Alokasi Dana Desa Semakin Tinggi, Akuntabilitas Publik Harus Jadi Acuan

0
83

Nusantara.news, Kabupaten Malang – Semakin besarnya alokasi Dana Desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD setiap tahunnya, memang menjadi sebuah kerawanan bagi Pemerintah Desa untuk terseret salah urus secara administratif  dan penyalahgunaan keuangan, apabila tidak dilakukan tata kelola yang baik.

Melihat fenomena tersebut, Galang Valeri, Badan Pekerja Malang Coruption Wacth (MCW) mengungkapkan bahwa besarnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah menuntut sistem pertanggungjawaban publik yang semakin baik.

“Seiring meningkatnya besarana alokasi dana desa, juga harus diimbangi akuntabilitas pemerintah desa yang baik. Jangan lupa juga sistem pertanggungjawaban publik, yakni penerapan prinsip transparansi melalui penyajian informasipublik yang harus jadi acuan,” tandas Galang kepada Nusantara.news, Selasa, (28/3/2017)

Tahun ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah berkomitmen untuk menambah alokasi anggaran dana desa (DD). Direncanakan anggaran sebesar Rp60 triliun digelontorkan ke 74.910 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran yang diterima setiap desa berkisar antara Rp750 juta sampai Rp800 juta.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo menjelaskan, bantuan DD sejatinya selalu meningkat dengan nominal yang cukup besar setiap tahun.

“Berbeda dengan tahun 2015 lalu, dana yang disalurkan sebesar Rp 20,76 triliun  di mana tiap desa menerima sebesar Rp280,3 juta. Pada tahun 2016 anggaran meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp46,98 triliun dan rata-rata tiap desa mendapat anggaran Rp 643,6 juta,” jelasnya.

Tahun 2017 ini, Kemendes PDTT meningkatkan lagi alokasi dana sebesar 125% atau setara dengan Rp60 triliun. Dengan demikian, setiap desa akan menerima dana yang lebih besar disbanding tahun sebelumnya.

Dengan bantuan DD yang besar tersebut Kementerian mencanangkan empat prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal. “Dengan alokasi sebesar tersebut, kami juga memiliki prioritas guna mendorong pembangunan di desa, yakni bisa mandiri, upaya pengembangan  BUMDes, peningkatan produktivitas pertanian serta mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana desa yang dibutuhkan,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here