Alfian Tanjung: Saya takkan Menyerah Melawan PKI

0
119
Alfian Tanjung. Foto: voa-islam.com

Nusantara.news, Surabaya – Alfian Tanjung akhirnya harus menjalani sidang kasus dugaan ujaran kebencian (hate speech). Untuk pertama kali, dia duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (16/8/2017).

Sidang perdana yang menjerat Dosen Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka ini, terbuka untuk umum. Hakim yang memimpin sidang hakim Dedy Fariman SH. Sedang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Didik Yudha dan Akbar Yusuf dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Alfian dilaporkan warga Surabaya, bernama Sujatmiko. Hal itu lantaran Alfian memberi materi ceramah tentang Partai Komunis Indonesia (PKI)di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam surat dakwaan disebutkan Alfian diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Dalam kasus ini, terdakwa Alfian didakwa dengan Pasal 156 KUHP atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis,” kata JPU saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang Chandra.

Namun Alfian Tanjung tidak menyerah. Melalui penasihat hukumnya, Abdullah Alkatiri mengatakan pihaknya tidak mau kalah melawan PKI. Pihaknya akan menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia dari PN Surabaya.

Ustadz Alfian Tanjung saat menjalani sidang perdana ujaran kebencian (hate speech) di Pengadilan Negeri Surabaya., Rabu (16/8/2017).

“Hari ini kami akan tunjukan kekuatan bangsa Indonesia di PN Surabaya ini yang diwakili oleh tim advokasi dari berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Medan, dan wilayah lainnya bahwa PKI dan Komunisme adalah musuh utama bangsa Indonesia dan kami akan tegakkan TAP MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966,” ujarnya. Tap tersebut tentang Pembubaran PKI dan Larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Abdullah mengaku heran, bagaimana ceramah yang berbasis data tersebut bisa disangka ujaran kebencian dan provokasi. Dia mengatakan, semua orang bisa menilai secara objektif ceramahnya Ustadz Alfian yang bertema “Menghadapi Invasi PKI & PKC”.

Karena itu pihaknya akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya. “Kami ajukan eksepsi majelis hakim,” ujar Abdulah, yang langsung disambut dengan ketukan palu Hakim Deddy sebagai tanda berakhirnya persidangan.

Dengan adanya kasus Alfian, Abdullah dan 12 penasihat hukum yang telah terdaftar di dalam surat kuasa, mengaku memberikan perhatian besar untuk kasus Alfian. Bahkan, di setiap persidangan akan dihadiri 35-45 orang advokat.

“Beliau adalah aset penting yang dimiliki bangsa Indonesia untuk membendung PKI dan komunisme. Sebenarnya semua itu berujung ke komunis yang dilarang oleh negara sejak tahun 1966. Jadi semuanya yang dia sampaikan berhubungan dengan komunis. Bayangkan saja, jika Ustadz Alfian ditahan siapa yang sangat diuntungkan? Tentu hanya orang-orang PKI dan penganut Komunisme yang diuntungkan,” tegas Abdullah.

Abdullah menambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan para ulama dan stakeholder untuk membahas status PKI. Jika organiasi itu terlarang, maka dia ingin mencari solusi bersama memperkuat Tap MPRS.

“Kami mau mengajak seluruh bangsa ini untuk membahas status PKI. Kami juga akan mengadakan konsolidasi dengan MUI, DPR dan lembaga lain,” bebernya.

Ditambahkan Abdullah, Ustaz Alfian Tanjung sebenarnya mengingatkan bahaya laten. “Untuk kepentingan umum, tak bisa masuk pasal 310. Kalau ustaz bilang ini nggak boleh, ini murtad, itu bukan kebencian. Kan dia ceramah, bahkan dia sering ceramah ke instansi seperti militer,” imbuhnya.

Abdullah menilai ada banyak kejanggalan saat pemeriksaan Alfian. Salah satunya, penyidik tidak mencantumkan nama pelapor dalam surat panggilan pertama bagi kliennya itu.

