Aksi Saling Lapor dan Ruang Demokrasi yang Kaku

0
39

Nusantara.news, Jakarta – Suasana demokrasi yang telah dibangun secara baik sejak reformasi dapat rusak kembali jika perbedaan pendapat selalu jadi alat untuk mempidanakan seseorang. Sebab, tidak semua manusia harus sama ide dan pendapatnya, termasuk soal agama dan pilihan politik.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, proses penegakan hukum memang baik dan dibutuhkan pada kehidupan bernegara serta berbangsa. Pun begitu, hukum juga diberlakukan terhadap hal yang khusus dan berpengaruh buruk kepada masyarakat dan negara.

“Kalau tidak membahayakan negara, nggak mengancam nyawa manusia dan masyarakat, nggak merugikan kehidupan orang lain, beda pendapat dan pikiran itu biasa. Biarkan saja. Dalam negara penganut demokrasi, perbedaan pendapat justru wajar dan dibutuhkan guna membangun bangsa jadi lebih baik,” ucap Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini dalam keterangannya, Rabu (13/3).

Sebelumnya, kritik yang sama juga pernah dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara dan mantan Ketua MK selepas Jimmly, Mahfud MD. Menurutnya, pasca reformasi hukum di Indonesia sempat menjadi panglima, sayangnya tidak bertahan lama. “Setelah itu, justru hukum banyak diatur kepentingan politik. Sangat disayangkan,” tuturnya.

Pandangan dari dua guru besar di atas memang ada benarnya. Saling melaporkan pihak lawan selama masa pemilihan presiden (pilpres) 2019 ini semakin marak. Kesalahan sedikit atau candaan bisa berbuntut pelaporan ke aparat kepolisian. Aksi saling lapor para politisi “baper dan manja” ke jalur hukum ini umumnya lebih didorong untuk mendegradasi lawan politik, meski kasus dan kesalahannya masih sumir. Sebab, pihak yang berurusan dengan polisi baik sebagai saksi ataupun tersangka, cenderung dicitrakan negatif oleh publik.

Akhirnya penegakan hukum yang diharapkan menjadi pemandu demokrasi yang sehat, justru membuat demokrasi terbatas ruang geraknya. Kebebasan berpendapat (free speech) di muka umum pun dikuntit ancaman sanksi hate speech. Kondisi ini menunjukkan selain adanya kedangkalan berdemokrasi dan buruknya etika dari para politisi, juga dampak dari tidak adanya sistem penyaringan perkara di kepolisian.

Tidak adanya proses penyaringan ini membuat banyak pihak saling lapor ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian atau penghinaan, terlebih untuk pendukung dua pasangan capres-cawapres 2019. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menilai, dalam kondisi seperti saat ini, polisi ibarat seperti mesin fotokopi yang memproses semua laporan yang masuk, tanpa menyaringnya terlebih dahulu: mana kasus yang memang kuat unsur pidananya untuk diproses dan mana yang tidak.

Menurut Mudzakkir, ujaran kebencian maupun penghinaan adalah delik aduan. Dalam delik aduan, penyelesaian yang diutamakan adalah di luar sidang. Ia lalu menyarankan, kepolisian perlu membentuk sebuah lembaga mediasi informal kepidanaan. Tujuannya untuk melakukan penyaringan perkara melalui mediasi antara pelapor dan terlapor.

Sejauh ini, pemidanaan yang cukup marak karena terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika melihat dari banyaknya pihak yang dijerat UU ITE di era Reformasi ini, demokrasi yang dicita-citakan Reformasi seolah terlihat menjadi isapan jempol belaka. Demokrasi di Indonesia tampak seperti paradoks karena demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun dalam kadar tertentu malah bisa membungkam.

Ketua umum ICMI Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Rusak Jika Beda Pendapat Jadi Pidana

UU ITE memang dapat menjadi undang-undang yang melindungi masyarakat, namun karena ‘fleksibilitasnya’ dan minimnya pengetahuan masyarakat atas dikotomi free speech dan hate speech, serta banyaknya pasal karet, hal tersebut dapat disalahgunakan dan justru membuat banyak pihak yang mungkin pada hakikatnya tidak bersalah menjadi tersangka.

Sudah sepantasnya UU ITE digunakan secara benar dan patut untuk menindak fenomena hate speech yang menjamur di era pasca-kebenaran (post-truth) ini. Bukan untuk membungkam pendapat dan ekspresi yang merupakan hak dari setiap warga negara, lebih-lebih jadi alat gebuk penguasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here