Al-Maidah 51: Satu Ahok, Membuka 5 Kotak Pandora

0
146

Nusantara.news –  Belalah dirimu sampai kau puas. Boleh menangis untuk mengekploitasi rasa iba masyarakat Indonesia yang pemaaf, atau mengeluarkan suara mengaum bak singa untuk coba memberikan penekanan bahwa kau tidak bersalah. Ya, apa saja bisa kau lakukan. Tetapi ku tak akan bisa melupakan bahwa kau sudah menista agamaku, menista Tuhanku. Tampaknya inilah yang kini mendominasi pemikiran publik Indonesia terkait sidang penistaan agama Islam yang menghadirkan Ahok sebagai terdakwa, di Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara, Senin (13/12/2016). Apakah pengadilan akan menghukum atau membebaskan Ahok? Sepertinya, ketersinggungan dan rasa keadilan masyarakat Indonesia sudah luka terlalu dalam sehingga, walaupun pengadilan kelak membebaskan Ahok, tapi di mata publik Ahok tetap bersalah bahkan dianggap musuh bersama. Walau konteksnya berbeda, tetapi kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok ini agak mirip fakta persidangan kasus yang dialami Yesus, di mana publik Jahudi ketika itu memilih membebaskan si penjahat besar bernama Barabas demi menghukum Yesus.

Ahok dan Arswendo

Berdasarkan pengalaman, tidak ada kasus penistaan agama di Indonesia yang terdakwanya kemudian divonis bebas oleh hakim. Semuanya akhirnya masuk bui. Kasus Arswendo Atmowiloto adalah satu contoh. Pada tahun  1990, ketika menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid Monitor, Arswendo akhirnya dipenjara karena memuat hasil jajak pendapat tentang siapa yang menjadi tokoh pembaca. Arswendo terpilih menjadi tokoh nomor 10, satu tingkat di atas Nabi Muhammad yang terpilih menjadi tokoh nomor 11.

Arswendo yang ketika itu dibela oleh cendikiawan muslim kelas wahid, sekelas Gus Dur pun tak mampu meredam amarah masyarakat muslim.  Arswendo akhirnya divonis hukuman 4 tahun penjara.

Arswendo sebetulnya memiliki posisi diri yang lebih baik dari Ahok. Pertama, Arswendo mulanya beragama Islam, namun belakangan berpindah agama menjadi Katholik mengikuti agama sang istri. Keberadaannya agamanya yang semula Islam itu sesungguhnya memudahkan bagi Arswendo untuk mengatakan khilaf.

Sementara Ahok, dari lahir sudah beragama Katholik. Sehingga memang sulit baginya untuk menyatakan khilaf, lebih masuk akal dia membela diri dengan mengatakan tidak tahu kalau hal itu ternyata sangat sensitif terhadap umat Islam.

Kedua, Arswendo tidak menentukan sendiri rangking Nabi Muhammad (yang membuat umat marah besar ketika itu), melainkan ditentukan oleh hasil jajak pendapat. Sedangkan Ahok mengemukakan sendiri surat Al Maidah ayat 51 yang kemudian menggemparkan itu.

Kambing Hitamkan Oknum Politisi

Dalam nota pembelaannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara, Ahok menyebut oknum politisi sebagai latar belakang mengapa ia menyebut Surat Al-Maidah 51. Ahok mengatakan, “…yang saya utarakan di Kepulauan Seribu, bukan dimaksudkan untuk menafsirkan Surat Al-Maidah 51 apalagi berniat menista agama Islam, dan juga berniat untuk menghina para Ulama. Namun ucapan itu, saya maksudkan, untuk para oknum politisi, yang memanfaatkan Surat Al-Maidah 51, secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada. Ada pandangan yang mengatakan, bahwa hanya orang tersebut dan Tuhan-lah, yang mengetahui apa yang menjadi niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu.”

