Ali Moertopo, Tipe Ideal The President’s Man

0
1333

Nusantara.news, Jakarta – Di belakang sebuah rezim besar, selalu ada seorang besar yang berada di balik kesuksesannya. Keberhasilan Soeharto dengan Orde Baru-nya, tidak lepas dari kejeniusan dan kerja keras seorang tokoh militer yang bernama Ali Moertopo. Meski dirinya bukanlah sosok yang terlalu dikenal, namun dialah salah satu yang mendesain Orde Baru dan memastikan struktur politik pasca Soekarno itu bisa langgeng selama lebih dari tiga dekade.

Sebagai salah satu asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, peran Ali memang lebih dominan ketimbang Aspri lainnya, yaitu Sudjono Hoemardhani dan Yoga Sugama. Ia bukanlah sosok asisten yang digambarkan sekadar membawakan tas majikan, membuatkan slideshow, atau mengerjakan hal-hal teknis. Dialah think thank yang merumuskan tentang berbagai hal, mencipta panggung bagi sang “majikan”.

Ali adalah intel, aktivis, pemikir, sekaligus politikus ulung yang menjadi otak di balik banyak kebijakan penting pemerintah era itu. Ia begitu powerfull: otak, senjata, jaringan, uang, pangkat.

Atas kompleksitas dan dominasinya, pria yang selalu memakai kacamata hitam tebal ini dijuluki sebagai man of opinion (orang yang melakukan stir kemana opini bergerak). Hal itu memang dibuktikannya dalam kiprahnya selama ini. Ia selalu berorientasi pada pencapaian tujuan, cepat menjabarkan setiap tujuan yang dianutnya ke dalam serangkaian tindakan, juga cerdas menerjemahkan apa maunya presiden.

Dia menggelar berbagai operasi khusus: memangkas partai politik untuk membesarkan Golkar, menciptakan fobia pada Islam dengan merangkul kelompok Islam radikal, ikut campur dalam menentukan bandul gerakan mahasiswa dan organisasi massa, menjegal mereka yang berseberangan dengan Soeharto. Ia meremukkan demokrasi justru ketika Indonesia tengah meninggalkan otoritarianisme Bung Karno. Ali membuat politik tampil dalam wujud yang paling suram: kasak-kusuk dan adu domba.

Loyalitasnya sebagai orang dekat Soeharto, memang sudah tidak diragukan lagi. Namun begitu, ia tidak bersegera memetik imbalan atas jasa-jasanya melapangkan jalan sang presiden. Karena dalam pengabdiannya yang panjang sejak Soeharto menjadi presiden tahun 1966, ia baru menduduki jabatan teras sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1978. Sebelum itu, Ali Moertopo lebih banyak berkiprah di dunia intelijen: Deputi Kepala (1969-1974), dan Wakil Kepala (1974-1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Ali juga bukan tipe ‘pembisik’ murahan yang sering menyodorkan informasi keliru atau kajian dangkal “asal bapak senang”. Sosoknya yang cerdas, berani mengambil risiko, menjadi catatan penting di tengah ketiadaan tokoh yang kaya gagasan dan penuh tanggung jawab pada saat ini. Menilik perjalanannya itu, sekaligus menampar para pengikut setia presiden era kekinian yang justru cenderung menjadi problem maker bagi langkah presiden. Kebijakan-kebijakan “blunder” yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memutuskan persoalan-persoalan strategis beberapa waktu silam, misalnya, tidak terlepas dari kinerja orang-orang dekatnya di lingkaran istana.

Orang-orang ini (entah politisi ataupun eks-relawan), begitu Jokowi naik ke kursi presiden, seolah ada hutang yang wajib dibayar oleh presiden. Mereka tak mau menunggu lama, jabatan adalah gula-gula yang harus secepatnya dicicipi. Faktanya, sejumlah politisi pendukung, relawan, dan simpatisan Jokowi pada Pilpres 2014, segera mendapatkan posisi mentereng. Mulai dari kementerian, komisaris BUMN, staf kantor kepresidenan, dan lembaga negara lainnya.

Tak terlalu penting apakah mereka punya kapasitas atau tidak, yang jelas itulah harga sebuah kepamrihan. Meski secara politik hal tersebut adalah kelaziman, namun dari sisi etika tentu menyakitkan publik. Terlebih, sampai sekarang masih banyak para penunggu giliran yang sedang mengantre kue jabatan. Sementara di lingkaran dalam, mereka mengatur lompatan, membangun komplotan, dan ujung-ujungnya merawat ambisi mereka masing-masing. Pikiran bernas dari orang-orang sekeliling presiden kemudian perlahan menjadi sirna. Yang tersisa barangkali hanya ‘pasar’ dan ‘pragmatisme’.

