Peran Pembangunan Diragukan

Alasan Utama Gubernur Anies Jual Saham Delta Djakarta

0
262
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berencana akan menjual 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk karena dinilai peran pembangunannya diragukan.

Nusantara.news, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta bertekad menjual kepemilikan saham sebesar 26,25% di PT Delta Djakarta Tbk—produsen dan distributor bir bermerk Angker Bir dan San Miguel—lantaran menganggap komponen pembangunannya rendah. Namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak langkah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sejak Mei 2018 sebenarnya telah menyurat kepada DPRD DKI Jakarta soal rencana penjualan saham Pemprov di pabrik bir tersebut. Namun hingga kini DPRD enggan menjawab surat tersebut, belakangan malah bersiteru di media, bahkan dengan tegas menolak rencana penjualan saham barang haram tersebut.

Prasetio menegaskan akan tetap menolak penjualan saham pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk. Pras berpendapat tidak ada keuntungan berarti dari penjualan saham bir tersebut.

“Dikatakan setahun dapat Rp50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagi lah,” kata Pras di kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalui.

Pras mengatakan tidak sependapat dengan keuntungan dari dividen yang dihasilkan dari penjualan saham produsen bir. Dia ingin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak setengah-setengah menghentikan peredaran alkohol.

Nggak mau (dijual) saya, nggak sependapat. Kalau mau diberangus, berangus semua, saya sependapat,” tegas Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP Perjuangan DKI itu.

Pras mengaku Anies sempat mengirimkan surat terkait penjualan saham bir. Namun tidak dijawabnya. “Nggak ada (komunikasi), cuma menyurati, nggak saya tidak lanjut,” paparnya.

Seperti diketahui saham Pemprov DKI Jakarta di Delta Djakarta sebanyak 26,25%. Sisanya 58,33% dikuasai San Miguel Malaysia, sementara publik memiliki saham di pabrik bir tersebut sebesar 15,42%.

Anggota DPR RI dari Partai Nasdem Bestari Barus mengaku dirinya dan Nasdem tidak pernah menolak rencana Pemprov DKI Jakarta itu. Namun dia ingin ada komunikasi antara Gubernur dengan DPRD secara formal untuk mengetahui apa alasan sesungguhnya rencana Gubernur Anies menjual saham bir tersebut.

“Ini bukan masalah persetujuan, karena DPRD harus terlibat dalam memutuskan persetujuan tersebut, maka yang harus disampaikan adalah bahwa Gubernur mesti bicara dengan DPRD secara formal, jangan sekadar surat. Sehingga kita tahu apa alasan sesungguhnya mengapa itu harus dilepas,” tegasnya.

Bestari juga menolak jika alasan Gubernur Anies menjual saham bir karena barang haram, karena Bank DKI juga terlibat bisnis haram, yakni bisnis riba.

“Kalau sekadar alasanya halal dan haram, maka yang juga harus ditutup adalah Bank DKI, karena di sana ada faktor riba. Kalau ada selentingan-selentingan anggota dewa yang mengambil untung diproses investasi Delta Djakarta, silakan diinvestigasi saja,” tegasnya.

“Perbuaran haram itu dampaknya dosa, ada juga ustad yang berkata kepada saya bahwa riba itu dosanya puluhan kali lipat daripada dosa bir, bahkan ada yang bilang dosanya lebih berat dari dosa zina,” paparnya.

Hal lain yang menjadi sorotan Bestari, kalau memang alasan penjualan saham bir karena untuk pembangunan, nyatanya APBD DKI mengalami Sisa Lebih Anggaran Penggunaan Anggaran (SILPA). SILPA tahun 2017 tercatat Rp17,2 triliun, sementara tahun 2018 sebesar Rp14 triliun.

SiLPA kita Rp14 triliun loh tahun 2018, tahun 2017 Silpa Rp13,2 triliun. “Apa Pak Anies mau nambah SILPA lagi Rp1,2 triliun dari hasil penjualan saham Delta Djakarta?” tuturnya.

Gubernur Anies sendiri mengaku dalam kampanyenya sudah menjadikan penjualan saham Deltra Djakarta sebagai agenda kepemimpinannya. Dan ketika dia menjadi Gubernur saat ini tentu ingin merealisasikan penjualan saham bir tersebut.

“Tentu saja mengapa saya menjadikan penjualan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk. sebagai program, karena memang peran pembangunannya sangat rendah,” jelasnya.

Ada beberapa alasan mengapa Anies bertekad ingin merealisasikan penjualan saham Pemprov di pabrik dan distributor bir tesebut.

Pertama, selain sebagai regulator Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan dalam pembangunan. Pembangunan itu dilakukan lewat badan milik pemerintah (seperti dinas dan kementerian) dan lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Intinya Pemprov memiliki fungsi pembangunan. Karena itu Pemprov DKI akan menjual BUMD dibidang minuman keras itu.