Ahok terus membela diri. Dia mengatakan, “….saya ingin menjelaskan apa yang menjadi niat saya pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu tersebut. Dalam hal ini, bisa jadi tutur bahasa saya, yang bisa memberikan persepsi, atau tafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang saya niatkan, atau dengan apa yang saya maksudkan pada saat saya berbicara di Kepulauan Seribu. Majelis Hakim yang saya muliakan. Ijinkan saya untuk membacakan salah satu Sub-judul dari buku saya, yang berjudul “Berlindung Dibalik ayat suci” ditulis pada tahun 2008. Saya harap dengan membaca tulisan di buku tersebut, niat saya yang sesungguhnya bisa dipahami dengan lebih jelas, isinya sebagai berikut, saya kutip : Selama karir politik saya dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti Pemilu, kampanye pemilihan Bupati, bahkan sampai Gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan “roh kolonialisme”. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit, karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program, dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung dibalik ayat-ayat suci itu, agar rakyat dengan konsep “seiman” memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya, melarang rakyat, menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman.”

Argumen Ahok ini cenderung tidak menjawab persoalan, sebaliknya malah ingin menimpakan kesalahan kepada kambing hitam, yang disebutnya oknum politisi.

Lebih dari itu, argumen pembelaan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Ahok, belum menyadari kesalahan yang dia perbuat. Dia tidak menyadari bahwa kesalahan dia yang paling utama adalah karena dia masuk ke ranah yang bukan ranah dia.

Betul bahwa di kalangan internal muslim, seperti halnya juga di internal Kristen biasa terjadi perdebatan tafsir soal ayat. Tetapi ketika ayat itu digunakan oleh Ahok yang Katholik apalagi digunakan sebagai alat “perang” jelang pilkada, jelas menjadi bumerang, karena ayat itu bukan property orang Katholik.

Dan pada dasarnya, seorang intelektual seperti penulis buku Etika Politik (di Indonesia) sekelas Dr Franz Magnis Suseno pun tidak pernah bicara soal Islam apalagi dalam politik praktis. Betapa pun Dr Fransz Magnis fasih ilmu Islam, tetapi hal itu hanya dikemukakan saat mengajar di ruang kelas untuk mahasiswa. Sama halnya dengan Dr Nurcholis Madjid, atau juga Gus Dur yang rasanya tidak pernah menggunakan ayat Kristen untuk kepentingan politik.

Sehingga, wajar apabila nantinya majelis hakim misalnya bisa saja mengatakan Ahok menggunakan property yang bukan miliknya untuk keuntungan dirinya. Dalam bahasa lain, majelis hakim bisa saja mengatakan, Ahok menggunakan senjata orang lain untuk mengacak acak dan mengadu domba umat muslim untuk keuntungan dirinya, dan karena itu harus dihukum.

Al-Maidah 51 Buka Lima Kotak Pandora

Lepas dari semua itu, fakta di lapangan lebih menegangkan bahkan nyaris mengerikan. Mengapa, karena kasus itu sudah melompat ke ranah politik dengan status sangat sensitif. hal ini terbukti secara sangat gamblang dengan sukses besa aksi damai 411 dan aksi super damai 212.

Dua aksi yang menjadi sorotan bukan hanya dunia Islam Indonesia tetapi juga oleh publik internasional ini, jelas-jelas mengindikasikan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak lagi sekadar kasus hukum tetapi sudah bergeser ke kasus politik, atau setidaknya kasus hukum yang berimplikasi politik sensitif. Aksi damai 411 dan aksi super damai 212, menjadi indikasi kuat bahwa walau secara hukum Ahok masih dalam status terdakwa, tetapi secara politik Ahok sudah divonis sebagai terpidana.

Apakah dengan demikian publik mengabaikan azas praduga tak bersalah? Masalahnya terletak di sini. Ini pula yang menjadi pelajaran sangat berharga dari kasus Ahok.

Ahok sudah menjadi sorotan publik dalam kurun waktu tertentu, sedikitnya sejak dia terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Saat masih menjadi wakil gubernur itu, Ahok memang tampil memukau. Dia dinilai membawa suasana baru karena berani mengunduh kegiatannya di internal Pemerintahan DKI Jakarta ke publik melalui youtube. Ahok ketika itu jauh untuk dicurigai hanya membela suku Cina, karena faktanya dia juga tidak gentar memperjuangkan kepentingan Pemerintah DKI Jakarta di Jakarta Fair yang dikuasai pengusaha suku Cina Murdaya Poo.