Berbeda dengan Ali, ia baru mendapatkan jabatan di kabinet Soeharto setelah sepuluh tahun lebih melewati pengabdian yang panjang. Bahkan jika dirunut ke belakang, loyalitas Ali Murtopo kepada Soeharto lebih purba lagi yakni sejak ia aktif di Kodam Dipenegoro tahun 1950an. Meski begitu, Ali sama sekali tidak “mutung’’, tak pernah surut bekerja, tak ingin menejilat, apalagi melakukan manuver-manuver karena rasa sakit hatinya kepada presiden.

Ali sadar dengan posisi dan tanggung jawabnya sebagai asisten presiden, ia harus fokus bekerja demi urusan yang lebih besar: kepentingan pemimpin dan negaranya. “Masa hidup itu harus digunakan sebaik-baiknya, kita harus bekerja semaksimal mungkin, untuk bangsa dan negara. Bagiku, menjadi seorang tentara sudah lebih dari cukup,” ucapnya suatu ketika.

Dalam menjalankan tugasnya, Ali dikenal punya banyak taktik dan pertimbangan. Sebab, salah-salah ia bersiasat, maka presiden dan negara menjadi taruhannya. Karena itu, di tiap taktik yang hendak diambil, ia selalu melakukan perencanaan dengan matang, eksekusi yang detail, sehingga hasilnya sangat berdampak. Dari rentetan jejaknya itu, ia seolah mengisi segala kokosongan, pemikiran dan “intervensinya” menembus ke setiap lini: politik, ekonomi, luar negeri, sosial kemasyarakatan, dunia kampus, intelijen, hingga soal film.

Presiden Soeharto terlibat pembicaraan dengan Ali Moertopo

Di awal masa pemerintahan Orde Baru, Ali bertugas sebagai penjabat hubungan luar negeri, dan misi diplomatiknya antara lain turut dalam upaya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, membebaskan Irian Barat, dan menyatukan Timor-Timur. Pada tahun 1961, dialah yang memimpin Komando Operasi Khusus (Opsus) Irian Barat bersama Kepala Staf Kostrad Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Asisten I Kopur Kostrad Mayor L.B. Moerdani sebagai perwira penghubung. Semuanya di bawah Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Ali juga berperan besar dalam melakukan modernisasi intelejen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelijen Indonesia dengan nama Opsus yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Bidang garapan Opsus sangat luas meliputi aspek ekonomi, intelijen, sampai melaksanakan penyelundupan besar-besaran. Tahun 1970-an, organisasi ini pernah melakukan penyelundupan besar-besaran agar barang di dalam negeri menjadi murah. Waktu itu menjelang lebaran, beberapa kapal masuk dari Singapura menyelundupkan tekstil dan baju jadi.

Namun di balik sosoknya yang angker dan kontroversial, anak Pekalongan yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924 ini, memiliki visi kenegaraan yang kuat. Program pembangunan lima tahunan Orde Baru atau dikenal dengan istilah Pelita, serta modernisasi pelembagaan intelijen adalah sedikit dari sekian gagasan Ali Moertopo. Ia pula yang turut membidani lahirnya ASEAN, dengan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis.

Pada tahun 1968, Ali menggabungkan partai-partai politik yang saat itu sangat banyak jumlahnya agar lebih mudah dikendalikan. Hal ini kemudian terwujud pada tahun 1973 dengan kebijakan fusi semua partai menjadi tiga, yaitu: Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai garis tengah (nonblok aliran kiri-kanan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan penggabungan partai-partai berbasis nasionalis.

Pada tahun 1971, Ali menjadi salah seorang pendiri CSIS (Centre for Strategic and International Studies), lembaga yang di era itu kerap disebut sebagai Bappenas bayangan. Kemudian tahun 1972, ia menerbitkan hasil tulisannya yang berjudul Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun yang selanjutnya dijadikan MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP). Buku tersebut hingga kini menjadi karya terbaik yang jadi acuan pembangunan.

