Aksi KKB Terjadi di Tengah Perbedaan Perhitungan Aset Freeport

0
225
PT Freeport Indonesia

Nusantara.news, Jakarta – Pihak PT Freeport pasti akan membantah dengan sangat keras apabila dikatakan bahwa pergolakan yang terjadi di Tembagapura, Papua yang ditandai aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) sekarang ini, terkait dengan divestasi 51% saham Freeport kepada Pemerintah Indonesia. Namun, aksi KKB yang menyandera 1.300 warga itu terjadi di tengah perbedaan tajam antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia tentang nilai total aset PT Freeport. Selisihnya sangat signifikan. Pihak Freeport menghitung total aset mencapai US$105,6 miliar, sementara menurut perhitungan Pemerintah Indonesia total aset PT Freeprot hanya sekitar US$20,74 miliar, atau selisih sekitar US$80 miliar.

Senjata KKB dari Luar Negeri

Sudah tidak terhitung berapa kali pecah konflik atau pergolakan atau kerusuhan di Papua. Penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok yang disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap 1.300 warga di dua desa pendulang hasil limpahan atau teling dari Freeport sekarang ini adalah yang kesekian ratus kali. Entah  berapa ribu orang tewas dari seluruh konflik yang terjadi, dan entah berapa orang yang dinyatakan hilang.

Pada diskusi bertajuk ‘Papua: Konflik Dari Masa ke Masa’, di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013), anggota Komisi I DPR yang juga mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004, Tubagus Hasanuddin atau lebih dikenal dengan nama TB Hasanudin, menyebutkan empat hal sebagai penyebab konflik yang tak berujung di Papua.

Pertama, gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kedua, konflik akibat diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.  Ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai akibat tindakan represif aparat masa lalu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, namun tidak diusut secara tuntas. Keempat, masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera Tahun 1969.

Dari empat penyebab tersebut tidak satupun ada sebutan kata Freeport. Namun demikian, patut diduga, bahwa keempat penyebab tesebut secara langsung atau tidak, terkait dengan keberadaan PT Freeport.

Dikatakan terkait karena tambang emas milik perusahaan Amerika itu merupakan sumber uang.  Konflik terjadi dalam rangka memperebutkan uang dari Freeport.

Sangat tidak tertutup kemungkinan, PT Freeport dengan caranya sendiri juga membiayai salah satu atau beberapa kelompok yang berkonflik dengan berbagai kepentingan.

Penyanderaan yang terjadi sekarang ini juga menjadi pertanyaan.  Pertama karena KKB itu bersenjata. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, berdasarkan informasi yang didapat, senjata beserta amunisi KKB berasal dari luar negeri.

Kedua, kelompok bersenjata itu awalnya berbaur dengan 8.000 sampai 10.000 warga mendulang emas limpahan Freeport di tempat yang sama di Kali Kabur yang berlokasi di bawah Freeport.

Mengapa tiba-tiba KKB itu menyerang warga? Siapa yang memasok senjata untuk mereka yang menurut Irjen Setyo Wasisto dari luar negeri? Ini masih tanda tanya.

Valuasi Saham Freeport

Hubungan PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia sempat tidak baik menyusul penolakan perpanjangan kontrak PT Freeport. PT Freeport melakukan berbagai upaya untuk menggolkan perpanjangan itu. Salah satu upaya ilegal yang terbongkar ke publik adalah pertemuan yang melibakan Setya Novanto yang terkenal dengan kasus “papa minta saham.”

Hubungan itu membaik setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan  bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard Adkerson berhasil mencapai kata sepakat soal divestasi 51 persen saham PT Freeport kepada Pemerintah Indonesia, pada 29 Agustus 2017.

Namun, sebulan kemudian, persisnya 29 September 2017, beredar surat  CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson, berisi  penolakan Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto tertanggal pada 28 September 2017 itu, pada bagian awal, menyatakan, Freeport  tidak setuju dengan proposal yang sudah dikirimkan oleh pihak Kemenkeu.

Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili oleh Richard dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya.

Setidaknya ada lima poin yang tertulis dalam surat itu. Di antaranya divestasi saham Freeport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data.

Di bagian akhir, Freeport menegaskan bahwa seharusnya pihak Freeport dan Pemerintah Indonesia saling menguntungkan alias win-win.

