Polemik APBN 2018

Alasan Tak Ada APBN Perubahan

0
88
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presiden Jokowi meminta APBN 2018 tidak perlu diubah untuk memberi kepastian ke pasar.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara sehingga tidak membutuhkan APBN Perubahan.

Pernyataan ini tentu saja selain tidak lazim, juga mengandung percaya diri yang berlebihan (over confidence). Karena pernyataan itu disampaikan pada saat asumsi ekonomi makro melesat jauh dari faktanya, rerata kondisi ekonomi makro melampaui angka yang diasumsikan dalam APBN 2018.

Lazimnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika kondisi ekonomi makro sudah bergeser jauh dari asumsinya, pemerintah melakukan APBN Perubahan. Bahkan dalam setahun bisa saja terjadi perubahan anggaran dua kali dikarenakan kondisi ekonomi global dan lokal yang tidak ada kepastian.

“Dengan penerimaan dan belanja negara tetap sesuai, kami memutuskan ini telah mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan perekonomian negara pada 2018,” kata Menkeu beberapa hari lalu

Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara masih terjaga dengan baik dengan proyeksi pada akhir tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pendapatan ini terbantu oleh penerimaan pajak yang realisasinya mencapai 40% dari target hingga semester I-2018 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didukung oleh tingginya harga minyak dunia.

“Kombinasi antara pajak dan PNBP, jumlahnya sesuai dengan pendapatan negara yang kami rencanakan pada tahun 2018,” demikian dalih Sri Mulyani.

Selain itu, kebutuhan belanja negara juga masih sesuai dengan yang direncanakan, termasuk belanja akomodasi tambahan untuk keperluan mendesak dan penyelenggaraan Asian Games.

“Postur keseluruhan APBN 2018 masih bisa dipertahankan dengan baik. Seluruh kebutuhan belanja yang sudah direncanakan di 2018 tetap berjalan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo sendiri yang meminta tak perlu ada pengajuan revisi APBN 2018 ke DPR, karena menilai realisasi APBN 2018 tak banyak mengalami deviasi. Hal ini dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat dengar pendapat dengan DPR. Ia menyatakan bahwa postur APBN 2018 masih sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara, sehingga tak perlu ada perubahan atau revisi.

Sebagai catatan, penerimaan pajak tumbuh 14,3% (yoy) pada semester I 2018, mencapai Rp582 triliun (berbanding naik 4% (yoy) pada semester I 2017) namun tetap 23% dibawah target tahun ini.

Saat ini, beberapa asumsi makro dalam APBN sudah tidak sesuai dengan realisasi rata-rata, seperti harga ICP minyak, nilai tukar rupiah dan lifting minyak. Harga minyak mentah Indonesia yang diasumsikan sebesar US$48 per barel, realisasinya hingga akhir Juni 2018 sudah mencapai US$79 per barel.

Begitu juga asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2018 dipatok pada level Rp13.400, sementara realisasinya rupiah sempat menembus level Rp14.500. Itupun dengan mengorbankan cadangan devisa sebesar US$12 miliar (ekuivalen Rp173,4 triliun) dan kenaikan 7 Day Reverse Repo Rate sebanyak tiga kali.

Sedangkan asumsi inflasi tahun 2018 ditetapkan 3,5% dan realisasinya sesuai dan terkadang lebih rendah. Sedangkan lifting minyak ditetapkan 800.000 per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan 1,2 juta barel setara minyak per hari. Dalam kaitan ini masih relevan, walaupun ada fluktuasi tipis.

Meski demikian, menurut Menkeu, pemerintah tidak akan mengajukan APBN Perubahan karena kenaikan harga minyak dunia ini telah memberikan tambahan pendapatan dari PNBP sektor migas. Tambahan penerimaan tersebut ikut memberikan dampak positif karena bisa menekan postur defisit anggaran, seiring dengan membaiknya penyerapan belanja negara.