“Agak aneh kan? harusnya tertulis ‘diadukan oleh ini’. Bahkan diadukan (oleh) kuasa hukumnya, agak aneh. Ada apa ini? Bahkan pasal yang dikenakan 310 dan 311. Pasal tersebut adalah delik aduan individual, personal, bukan kelompok atau organisasi atau partai. Jadi delik aduan yang benar untuk delik personal,” lanjutnya.

Menurut Abdullah, kliennya menyebutkan hal itu karena sudah memiliki referensi. “Sebenarnya itu ada referensinya. Tahun 2002 di Lativi, salah satu kader PDIP yang namanya, Ribka Tjiptaning, itu yang menyatakan bahwa ada 20 juta kader PKI di Indonesia. Dan itu pun menurut yang bersangkutan, semua itu memilih partai tersebut (PDIP), itu ada referensinya,” paparnya.

“Beliau mempunyai referensi baik dari tulisan maupun pendapat seperti itu. Itu talkshow ya tahun 2002 itu sudah mengatakan kader PKI di Indonesia yang merapat ke partai tersebut ada 20 juta. Coba bayangkan, sekarang sudah tahun berapa,” sambungnya.

Pelaporan terhadap Alfian tidak hanya di Surabaya. Sebenarnya dia juga dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki karena menyebut Teten adalah kader PKI. Ia juga mengatakan bahwa gedung Kantor Staf Presiden yang terletak di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, sering dijadikan tempat rapat PKI oleh Teten dan kawan-kawannya. Atas tuduhan tersebut, Alfian dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena menyebut kader PDI-P dan orang dekat Presiden Joko Widodo adalah PKI. Dalam akun Twitter-nya, Alfian menulis bahwa sebanyak 85 persen kader PDI-P merupakan kader PKI.

Menurut Alfian, dia berani menyebut PKI tidak asal bicara. Dia mengaku berdasar data. “Saya ini umurnya sudah lebih dari 50an (tahun), saya aktifis dari tahun 1982. Maksudnya bukan soal gagah-gagahan umur, artinya nggak masuk akal kalau saya ngomong cuma buat cari koreng, kalau bahasa Betawinya,” kata Alfian.

“Ini yang saya sampaikan karena saya tahu, karena saya menekuni (mempelajari) gerakan PKI sudah hampir 30 tahun ini,” tambahnya. Soal info terkait rapat PKI itu, dia mengaku memiliki sejumlah sumber. “Saya gak mungkin ngomong kalau nggak tahu,” imbuh Alfian.

Menurut Teten Masduki, ada tiga isu yang menyerang Istana. “Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana. Pertama anti-Islam, antek China dan pro-PKI,” ujarnya.

Teten menegaskan, isu tersebut fitnah belaka. Salah satu buktinya adalah vonis bersalah terhadap orang yang menuding Presiden Joko Widodo adalah antek PKI. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sebelumnya menjatuhkan vonis penjara tiga tahun terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono, pengarang buku Jokowi Undercover.

Selain itu, Teten juga akan memaksa Alfian membuktikan pernyataannya bahwa Istana menjadi tempat rapat PKI. “Pokoknya Alfian harus membuktikan kalau ada rapat malam-malam sama PKI dan saya dibilang PKI. Kalau enggak bisa, berperkara sama saya,” imbuhnya.

Jika memang tidak puas terhadap pemerintah, Teten meminta pihak- pihak tersebut mengkritik kinerja dan program pemerintah, bukan malah merekayasa isu berisi fitnah.

“Kalau kritik itu, diarahkan ke kinerja pemerintah. Supaya betul- betul ada perbaikan bagi masyarakat. Kalau isu-isu artifisial begitu yang dilemparkan, mubazirlah. Tidak produktif demokrasi kita dikotori oleh isu-isu yang tidak benar. Lebih baik masyarakat diarahkan ke hal yang lebih produktif, lebih ada gunanya,” lanjut dia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here