“Kita berencana menjual saham di Delta Djakarta yang peran pembangunannya diragukan, dimana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir? Karena itu kita akan koreksi,” tegasnya.

Kedua, porsi saham pemerintah di Delta Jakarta hanya 26,25%, kalau dirupiahkan setara dengan Rp1,2 triliun. Dan rata-rata setiap tahun Pemprov mendapat dividen rerata Rp38 miliar (versi DPRD Rp50 miliar).

Dividen senilai Rp38 miliar itu kurang lebih sama dengan pemasukan dari pajak hiburan Hotel Alexis yang memberikan pemasukan ke Pemprov kira-kira Rp36 miliar per tahun. Ketika Alexis ditutup Pemprov kehilangan penerimaan Rp36 miliar, tidak terasa di Jakarta. Kenapa? Karena Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp86 triliun per tahun. Jadi angka Rp38 miliar itu kecil dibandingkan PNBP Pemprov DKI Jakarta, yakni hanya 0,04% dari APBD DKI.

Ketiga, angka dividen itu juga kecil jika dibandingkan nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun. Tingkat pengembalian investasi (return on investment–ROI)-nya hanya 3,16%, sebagai investasi juga tidak menarik.

Keempat, ketika Pemprov DKI menutup Alexis, angka Rp36 miliar tidak lagi masuk Pemprov DKI. Kalau menjual saham Delta Djakarta, begitu Pemprov jual sahamnya, maka akan menerima uang kas sebesar Rp1,2 triliun. Angka Rp1,2 triliun itu jika dibandingkan penerimaan dividen, maka kita harus menunggu 30 tahun ke depan untuk bisa dapat sampai angka Rp1,2 triliun.

Kelima, lebih baik jika Rp1,2 triliun itu diambil sekarang bisa dikonversi untuk merehabilitasi kira-kira 100 sekolah, bahkan kalau dibangun air bersih maka bisa menjangkau 1 juta rumah. Atau kalau mau dibelikan bus Trans Jakarta maka akan dapat 240 bus yang baru, atau kalau mau dibikin rumah sakit kelas A, maka akan kita peroleh 4 rumah sakit.

Keenam, dengan menghentikan kepemilikan saham di Delta Djakarta, maka sama artinya Pemprov DKI terbebas dari penerimaan dari barang haram. Sehingga penerimaan Pemprov DKI bisa benar-benar dari sumber yang berkah.

Artinya, menurut Anies, uang Pemrov DKI Jakarta yang ditaruh di saham Delta Djakarta adalah uang yang komponen pembangunannya rendah. “Lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat dan kita tidak akan merasa kehilangan pemasukan karena PNBP kita nilainya Rp6 triliun.”

Bestari menganggap alasan resmi itu harusnya disampaikan Anies di forum ketika rapat dengan DPRD. Karena kalau disampaikan keluar, apalagi pakai mengancam akan mengadukan kepada warga DKI, kesannya jadi tidak dewasa. “Lakukan saja mekanis rapat biasa, nanti DPRD akan bertanya apa dan mengapanya.”

Syarif, anggota DPRD dari Partai Gerindra, menegaskan tidak semua partai di DPRD menolak rencana penjualan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta. Dia minta pihak yang menolak bersabar, karena saat ini sedang dilakukan kajian oleh tim ahli, diperkirakan bulan Maret 2019 hasil kajian selesai, maka Gubernur akan rapat dengan DPRD.

Sebagai renungan, memang sulit mencari komponen pembangunan dari sebuah pabrik bir. Yang ada lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Itu sebabnya Allah Umar bin Khattab yang gemar minum khamr melarang minuman haram itu (termasuk bir) secara bertahap.

Pertama, Allah mengatakan khomr itu lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Kedua, Allah melarang Umar shalat dalam keadaan mabuk. Ketiga, ketika akidah para sahabat sudah mantan, Allah mengharamkan khomr dan menyejajarkannya dengan judi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib adalah najis, dan itu adalah perbuatan syetan (QS Alma’idah: 90).

Ada apa dengan syetan?

Surat Al Ma’idah 91 menjelaskan bahwa syetan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menyembah-Nya.

Sampai di sini jelas, bir adalah komponen dari habbit para syetan yang sudah berikrar akan menyesatkan manusia. Wajar kalau komponen pembangunan pabrik bir itu meragukan sebagaimana dinyatakan Anies.

Komponen pembangunannya menjadi nyata ketika saham itu diubah menjadi sekolah, air bersih, bus, rumah sakit. Dari waktu ke waktu Tuhan terus membukakan mata dan mata hati kita soal siapa pengikut syetan dan siapa yang melayani rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here