut.

Realitanya aksi unjuk rasa, dan ekspresi tersebut terkesan dilarang, dengan nada halus yankni tidak diizinkan kala itu. “Seharusnya logika yang dipakai, bukan izin aksi. Namun hanya sekedar pemberitahuan itu saja juga cukup. Pribadi menganggap Hak semua orang untuk bersuara dan berekspresi, dan prosesdura izini dan tidak mengizinkan itu yang kurang tepat,” tandas Dian.

“Jika seperti ini, mungkin ini penerapan demokrasi yang agak keliru,” sindirnya.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Peduli Kota Batu bersama MCW sejatinya menggelar aksi berupa pendirian stand photo both yang bergambarkan petugas KPK menangkap koruptor. Serta mengampayekan berantas korupsi kepada masyarakat Kota Batu.

Ada pula pohon harapan yang mengajak masyarakat menuliskan impiannya terhadap Kota Batu di bawah pimpinan Kepala Daerah Kota Batu yang baru, yakni Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here