Ali Moertopo, Golkar, dan Taktik Massa Mengambang

Pada suatu malam, Sumiskun, Rahman Tolleng, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, Soelistio, Medan Sirait, dan aktivis lain yang kemudian disebut Kelompok Tanah Abang dipanggil ke Istana. Ali, selaku Aspri Presiden Bidang Sosial dan Politik, ikut mendampingi. Ketika itu, Soeharto geram terhadap ulah mereka yang mengampanyekan penundaan pemilihan umum (Pemilu). Padahal sejak awal, Soeharto ingin pemilu dilaksanakan menurut jadwal, pada 1971.

Namun Ali dan Kelompok Tanah Abang berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, pemilu belum bisa dilaksanakan selama struktur politik belum tertata baik. Sekretariat Bersama Golkar, selanjutnya menjadi Golkar, dianggap belum kuat menjadi mesin politik Soeharto. Mereka menilai, Soekarno tumbang karena Presiden Indonesia pertama itu tak memiliki mesin politik yang kuat untuk menopang kekuasaannya.

Soeharto menolak usul para aktivis. Menurut dia, pemilu tak bisa diundur karena bisa menimbulkan gejolak politik. ”Bila menuruti kemauan kalian, sampai tuek gak bakal ada pemilu,” kata Soeharto menghardik. ”Sekarang saya instruksikan untuk melaksanakan pemilu menurut rencana.”

Seusai pertemuan, Ali dan Sumiskun cs berkumpul di Tanah Abang. ”Keputusannya sudah begitu, pemilu mesti dilanjutkan,” kata Ali. ”Sekarang mari perkuat posisi dan cari cara memenangi pemilu.”

Waktu itu Soeharto memang belum memiliki kendaraan politik. Sejak 1968, Ali menyarankan dia membentuk partai politik baru untuk menopang kekuasaannya. Soeharto menolak. Alasannya, pembentukan partai baru terlalu sensitif dan berpotensi memicu gejolak di tentara. Soeharto lantas meminta Ali dan Kelompok Tanah Abang menggunakan Sekber Golkar sebagai kendaraan.

Ali Moertopo mengubah Golkar dari organisasi yang cair menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia dan memuluskan kekuasaan Soeharto

Tentu saja hal itu bukan pekerjaan gampang. Organ yang didirikan pada 1964 oleh Angkatan Darat itu, dibuat untuk merangkul masyarakat antikomunis. Lembaga tempat berhimpun lebih dari 250 organisasi kemasyarakatan ini sangat cair. Sekber Golkar juga tidak memiliki struktur kelembagaan yang jelas. Itulah salah satu alasan mengapa Ali Cs memaksa supaya pemilu 1971 diundur.

Tak banyak pilihan, Ali mengambil langkah menguasai Golkar. Ia, misalnya, mengeluarkan sejumlah pengurus yang dianggap bermasalah. Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar dikuasai. Wewenang memilih kandidat yang akan mewakili Golkar di parlemen mereka rebut. Untuk biaya awal Bappilu, Ali menyuntikkan dana Rp 50 juta. Ia juga menggelontorkan Rp 50 juta untuk mendirikan koran Suara Karya.

Tim Ali bergerak cepat. Jusuf Wanandi dalam Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998, menulis bahwa Golkar juga memanfaatkan organisasi-organisasi binaan militer untuk mempromosikan diri. Pengurusnya mendatangi setiap rumah, menyebarkan propaganda bahwa hanya Golkar yang mampu menjamin stabilitas dan kemajuan pembangunan. Ancaman juga ditebar: jika tak mendukung Golkar akan dicap tak mendukung militer atau dianggap bersimpati pada PKI. Dalam kampanye, artis-artis Ibu Kota diboyong untuk menarik massa.

Di tempat lain, diam-diam Ali menggelar operasi berbeda. Partai Nasional Indonesia (PNI), pesaing terbesar saat itu, menjadi target utama penggembosan. Keretakan partai dimanfaatkan. Sejumlah sumber menyebutkan, terpilihnya Hadisubeno sebagai Ketua Umum PNI dalam kongres pada 1970 di Semarang tak lepas dari peran Ali. Hadisubeno yang pro pemerintah dimanfaatkan untuk mendepak Hardi, ketua umum lama, yang dianggap menentang Dwifungsi ABRI.