Atas surat itu, pemerintah Indonesia membuka negosiasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan, penghitungan saham tersebut bisa selesai pada Desember 2018. Menurut Rini, saat ini, Holding BUMN Tambang tengah menghitung valuasi saham raksasa tambang asal Amerika Serikat  tersebut.

Adapun holding pertambangan tersebut akan dipimpin oleh Inalum dan melibatkan tiga BUMN lain yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Masih menurut Rini Soemarno, financial advisor dan lawyer Kementerian BUMN sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya, karena masih berbeda-beda. “Dari Freeport begini, BUMN begini,” ujar Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Namun, sejumlah kalangan menilai perhitungan valuasi itu tidak mudah. Freeport-McMoRan memang sepakat dengan besaran divestasi saham PT Freeport minimal 51% sesuai yang diminta pemerintah Indonesia. Namun, Freeport tidak sepakat dengan skema valuasi saham dan jangka waktu pelepasan saham.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini meminta agar valuasi saham Freeport Indonesia dihitung berdasarkan asumsi operasi hingga 2021 dan tidak memperhitungkan cadangan tembaga dan emas yang ada.

Sementara itu, Freeport menginginkan valuasi saham berdasarkan operasi hingga 2041. Selain itu, nilai saham juga memperhitungkan jumlah cadangan tambang yang ada. Freeport juga ingin memastikan siapa yang akan menjadi operator, apakah tetap perusahaan asal AS tersebut kendati nantinya bukan pemegang saham mayoritas (maksimal hanya 49%), atau pemerintah Indonesia yang nantinya memiliki saham 51%.

Perbedaan pandangan itu yang membuat pembahasan divestasi saham hingga saat ini belum memperoleh kesepakatan.

Yang krusial adalah soal cadangan tambang yang menurut Freeport  harus diperhitungkan. Kalau cadangan tambang diperhitungkan, maka nilai divestasi 51% saham itu akan sangat tinggi. Apalagi, cadangan tembaga dan emas itu menurut Freeport masih cukup tinggi.  Cadangan perak sekitar US$2,2 miliar, cadangan emas US$36,0 miliar, cadangan tembaga US$66,9 miliar. Total cadangan tambang Freeport Indonesia sekitar US$105,6 miliar.

Angka ini sangat berbeda dengan perhitungan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Perhitungan sederhananya, menurut Jonan, apabila berdasarkan kapitalisasi pasar Freeport-McMoRan, nilai seluruh saham induk usaha Freeport Indonesia saat ini hanya mencapai US$20,74 miliar, atau hanya sekitar 20% dari perhitungan Freeport.

Adapun saham Pemerintah Indonesia di PTFI saat ini mencapai 9,36%. Artinya masih ada 41,64% saham yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Nilai  41,64% saham yang harus diambil itu,   menurut perhitungan Jonan, sekitar Rp44 triliun (US$1=Rp13.500). Artinya, Pemerintah Indonesia hanya perlu menyediakan uang senilai Rp44 triliun untuk menguasai 51% saham  Freeport.

Selisih perhitungan aset sekitar US$80 miliar itu, diduga akan bikin negosiasi, atau malah membuat negosiasi akan berakhir buntu.

Belum lagi, soal siapa yang akan menjadi operator seperti yang dipertanyakan Freeport. Kalaupun pemerintah Indonesia tetap memberikan kepercayaan kepada manajemen Freeport sebagai operator, maka apakah Freeport mau terbuka dan memberikan kemudahan mengakses data, misalnya jumlah produksi?

Negosiasi yang berpeluang buntu ini memang tidak berkaitan langsung dengan aksi KKB di Tembagapura saat ini. Namun patut menjadi pertanyaan, mengapa aksi KKB itu terjadi di tengah alotnya mencapai kesepakatan terkait valuasi saham Freeport?

Lepas dari itu, aksi KKB itu harus diwaspai agar tidak dijadikan oleh pihak tertentu sebagai upaya untuk melemahkan Indonesia dalam bernegosiasi, dan membuat kusut keadaan sehingga proses divestasi berkembang berlarut-larut.

Yang juga harus diwaspadai  dan dicegah adalah, jangan sampai aksi KKB yang senjatanya dipasok dari luar negeri dan mulai meniupkan isu sparatisme itu, dijadikan sebagai langkah awal untuk memantik dan berekskalasi menjadi isu kemerdekaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here