Alasan China Mobile Dilarang Masuk AS

0
87
Operator terbesar telepon seluler dunia Cgina Mobile dilarang masuk ke AS

Nusantara.news, Washington – Operator telepon terbesar di dunia, China Mobile, sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump untuk dilarang masuk Amerika Serikat (AS) dengan alasan keamanan nasional.

Telepon seluler buatan badan usaha milik negara (BUMN) China itu sudah mengajukan lisensi sejak tahun 2011 lalu. Namun Departemen Perdagangan AS telah merekomendasikan agar lisensi itu ditolak. Nasihat itu muncul seiring meningkatnya ketegangan perdagangan antara China dan AS.

“Setelah keterlibatan signifikan dengan China Mobile, kekhawatiran tentang peningkatan risiko terhadap penegakan hukum AS dan kepentingan keamanan nasional yang tidak dapat diselesaikan,” ujar Asisten Menteri Perdagangan Bidang Komunikasi dan Informasi David J Redl kepada media.

Oleh karenanya, lanjut Redl, cabang eksekutif pemerintah AS, melalui Administrasi Telekomunikasi dan Informasi Nasional (NTIA/ National Telecommunication and Information Administration) merekomendasikan agar Komisi Komunikasi Federal (FCC/Federal Communication Commission) menolak permohonan lisensi pasal 214 dari China Mobile.

Hingga berita ditulis, baik pihak China Mobile maupun pejabat FCC enggan mengomentari apa langkah mereka selanjutnya.

Gejolak Perdagangan

Rekomendasi dari NTIA – sebuah lembaga dari Departemen Perdagangan AS selaku penasehat Presiden AS Donald J Trump di bidang telekomunikasi dan informasi itu datang ketika terjadinya peningkatan ketegangan antara China dan AS dalam perdagangan dan telekomunikasi.

Bulan April lalu, Departemen Perdagangan AS merilis pelanggaran China Mobile yang melanggar larangan perdagangan dengan Korea Utara dan Iran. Sebagaimana diketahui, Iran dan Korea Utara mendapatkan sanksi embargo perdagangan internasional terkait dengan program nuklir di kedua negara itu.

Larangan ditempatkan pada perusahaan yang mencegahnya membeli komponen dari pemasok AS – sebuah langkah yang memaksa ZTE yang berbasis di Shenzhen untuk menangguhkan operasi besar-besaran yang sudah direncanakan sekaligus sebagai ancaman yang akan menghancurkan bisnisnya.

Namun setelah adanya tekanan dari Beijing, AS mencapai kesepakatan dengan ZTE dengan syarat antara lain perusahaan membayar penalty sebesar US$ 1 miliar, menyewa tim kepatuhan yang anggotanya dipilih oleh AS dan dipaksa mengganti dewan direksi di manajemen perusahannya.

Sebagai imbalannya, AS mengatakan akan menghapus larangan. Itu adalah satu di antara hasil perundingan yang terkait dengan ketegangan perdagangan yang lebih luas antara AS Vs China dalam tiga bulan terakhir ini.

Meskipun ZTE telah memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah disepakati, namun sekelompok Senator bipartisan – melibatkan Republik dan Demokrat – termasuk Senator AS untuk Florida Marco Rubio, saat ini berusaha mempertahankan larangan terhadap BUMN telekomunikasi asal China itu melalui amandemen terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan.

Sebelumnya The Wall Street Journal menurunkan hasil investigasi yang menunjukkan perbaikan manajemen ZTE mungkin tidak sedramatis pemikiran pertama, untuk itu Senator Rubio mempertanyakan kenapa administrasi Trump terus bernegosiasi dengan perusahaan China.

Gejolak yang mengarah terjadinya Perang Dagang sendiri belum mengusai. Pada Jumat pekan lalu masih diupayakan pemberlakuan tarif masuk di antara barang masing-masing dari kedua negara. Administrasi Trump diharapkan memberlakukan tahap pertama dari tarif 25% untuk barang-barang China senilai US$ 34 miliar.

Sebagai pembalasan, China juga diperkirakan akan memberlakukan tarif pertamanya untuk produk-produk AS yang masuk ke negaranya dengan nilai yang sama.

Ditolak di Inggris

ZTE – merk dagang terkenal milik China Mobile – sebenarnya juga ditolak kehadirannya di sejumlah negara, antara lain Inggris. Dalam reportasenya pada 18 April 2018, BBC menuliskan laporan “ZTE China menimbulkan risiko bagi keamanan Inggris”.

Pusat Pengawas Cyber Inggris (NCSC/National Cyber Security Center) telah mengumumkan kepada publik tentang daftar hitam salah satu perusahaan milik China itu. NCSC telah mengingatkan kepada penyedia telekomunikasi Inggris bahwa penggunaan peralatan dan pelayanan ZTE dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

Langkah ini sejalan dengan larangan pemerintah AS yang mecegah bisnis Amerika menjual komponen ke perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu. Namun sejauh ini ZTE belum merespon adanya pengumuman resmi dari pemerintah Inggris itu.

“Ini sepenuhnya tepat dan bagian tugas NCSC untuk menyoroti potensi risiko terhadap keamanan nasional Inggris dan memberikan saran berdasarkan keahlian teknis kami,” demikian pernyataan Direktur Teknis Organisasi NCSC Dr. Ian Levy kepada BBC.

Risiko keamanan yang dimaksud, ungkap Levy, dengan menggunakan peralatan atau layanan ZTE dalam konteks infrastruktur telekomunikasi Inggris yang ada tidak dapat dimitigasi.

ZTE memang telah menancapkan kukunya di Inggris. Antara lain dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan setempat – British Telecommunication (BT) – sejak tahun 2011. Bahkan BT ikut mendistribusikan produk-produk ZTE di tanah Inggris. “ZTE hanya satu di antara banyak mitra penelitian yang melibatkan BT,” ungkap juru bicara BT kepada BBC.

BT juga berdalih, “kerjasama seperti itu berfokus pada penggunaan jaringan dan teknologi di masa depan dan tidak selalu menghasilkan penyebaran komersial perangkat mitra peneliti dalam jaringan kami”.

Selanjutnya BT juga memberikan jaminan, perusahaannya memiliki “rezim pengujian yang kuat di tempat” untuk memastikan jaringannya tetap aman.

Tulisan di atas menggambarkan, betapa kepentingan nasional masih sangat diutamakan di negara-negara liberal sekali pun seperti Inggris dan AS. Tidak ada salahnya pula, dalam perdagangan internasional Indonesia tetap mengacu kepada ke[entingan nasionalnya. Tapi apak cetak biru apa saja yang masuk sebagai kepentingan nasional sudah ada? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here