Aktivis ini Pertanyakan Hatrik Penghargaan HAM Kota Malang

0
63
Abah Anton, Walikota Malang (Sumber: Humas Kota Malang)

Nusantara.news, Kota Malang – Kota Malang dalam tiga tahun secara berturut-turut meraih penghargaan sebagai kota yang peduli Hak Azasi Manusia (HAM). Meskipun disambut gembira oleh Walikota dan birokrat setempat, namun sejumlah aktivis  justru bertanya-tanya, indikator apa yang membuat kotanya mendapatkan hatrik penghargaan HAM.

Walikota Malang M Anton menjelaskan HAM di Kota Malang selama ini baik-baik saja. “Keberadaan perguruan tinggi, sinergitas Forkopimda serta dialektika positif di antara organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan elemen lainnya di Kota Malang, menjadi pilar penting terjaganya nilai-nilai HAM di kota ini,” ungkap Anton ketika meraih hatrik penghargaan sebagai Kota Peduli HAM.

Namun penghargaan itu justru menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai Kota Malang belum pantas meraih penghargaan HAM tiga kali secara berturut-turut. Satu di antara yang mengkritisi penghargaan itu adalah Malang Corruption Watch (MCW).

Koordinator MCW M. Fahrudin A. menyebut pemberian penghargaan ini sebagai paradox. Betapa tidak, dalam banyak persoalan, Pemkot Malang tidak mampu hadir untuk terlibat aktif dalam penyelesaian kasus dan permasalahan HAM di Kota Malang. Hal tersebut yang membuat pihaknya mempertanyakan penghargaan tersebut.

Contohnya adalah tidak hadirnya pemerintah Kota Malang dalam memberikan perlindungan terhadap 77 mantan buruh PT Indonesia Tobacco. “Salah satunya yakni permasalahansengketa Perusahaan dan 77 mantan buruh PT Indonesia Tobacco yang menandai bahwa Pemkot tidak mampu memberikan perlidungan kepada buruh,” jelas Fahrudin.

Fahrudin, menyebut bahwa kondisi penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Malang juga masih minim. Belum ada bangunan konsep untuk mendorong agar warga Malang mempunyai jaminan atas pekerjaan, terutama dalam konteks wirausaha.

Selain itu, Pemkot Malang juga absen dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak pembangunan Tol Malang-Pandaan di Kecamatan Kedung Kandang. “Bahkan, hingga hari ini masyarakat terdampak masih menunggu kepastian dan kesepakatan proses ganti rugi,” sesalnya.

Polemik sejumlah pasar, dan kebijakan transportasi di Kota Malang juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Malang. Permasalahan ini juga menyangkut HAM bagi para pedagang dan sopir angot maupun gojek.

Dapat dilihat masih banyak permasalahan HAM yang ada di Kota Malang, namun pihak kami menilai bahwa Pemkot belum sepenuhnya hadir dan menyeleseikan beberapa permasalahan tersebut. Jadi, terkait penghargaan HAM yang diraih oleh Kota Malang selama tiga kali apa indikatornya? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here