Partai-partai Islam bernasib sama. Misalnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang didirikan sejumlah tokoh Masyumi pada 1968. Dalam kongres pertama Parmusi di Malang, Mohamad Roem sebenarnya terpilih sebagai ketua umum menggantikan Djarnawi Hadikusumo. Namun, karena pemerintah tidak merestui Roem, pimpinan Parmusi kembali diambil-alih Djarnawi. Begitu pula saat kongres 1970. Manuver Djaelani Naro, yang dikenal dekat dengan Ali Moertopo, membuat H.M.S. Mintaredja yang propemerintah terpilih. Ali juga memanfaatkan Mintaredja membendung masuknya orang-orang Masyumi anti pemerintah mengendalikan Parmusi.

Tidak cukup di situ. Kelompok Ali juga mengagas konsep massa mengambang atau floating mass untuk memperkukuh Golkar. Menurut Rahman Tolleng, salah satu pencetus massa mengambang, gagasan itu sebenarnya antitesis konsep politik Orde Lama yang membolehkan partai membangun organ atau sayap di masyarakat. Konsep itu juga melarang adanya kepengurusan partai politik di tingkat desa. Massa yang ”lepas” dari partai politik itulah yang disebut sebagai massa mengambang.

Sebaliknya, bagi Golkar, floating mass sama sekali tidak mengganggu. Sebagai organisasi baru, Golkar belum membangun organ politik. Struktur Golkar belum menjangkau desa-desa. Justru, dalam perkembangannya, Ali menggalang massa mengambang dalam organisasi-organisasi profesi yang dikendalikan Golkar. Organisasi hasil penggalangan Ali antara lain Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Siasat ini terbukti manjur. Pada Pemilu 1971, Golkar menang telak dengan meraup 34,3 juta suara atau 63 persen dari total pemilih. Golkar memperoleh 236 kursi dari total 360 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Golkar terus menjadi pemenang pemilu hingga 1997, pemilu terakhir di era Soeharto.

Tersingkir di Akhir Hayatnya

Ali Moertopo memang tokoh yang kontroversial. Ia melahirkan beberapa ide strategis, seperti akselerasi pembangunan dan massa mengambang. Pada mulanya ide itu banyak ditentang, tapi akhirnya bisa diterima masyarakat sebagai kenyataan. Dia kadang berani melawan arus karena mempunyai tekad yang sangat kuat dalam pembangunan bangsa, namun ia berani mengambil risiko dalam tingkah laku politiknya itu.

Ali Moertopo juga dianggap sebagai tokoh yang multidimensi. Di mana pun ia ditempatkan – sebagai aspri presiden, Wakil Kepala Bakin, atau Menteri Penerangan- ia selalu dapat mengembangkan dirinya dan mewarnai bidang itu. Sampai saat ini, warisan dari gagasan Ali Moertopo masih tetap hidup, menjadi trendsetter dan referensi bagi generasi berikutnya. Terlepas dari segala citra negatif yang menempel pada garis hidupnya.

Meski berjasa sangat besar kepada Orde Baru, dan khususnya Soeharto, namun pada akhirnya Ali Moertopo tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Penempatannya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dianggap sebagai sebuah pembuangan. Apalagi Ali Moertopo tidak lagi bisa bebas menghadap Soeharto.

Apakah pengucilannya ini disebabkan karena Ibu Tien Suharto marah terhadap film Sundel Bolong yang dianggap jorok (sebab waktu itu skenario film harus mempunyai rekomendasi dari Direktorat Film Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film, Departemen Penerangan), atau karena pesannya kepada Jusuf Wanandi untuk memperingatkan bisnis anak-anak Soeharto yang bisa merusak kepemimpinan bapaknya? Tidak ada yang tahu.

Pertanyaan tokoh yang tak suka berolah raga ini disampaikan kepada Yoga Sugama. “Aku ki salah opo? Kok, begini?”

Tetapi, tak terjawab sampai serangan jantung keempat sejak 1978 itu membawanya berpulang. Ali Moertopo, meninggal di ruang kerjanya, di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Selasa 15 Mei 1984.

Padahal, lima belas menit sebelum ia meninggal, menurut salah seorang ajudannya, Ali Moertopo masih membaca sambil memegang pena. Toh demikian, keinginannya terkabul: dia ingin mati sewaktu bekerja. Sebab, itu seperti tentara mati sewaktu perang.

Darinya, bangsa ini rindu tokoh pemikir genuine yang telah meletakkan dasar-dasar politik dan tata kenegaraan di Indonesia sekaliber Ali Moertopo. Namun di bagian yang lain, tentu saja ada hal yang tak patut ditiru dari segala cela dan kisah kelam yang menyertai lakon hayatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here