Alokasi Bansos Jatim Naik, Khofifah Dipuji

0
365

Nusantara.news, Surabaya – Kementerian Sosial (Kemensos) menambah alokasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) untuk Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, alokasi anggaran Bansos di Jatim mencapai Rp 6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,83 triliun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan,   peningkatan tersebut diharapkan bisa mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur dan mensejahterahkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dipergunakan sebaik mungkin.

“Total bantuan untuk Jawa Timur pada 2017 sebesar Rp 6.050.186.676.400. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, gunakan uang Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menambah gizi anak dan membantu biaya sekolah mereka agar mereka sehat dan cerdas. Jangan untuk beli pulsa atau rokok,” tutur dia.

Khofifah juga mengatakan penyaluran Bansos secara nontunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Harapannya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.

Khofifah menerangkan, tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak tiga juta  KPM Program Keluarga Harapan di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Di Jawa Timur sendiri, lanjut dia, dari 44 kota/kabupaten yang menerima BPNT, 9 diantaranya ada di wilayah Jawa Timur yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo.

Bantuan sosial untuk Jawa Timur terdiri dari PKH untuk 1.099.154 keluarga senilai Rp 2.077.401.060.000, bantuan sosial lanjut usia untuk 1.700 jiwa senilai Rp 3.400.000.000, bantuan sosial disabilitas untuk 1.853 jiwa senilai Rp 5.559.000.000 dan beras sejahtera (rastra) untuk 2.889.929 keluarga senilai Rp 3.963.826.616.400.

Kenaikan jumlah Bansos tersebut diapresiasi Rektor Universitas PGRI Banyuwangi Teguh Soemarsono. Menurutnya, Khofifah adalah sosok Menteri Sosial yang tak segan-segan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi  masyarakat, termasuk di Jawa Timur. Naiknya anggaran Bansos untuk Jatim ini tak lepas dari beberapa aspek, salah satunya adalah angka penduduk miskin di perkotaan turun 0,47 persen, tapi di pedesaan mengalami kenaikan 0,17 persen. Naiknya anggaran Bansos diharapkan bisa mengentas kemiskinan dan mensejahterahkan KPM, agar  angka kemiskinan di Jatim bisa berkurang.

“Khofifah adalah seorang perempuan, jadi cenderung selalu menggunakan emosionalnya sebagai seorang wanita yang peka terhadap permasalahan yang kini sedang dihadapi masyarakat luas,” tambahnya  kepada Nusantara.news, Senin (6/3/2017).

Teguh menilai, tak ada yang perlu dicurigai di balik kenaikan Bansos untuk Jatim tersebut. “Kenaikan anggaran Bansos di Jatim sah-sah saja karena semua dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun jika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur,  itu yang harus kita pertanyakan,”ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengapresiasi  terobosan penyaluran Bansos  nontunai yang digulirkan  Kementerian Sosial. Pakde Karwo menilai, pemanfaatan industri jasa keuangan memiliki banyak manfaat dibandingkan jika disalurkan secara tunai. “Itu salah satu cara agar Bansos  tidak dipotong dan disunat. Ini keputusan luar biasa. Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra),” jelasnya  saat Rapat Konsolidasi Sinergitas Bansos Non Tunai di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (2/3/3017).

Diterangkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) ada penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.

“Naiknya anggaran Bansos untuk Jatim 2017 yang mencapai Rp 6 triliun diharapkan bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh Keluarga Penerima Manfaat, agar angka kemiskinan di Jatim bisa ditekan,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here