Semasih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok tak bisa dipungkiri, merupakan salah satu idola. Ahok dianggap pejabat yang berani dan jujur karena keterbukaannya. Kebiasaan marah-marahnya dianggap sebagai hal positif dan diamini sebagai karakter yang dibawa dari “sono” nya.

Tetapi, dalam perjalanan waktu, ketika dia tampil menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, citra Ahok perlahan berubah. Prilaku marah marah Ahok yang semasa jadi wakil gubernur ditafsirkan sebagai positif (dianggap sebagai pemberani), perlahan bergerak ke arah tafsir negatif.

Sedemikian rupa, muncul sejumlah kasus, mulai dari kasus UPS, kasus pembelian lahan sumber waras, reklamasi, kasus menolak cuti, belakangan kasus tender sejumlah proyek rumah susun bernilai triliunan yang dibatalkan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Sejak saat itu, tiada hari tanpa marah. Setiap kali muncul di televisi, setiap kali pula Ahok terlihat marah.

Dari semua argumen yang dilontarkan, pelan pelan publik mulai berfikir lain tentang Ahok. Sebab, sejumlah argumen yang dilontarkannya dalam nada marah, tidak lagi diterima sebagai kebenaran. Dalam kasus sumber waras misalnya, sejumlah argumen Ahok tidak lebih meyakinkan ketimbang misalnya argumen yang  disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah ketidakjelasan. Yang paling telak adalah terkait dengan penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan Sanusi membuka lebih jauh tabir yang selama tidak menjadi perhatian publik yang terjadi di sekitar Ahok. Misalnya soal anak anak magang di kantornya. Anak anak magang yang patut disorot dalam hal ini bukan Surya Sahetapi, yang dikenal sebagai putera penyanyi kondang Dewi Yull, karena hal itu positif. Yang menjadi sorotan adalah anak-anak magang yang notabene anak-anak pengusaha property besar seperti Melvany Kasih, putri Presiden Direktur PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. atau Putri General Manager (GM) Sinar Mas Group, atau anak mantan Wakil Direktur Lippo Group, Roy Tirtadji, atau yang paling kondang adalah Sunny Tanuwidjaja, yang menurut pengakuan Ahok, adalah sepupu istri Franky Widjaja (bos Infofood Sukses Makmur).

Realitas tertangkapnya Sanusi, realiatas anak-anak konglomerat magang di kantor Ahok, dan realitas pulau pulau reklamasi, seolah membuka tiga kotak pandora sekaligus. Pertama kontak pandora megenai mengapa Jokowi bersikap lain terhadap penistaan agama yang dilakukan Ahok. Kedua kotak pandora mengenai siapa siapa yang yang berada di balik kemenangan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta, yang konon sebagiannya sama dengan orang-orang  yang berada di balik kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Belakangan  Jokowi menyatakan akan mematok kurs rupiah bukan lagi dengan dolar Amerika Serikat, melainkan dengan Yuan, Cina. Yang terakhir ini, ditambah dengan rencana tol laut Jokowi yang selaras dengan Jalur Sutra Cina, seolah membuka kotak pandora yang ketiga mengenai siapa mastermind di balik semua peristiwa politik penting di Indonesia sekitar lima tahun terakhir.

Maka pertanyaan sesungguhnya adalah, bukan berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Perikanan Jakarta Utara kepada Ahok, atau apakah Ahok akan ditahan atau tidak, melainkan kotak pandora apalagi yang akan terbuka sebagai hikmah Surat Al-Maidah 51? Tidak tertutup kemungkinan akan terungkap dua kotak pandora lagi yakni, siapa mastermind di balik semua kebijakan Jokowi, dan kotak pandora tentang siapa tokoh Indonesia yang berkhikmah membalik keadaan dan menegakkan kembali pelaksanaan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Kebinekaan di bumi nusantara.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here