Alih Fungsi Lahan Berlanjut, Bencana Mengintai Masyarakat

0
143
INDRAMAYU, 15/7 - LAHAN PERTANIAN KOTA. Petani membersihkan saluran air di areal persawahan yang kini mulai tergerus pembangunan gedung di jalan Gatot Subroto, Indramayu, Jabar, Jumat (15/7). Hampir 70 persen lahan pertanian di pusat Kota Indramayu, kini hilang tergantikan dengan gedung dan perumahan yang pembangunannya sangat pesat. FOTO ANTARA/Dedhez Anggara/ed/Spt/11.

Nusantara.news, Kota Malang – Beberapa waktu lalu, Fatwa Ramdani, dari Research Group Geoinformatics, melansir hasil  penelitiannya  berjudul “Aplikasi Ilmu Geoinformatika: Memonitor Transformasi Wajah Kota Malang dalam Periode 20 Tahun dari Satelit Observasi Bumi”.  Hasilnya, sangat  mencengangkan. Dosen Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya (UB) Malang ini mengungkapkan, pola perubahan alih fungsi lahan terjadi di seluruh wilayah kota.

Khususnya Kota Malang, ia menunjukkan, terjadi perubahan mulai dari profil kawasan ketinggian rendah hingga tinggi.  “Perubahan luasan lahan alami, yang semakin tergeser dan berganti dengan luasan lahan buatan manusia, bangunan, perumahan dan gedung – gedung,” ungkapnya

Hal lain yang terjadi yakni perubahan vegetasi tubuh air menjadi struktur buatan manusia. “Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, sama saja mendatangkan bencana. Akibatnya akan dirasakan banyak pihak,” sedunya, pihaknya berharap Pemkot segera merespon dan tanggap akan hal ini, sebelum bencana terjadi.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Pemkot Malang, Wasto menepis kabar bahwa Pemkot tidak melakukan langkah antisipatif untuk menanggulangi terjadinya bencana. “Pemkot sudah berusaha melestarikan keberadaan lahan terbuka dan alami,” tegasnya

Wasto melanjutkan penjelasannya terkait beberapa upaya yang telah dilakukan Pemkot selama ini. “Salah satunya   penetapan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membuat pembangunan tertata dan terarah,” ujar mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan ini

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Perda No 5 tahun 2012 Provinsi Jawa Timur tentang RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031, Kota Malang tidak termasuk wilayah yang wajib memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kendati demikian, Pemkot memiliki kebijakan tersendiri, yakni tetap menyediakan LP2B, dua daerah yakni Kota Malang dan Surabaya tidak punya kewajiban memiliki LP2B. Tapi kami memiliki kebijakan sendiri” jelas Wasto

Namun Agus Setiyono, Pegiat Sosial Lingkungan Kota Malang menganggap kota Malang mengalami banyak perubahan “Semakin lama semakin banyak  panas. Ini disebabkan alih fungsi hutan kota menjadi taman, pembangunan perumahan dan lainnya, sehingga lahan alami semakin sedikit,” ungkapnya

Menanggapi pernyataan  pemerintah bahwa Kota Malang tidak termasuk wilayah yang wajib memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Agus mengatakan, semua daerah wajib memiliki LP2B, kecuali karena kondisi geografis. “Kalau tidak, nanti antar daerah akan saling ketergantungan. Harusnya bisa mandiri dalam segi pangan dengan memiliki lahan pertanian pangan, agar tidak ketergantungan dengan yang lain,” ujar Agus.

Ia berpendapat sama  dengan  Fatwa Ramdani, bahwa akan kondisi ini akan mendatangkan bencana.  “Apabila kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan bencana, dan merugikan masyarakat umum juga nantinya,” tegas Agus. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here