Tidak adanya APBN Perubahan merupakan hal yang jarang terjadi karena pemerintah selalu mengajukan APBN Perubahan setiap tahun akibat asumsi makro yang meleset.

Plus minus perubahan

Jika diukur dari dampak tidak adanya APBN Perubahan tentu jawabannya bervariasi, sesuai dari sudut pandang si penutur.

Keputusan tak ada revisi memiliki dampak netral-positif bagi pasar. Netral karena pemerintah sering kali menyatakan tak ingin ada revisi APBN 2018 seiring anggaran yang didesain konservatif, sehingga memberi ruang cukup untuk penyesuaian, begitu Tim Analis Kementerian Keuangan berdalih.

Lalu, menurut Tim Analis Kementerian Keuangan, keputusan ini bisa berdampak positif karena penerimaan pajak di bawah kepemimpinan Dirjen Pajak Robert Pakpahan meningkat, meski tetap di bawah target optimistis, mengingat ekspektasi pertumbuhan pajak tahun ini sebesar 17% hingga 18%.

Ada kalanya memang pemerintah bisa mempercepat pengajuan APBN-P karena ketidakpastian ekonomi sudah begitu terasa. Sebagi contoh pada krisis Subprime  Mortgage di Amerika pada 2008 dan krisis utang Eropa 2013.

Ketika itu dunia memang tengah dilanda kepanikan akibat puncak krisis finansial di Amerika Serikat, yang kemudian menular ke hampir seluruh negara di dunia. Bursa saham anjlok, pasar uang ketat, dan harga komoditas melonjak gila-gilaan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami tekanan dahsyat hingga mencapai kisaran 1.200 poin. Pada akhir 2008, IHSG ditutup sebesar 1.355,4 atau terkoreksi 50,63% dibanding penutupan tahun sebelumnya.

Luluh lantaknya pasar keuangan menyebabkan para investor ‘lari’ ke tempat yang lebih aman. Pasar komoditas jadi tujuan. Dampaknya, harga komoditas naik tinggi terutama minyak bumi.

Jelang pertengahan 2008, harga minyak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yaitu di level US$148 per barel. Kenaikan harga minyak menyebabkan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 33% hingga 45%.

Karena merasa sudah tidak kuat, pemerintah akhirnya mempercepat pembahasan APBN-P 2008. Pemerintah mengajukan percepatan pembahasan APBN-P pada pertengahan Februari 2008 dan disahkan awal Maret 2008 sebagai dampak dari berbagai perubahan asumsi dan parameter migas.

Tahun berikutnya lebih dahsyat lagi, di mana pemerintah dua kali mengubah APBN. Pada Februari 2009, pemerintah sudah mengubah APBN untuk mengakomodasi stimulus fiskal senilai Rp73,3 triliun. Lahirlah apa yang disebut APBN Dokumen Stimulus.

Kemudian pada pertengahan tahun 2009, pemerintah kembali mengajukan perubahan atas APBN Dokumen Stimulus. Kondisi perekonomian dunia menunjukkan bahwa berbagai indikator mulai stabil, meskipun pada level rendah. Tentative forecast menyebutkan bahwa kondisi perekonomian global sudah melewati saat-saat yang terburuk.

Namun, perubahan APBN tidak selalu berdampak positif. Bongkar pasang APBN menunjukkan lemahnya kemampuan perencanaan pemerintah.

Selain itu, dunia usaha akan kehilangan acuan jika APBN sering diubah. Karena APBN berfungsi sebagai acuan dunia usaha, untuk melihat arah rencana pembangunan. Apabila sering dirombak, maka arah pembangunan menjadi tidak jelas. Padahal APBN seharusnya bisa memberi arah bagi pengembangan sektor riil.

Pada sisi lain, mereka  yang menganut adanya APBN Perubahan beralasan APBN itu harus fleksibel dan lentur agar tidak merugikan keuangan negara maupun korporasi. Namun strategi perubahan itu tetap terukur, fleksibel dan terutama terkendali.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here